Oleh : Rino Subangkit 

NIM : 094674028 

                                                                          Abstrak

     Kebutuhan sumber daya air sebagai penopang hidup manusia menjadikan masyarakat tidak dapat bisa lepas dari ketergantungan akan sumber daya air. Sumber daya air dapat diperoleh melalui pemanfaatan air laut, darat, sungai, danau dan sumber-sumber mata air lainnya. Namun dari tahun ke tahun, ketergantungan akan air, khususnya air sungai tidak diimbangi dengan pola hidup yang sehat yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara sadar maupun tidak aktifitas-aktifitas yang dinilai dapat merusak eksistensi sumber daya air mulai banyak dilakukan oleh Masyarakat. Seperti misalnya pada pola pembuangan limbah-limbah hasil olahan industri-industri maupun limbah rumah tangga yang tidak terkontrol dengan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir, tindakan ini memberikan dampak negatif yang luar biasa terhadap keanekaragaman sumber daya air. Di Indonesia sendiri, mulai banyak Sungai-sungai yang secara perlahan mulai beralih fungsi, dari sumber air untuk minum, irigasi dan kebersihan, menjadi Sungai tercemar yang berfungsi sebagai “TPA” dari limbah-limbah industri dan rumah tangga. Sebuah langkah terpadu wajib dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, guna meminimalisir dampak buruk dari pencemaran Sungai-sungai yang terjadi di Indonesia, dengan membuat Kebijakan atau Program-program yang terpadu dan konservatif. Sehingga kedepannya sumber daya yang ada di Sungai khususnya dapat difungsikan kembali seperti asalnya.
 

Keywords : Sumber daya air, sungai, pencemaran sungai, kebijakan pengelolaan sungai

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

A. Pendahuluan
      Keberadaan Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari sebuah asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi Pembangunan menjadi wacana publik sejak perang dunia kedua usai. Ada dua point penting yang melatarbelakangi sejarah perkembangan administrasi pembangunan. Pertama yaitu pihak-pihak yang menang dalam PD II mempunyai sebuah keinginan atau hasrat negara-negara maju untuk membantu negara-negara dunia ketiga dan Negara-negara Eropa menerima Marshall Plan. Kedua yaitu menculnya Negara baru yang akhirnya mendorong negra pemenang PD II tersebut bertanggung jawab kepada negara-negara penjajah atas negara bekas kekuasaannya dan sebagai pasar dari produksinya. Dari sinilah kemudian timbul sebuah tindakan negara-negar maju untuk memberikan bantuan baik dari segi politik, ekonomi, militer, teknis, maupun sosial buadaya yang nantinya diharapkan negara yang diberikan bantuan tersebut akan memihak pada negara yang membantunya dan atau akan mengemudikan negaranya berdasarkan pada ilmu administrasi negara yang ditawarkan negara pendonor.
 

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekembangan AP
    Negara pemenang PD II mempunyai program bantuan yang sengaja memang di buat untuk kebutuhan Negara-negara berkembang. Bantuan yang diberikan sengaja mempunyai motif seperti, bantuan di bidang politik yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kelompok elit yang sepaham, memperluas lingkaran pengaruh, mencegah kelompok politik kelompok yang menjadi lawan negara tesebut, menjaga sikap politiks Negara yang diberi bantuan. Dibidang ekonomi yaitu agar memperoleh timbale balik dengan mempermudah mendapatkan sumber mentah, menjadi bagian dari pasar internasionalnya, bantuan utang yang untuk menjaga kerjasama dan agar ketergantungan kepada Negara tersebut. Bidang militer yaitu Negara berkembang di jadikan sasaran dalam penjualan senjata, pendidikan militer bagi perwirah dan pengiriman tenaga ahli oleh Negara maju. Bidangn teknis yaitu mengirimkan bantuan dalam bentuk fisik, menbangun institusi pendidikan dan mengirimkan pakar ke Negara yang membutuhkan. Dari beberapa bantuan tersebut kita dapat menghubungkan dengan factor-fakor apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Negara erkembangn. Menurut Suminta ada beberapa faktor yang mempengaruhi Administrasi Pembangunan di tiap-tiap negara. Yang pertama ialah Faktor Politik. Faktor politik mempunyai hubungan yang erat dengan stabilitas bidang politik. Dan stabilitas bidang politik merupakan pra kondisi yang perlu diciptakan sebelum pembangunan itu dilaksanakan. Yang kedua Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi adalah merupakan salah satu sisi pembangunan dan yang mempunyai pengaruh yang palingT ampak pada aspek-aspek yang lain. Umumnya di negara berkembang menempatkan pembangunan sebagai prioritas pertama dan utama. Yang ketiga adalah Faktor Sosial Budaya. Faktor ini didalamnya terdapat seperti basic social cultural, motivasi dan kepedulian terhadap perubahan, gaya hidup, cara berfikir, pandangan hidup, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah sosial. 

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
     Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara untuk dapat mengetahui Kompetensi suatu pengadilan: 1. Dapat dilihat dari pokok sengketanya (geschilpunt, fundamentum petendi) 2. Dengan melakukan pembedaan atas atribusi (absolute competentie atau attributie van rechtmacht) dan delegasi (relatieve competentie atau distributie van rechtsmacht). 3. Dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolute dan kompetensi relatif.

1. Kompetensi Relatif
     Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat)berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.
Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatifnya diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO. 51 tahun 2009 menyatakan: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
     Pada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia baru terdapat di 26 Propinsi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru terdapat 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar sehingga wilayah hukum PTUN meliputi beberapa kabupaten dan kota. Sedangkan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi beberapa provinsi, seperti PTUN Jakarta yang meliputi wilayah kota yang ada di Daerah khusus ibu kota Jakarta Raya sedangkan
PT.TUN Jakarta meliputi beberapa Propinsi yang ada di pulau Kalimantan, Jawa Barat dan DKI.
Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat diatur tersendiri dalam pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 4 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 yang menyebutkan: (1) Tempat kedudukan Tergugat; (2) Tempat Kedudukan salah satu Tergugat; (3) Tempat kediaman Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat; (4) Tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah); (5) PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada diluar negeri; (6) Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat didalam negeri.
     Dengan ketentuan tersebut maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempat kedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai sekarang ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

      Resolusi konflik melalui proses administrasi adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara (bukan lembaga yudikatif) yang menurut UU (Undang-Undang) atau PP (Peraturan Pemerintah) diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan/konflik dibidang tertentu seperti contohnya pada bidang bisnis, bidang ketenagakerjaan, bidang lingkungan, dan bidang HAM di Indonesia.
     Salah satu cara resolusi konflik melalui proses administrasi adalah melalui KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencegah dan menangani adanya monopoli dan persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis. Pemerintah membentuk UU No. 5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan dari UU No. 5/1999 tersebut maka dibentuklah KPPU. Sebagai sebuah Komisi yang mengawasi persaingan usaha, maka berdasarkan UU No. 5/1999 pasal 36, KPPU mempunyai wewenang anatara lain:
1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

A. PROFIL NEGARA
    Nama resmi Negara yaitu The Slovak Republik. Slovekia dipimpin oleh seoarang kepala Negara /Presiden yaitu Ivan Gasparovic. Letak geografis berada di wilayah Eropa Tengah dengan koordinat geografis 48 40 N (Utara), 19 30 E (Timur). Luas wilayahnya yaitu 48.845 km persegi (daratan seluas 48.00 km persegi dan air seluas45 km persegi. Organisasi Federasi dalam Negara Slovakia yaituNegara anggota Uni Eropa (Sejak 1 Mei 2004) Territorial Division: 8 Higher-Tier Territorial Units 8 Regions (propinsi): Bratislava, Trnava, Nitra, Trencin, Zilina, Banska Bystrica, Presov, Kosice. Perbatasan Republik Slovakia yaitu Berbatasan dengan Rep. Ceko dan Polandia di sebelah Utara; Austria di sebelah barat ke selatan; Hongaria di sebelah selatan ke tenggara; dan, Ukraina di sebelah timur. Jumlah penduduk Negara tersebut sebanyak 5,463,046 jiwa (est Juli 2009) 51,4% perempuan. Komposisi Etnis: Slovak 85,8%, Hongaria 9,7%, Roma (Gypsy) 1,7%, Rusyn-Ukraina- Jerman-Polandia 1%, Lain-lain: 1,8% (sensus 2001) Pertambahan penduduk: 0.137% (est Jul. 2009). Ibukota Negaranya yaitu Bratislava. Mata uang dalam Negara ini yaitu Euro. Pertumbuhan GDP 6,4% pada tahun 2008. Pendapatan perkapita penduduk rata-rata US$ $22,000- (est, 2008). Afiliasi
Slovakia yaitu Anggota PBB, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Australia Group, BIS, BSEC (observer), CCC, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECE, EU (applicant), FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat (nonsigNATOry user), Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, MONUA, NSG, OPCW, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WEU (associate partner), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO.

B. F ALSAFAH NEGARA
Negara Slovakia adalah Negara Hukum sekuler yang berdasarkan atas asas-asas demokrasi yang diimplementasikan dalam bentuk Pemerintahan Parlementer Hukum tertinggi di Slovakia diatur dalam Konstitusi Republik Slovakia yang diratifikasi pada tanggal 1 September 1992 dan mulai berlaku penuh sejak 1 Januari 1993. Pada bulan Juli 1992, para wakil-wakil Parlemen Slovakia (dari Federasi Cheko & Slovakia) mengadopsi “the Declaration of the Slovak National Council on the sovereignty of the Slovak Republic”.
Konstitusi Republik Slovakia diadopsi pada tanggal 1 September 1992 dan efektif berfungsi pada tanggal 1 Oktober 1992 dan kemudian mengubah nama Slovak National Council menjadi the National Council of the Slovak Republic. Pada tanggal 25 November 1992, anggota-anggota Majelis Federal meratifikasi UU Konstitusi atas pisahnya Republik Federasi Ceko dan Slovak. Dengan demikian pada tanggal 1 Januari 1993 Republik Slovak berdiri sebagai negara terpisah dari Ceko. Sidang Parlemen Slovakia pada tanggal 15 Februari 1993 memilih Presiden Michal Kováč sebagai Presiden Slovakia yang pertama dan sejak saat itu pemerintah secara bertahap mulai membuat organisasi undangundang negara yang merdeka. Sistem hukum yang dianut adalah civil law yang berdasarkan kodifikasi hukum Austro-Hungarian. Slovakia tidak mengakui keputusan Mahkamah Internasional sebagai keputusan yang mengikat. Saat ini tengah dilakukan penyesuaian terhadap seluruh kitab undang-undang di Slovakia dalam rangka menyelaraskan sistem hukum dengan standar OSCE (Organization on Security and Cooperation in Europe) dan Uni Eropa. Produk reformasi perundang-undangan lainnya yang yang sedang diselesaikan oleh Parlemen Slovakia untuk disesuaikan dengan ketentuan negara-negara anggota Uni Eropa adalah antara lain Undang-undang Pensiun, Undang-undang Pendidikan, Undang-undang Kesehatan.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

A. Latar Belakang
   Reformasi Administrasi Negara terjadi karena perubahan dan modernisasi Administrasi Negara (administrative change) tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan Administrasi Negara yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Perkembangan Administrasi Negara merupakan hal mendasar, karena harus sesuai dengan arah perkembangan lingkungan global yang semakin kompetitif dalam seluruh aspek, termasuk dalam tata kelola kepemerintahan. Peran administrasi public harus sesuai dengan tuntunan zaman, tuntutan masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila organisasai ingin terus eksis dan survive. Hal tersebut didukung dengan pendapat Lee dan Smonte (dalam Effendi, 2000) Penerapan ide-ide baru atau kombinasi ide guna meningkatkan sistem administrasi agar mampu melaksanakan tujuan pembangunan nasional.
   Salah satu bagian dari reformasi administrasi Negara yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang sangat fundamental yang harus dilakukan oleh Negara-negara yang sedang melakukan reformasi Administrasi Negara. Sependapat dengan Prasojo dan Kurniawan (2008) reformasi birokrasi (administrasi Negara) dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Memahasi tenatang cara reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan 5 cara yaitu, penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan serta kualitas pelayanan.
    Indonesia termasuk kedalam Negara yang sedang menerapkan reformasi borokrasi dalam berbagai instansinya. Otonomi daerah menjadi jalan bagi pemerintah daerah lebih cepat untuk melakukan reformasi administrasi yang ada di pemerintahaannya. Salah satu reformasi administrasi yang dapat dilihat yaitu di pemerintah kabupaten Sragen. Reformasi administrasi di Pemerintahan Kabupaten Sragen cukup membawah hal positif dalam kemajuan daerahnya yang menyumbang
Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) menjadi lebih meningkat dari tahun ketahun. Dengan anggaran yang meningkat tersebut nantinya pemerintah akan lebih banyak mengakomodasi apa yang diinginkan warganya.Hal tersebut menjadikan Kabupaten Sragen menjadi Kabupaten unggulan yang dijadikan percontoh bagi kabupaten yang lain. Hal tersebut di perkuat dengan penelitian Prasojo dan Kurniawan (2008) yang menyebutkan di Kab. Sragen terdapat banyak program inovasi yang layak dicontoh oleh Daerah lain di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi dalam tiga kelompok besar program yaitu program reformasi birokrasi, pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat dan PNS.
    Pemaparan diatas mendorong penulis untuk melakuakan observasi di Pemerintahan Kabupaten Sragen tentang reformasi administrasi yang dilakukannya. Melihat reformasi tersebut akan ditinjau dengan prespektif reformasi birokrasi dengan lima bagiannya yang sudah dijelaskan diatas. Makalah ini berjudul “Bagaimanakah Reformasi Birokrasi di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen Jawa Tengah”.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

Latar Belakang

    Indonesia terlahir sebagai negara yang penuh dengan keindahan dan keberagaman. Keindahan tersebut diwujudkan dalam keindahan alam Indonesia serta ditambah dengan banyaknya pulau-pulau di Indonesia menjadikan negara Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang tentu di dalamnya mengandung suatu ciri khas lokal daerah yang membedakan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, hal tersebut yang mendasari munculnya keanekaragaman budaya di Indonesia. Termasuk pula di dalamnya adalah Provinsi Jawa Timur yang memiliki beranekaragam budaya.
    Keanekaragaman tersebut bisa dilihat dari keanegaragaman adat, bahasa dan lain-lain, termasuk pula pada produk-produk lokal ataupun makanan lokal yang ada di Jawa Timur. Hasil kreativitas dan makanan lokal daerah merupakan suatu ciri khas yang mampu menciptakan citra diri suatu daerah agar lebih dikenal oleh daerah lainnya dan diharapkan melalui penciptaan citra tersebut mampu menambah pendapatan daerah. Berdasarkan data dari Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-ITB, 2010) diketahui bahwa saat ini keberadaan makanan lokal semakin tergeser dengan makanan-makanan asing dikarenakan tuntutan kepraktisan suatu makanan untuk diperoleh dan disajikan. Hal itupun juga dialami oleh produk-produk daerah yang mengalami keterpurukan akibat kalah saing dengan produk asing. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan, padahal produk dan makanan lokal yang dimiliki Jawa Timur tidak kalah saing dengan produk dan makanan asing. Oleh karena itu, saat ini telah muncul kesadaran bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai jika hanya diserahkan kepada institusi pemerintah saja (United Nation, 2002). Diperlukan keterlibatan aktor-aktor lain di luar pemerintah seperti institusi bisnis dan komunitas untuk mengapresiasi dengan turut serta memelihara dan menjaga warisan daerah, khususnya dalam hal ini adalah produk dan makanan khas daerah agar keberadaannya tidak hilang dimakan zaman.
     S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai civitas akademik yang berada di Jawa Timur memiliki komitmen kuat memegang teguh isi dari tri darma perguruan tinggi yaitu “mengabdi kepada masyarakat” menjadi tergerak untuk dapat menjembatani masyarakat yang ada di kapung-kampung Kota Surabaya dalam mempromosikan produknya dan menjual jajanan khas daerah Jawa Timur sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bertepatan dengan DIES NATALIS UNESA ke-48, S1 Ilmu Administrasi Negara mengajak masyarakat dan institusi bisnis dan pemerintah untuk berpartisipasi dalam mewujudkan harapan tersebut melalui acara “Pameran dan Festival Jajanan Daerah” dengan tema dasar “Local Diversity in Harmony”.
       Acara tersebut berusaha untuk melakukan promosi produk dan makanan khas daerah Jawa Timur melalui pameran produk unggulan dari beberapa produk unggulan dari beberapa kampung Kota Surabaya, festival jajanan daerah, lomba mading, dan talk show yang dapat dihadiri oleh khalayak umum, yang diharapkan melalui acara ini khalayak umum lebih mengenal dekat dan ikut serta menjaga salah satu kearifan lokal tersebut. Kegiatan ini sekaligus aplikasi dari mata kuliah intrapreneurship untuk menciptakan venture baru (bisnis maupun sosial) yang inovatif dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat (etis) dan diterima oleh masyarakat.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

1.1 Latar Belakang
    Penyelenggaraan pemerintahaan merupakan sesuatu yang crusial yang harus diperhatikan oleh public. Dimana dengan memperhatikan atau meninjau bagaimana penyelenggaraan pemerintahaan maka rakyat akan tahu apakan penyelenggaraan pemerintahaan yang dilakukan oleh pemerintah Negara Indonesia sudah tepat atau belum sesuai dengan keadaan Negara saat ini. Untuk melihat atau meninjau penyelenggaraan pemerintahaan saat ini dapat dignakan studi Reformasi Administrasi Negara dimana dapat dilihat melalui dimensi manusia, dimensi politik dan dimensi strategi reformasi administrasi.
   Dari penjelasan diatas maka penulis ingin mencoba melakukan analisis tentang kondisi pemerintahaan Negara insonesia saat ini ditinjau dari studi Reformasi Administrasi Negara melalui dimensi politik, dimensi manusia dan strategi reformasi administrasi.
 

1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang permasalahaan diatas maka perumusan permasalahaan dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Perubahan Dan Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahaan Indonesia Saat Ini Ditinjau Dari Prespektif Dimensi Politik, Manusia Dan Strategi Reformasi Administrasi”

1.3 Tujuan
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui :
1. Mengetahui dan mengkaji ruang lingkup studi Reformasi Administrasi Negara khususnya dalam sub bahasan dimensi politik reformasi administrasi, dimensi manusia dalam reformasi administrasi dan strategi reformasi administrasi.
2. Menginterpretasikan dan mendiskripsikan perubahan dan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahaan indonesia saat ini ditinjau dari prespektif dimensi politik, manusia dan strategi reformasi administrasi.

1.4 Manfaat
Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya adalah:
1. Implikasi praktis.
Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis dalam perubahan dan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahaan indonesia saat ini.
2. Implikasi Teoritik.
Melalui penulisan ini diharapkan akan mempunyai implikasi teoritis dalam kajian teori tentang Reformasi Administrasi Negara dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

1.5 Metode Penulisan
Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan studi pustaka, baik dari buku, jurnal-jurnal dan artikel elektronik.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian
    Lingkungan alam merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Menjaga lingkungan alam berarti kita akan menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Dewasa ini banyak masalah tentang lingkuangan alam di beberapa Negara di belahan dunia. Salah satu Negara yang mendapatkan masalah lingkungan yaitu Inodonesia. Universitas Adelaide mempublikasikan hasil penelitian terbarunya soal lingkungan. Empat negara, yakni Brazil, Amerika Serikat, China, dan Indonesia dinyatakan sebagai negara paling berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di muka Bumi. Ada tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur degradasi lingkungan, yakni penggundulan hutan, pemakaian pupuk kimia, polusi air, emisi karbon, penangkapan ikan, dan ancaman spesies tumbuhan dan hewan, serta peralihan lahan hijau menjadi lahan komersial … seperti mal atau pusat perdagangan, dan juga perkebunan (Viva news, 2012).
     Salah satu masalah yang berkaitakan dengan lingkuangan di Indonesia yaitu masalah pengelolaan sampah. Berdasarkan statistik Tahun 2001 (BPS, 2001) komposisi terbesar sampah di Indonesia adalah sampah organik yang layak kompos sebesar 65 %, kertas 13 %, dan plastik 11 % (Wibowo, 2009). Masalah pengelolaan sampah di Indonesia salah satunya terjadi di Kota Surabaya. Masalah pengelolaan sampah yang kurang baik membuat banyak sampah yang tidak dapat diurus dan menjadi suatu masalah serius. Sampah yang berserakan dipinggir jalan, sungai dll membuat kota Surabaya menjadi tidak nyaman dan jahu dari kebersihan. Hal tersebut disinyalir karena ditutupnya Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Keputih pada tahun 2005 yang berakibat munculnya permasalahan pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Hal ini terjadi karena pada saat penutupan TPA Keputih, kawasan TPA Benowo yang direncanakan menjadi penggantinya belum dapat beroperasi. Pada saat itu pembuangan sampah dipaksakan dibuang di TPA Benowo sehingga sampah menjadi tidak dapat dikelola dan semakin menumpuk (Latifah, 2010).
     Pemkot Surabaya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini melakukan berbagai upaya perbaikan lingkungan alam. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu program Green and Clean. Program Green and Clean ini ditujukan untuk mewujudkan penataan RTH yang efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan RTH di Kota Surabaya. Selain itu, program Green and Clean ini juga merupakan suatu upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih sehingga masyarakat dapat hidup sehat di tengah lingkungan yang sejuk dan asri.
    Program Surabaya Green and Clean dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah Kota Surabaya, Unilever, dan Jawa Pos. Tujuan awal program Surabaya Green and Clean yang dilakukan pada tahun 2005 adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Langkah awal yang dilakukan pada tahun 2005 meliputi sosialisasi, pembagian sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan pembentukan kader lingkungan. Hal ini mengindikasikan telah terjadi upaya pengelolaan lingkungan yang melibatkan partisipasi seluruh stakeholders pembangunan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat (Latifah, 2010).
     Program Green and Clean meruapakan bentuk dari partnership yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Swasta (Jawa Pos dan Unilever). Kedua pihak tersebut melakukan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan di kota Surabaya. Senada dengan pendapat Angga (2009) kemitraan merupakan suatu system kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah dalam suatu keadaan sejajar dalam mencapai tujuan bersama. Sutrisno (2011) menambahkan teori partnership atau teori kerjasama menerapkan konsep operasi aljabar kompleks sederhana. Dalam hal ini, ditekankan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok memerlukan usaha. Usaha tersebut akan menghasilkan dampak langsung, atau bernilai nyata atau dampak yang bersifat “intangible” atau abstrak seperti, kerukunan, kesadaran, motivasi, kepercayaan jangka panjang. Hasil partnership inilah yang nantinya dijadikan alat dalam membuat masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dapat merupakan bentuk kesediaan, kesadaran, kepercayaan, motivasi terhadap sesuatu yang diyakininya. Menurut pendapat Mubyarto (dalam Satali, 2012) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Penjelasan diatas tentang hasil dari pola partnership tersebut dapat dijadikan alat untuk bagaimana meningkatkan atau menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan samapah.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

A. Artikel Penerapan Hubungan Masyarakat Pada PT. Nyonya Meneer
Judul Artikel: Kegiatan Humas/PR PT. Nyonya Meneer Dalam Menghadapi Persaingan dengan Industri Jamu Lainnya
Pengarang : Daniar Surya N

Review       : Rizki Al Kharim

     Peran seorang Humas atau Publik Relations (PR) penting bagi suatu instansi atau perusahaan. Sebab PR berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. PR sebagai mediator yang menjembatani kepentingan instansi atau perusahaan dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan PR itu sendiri, yaitu senantiasa menciptakan, menjaga dan meningkatkan citra positif.
     Publik Relations (PR) mempuyai tanggung jawab baik keluar maupun kedalam, untuk menjaga eksistensi dari perusahaan dimana Publik Relations (PR) tersebut berada. Kegiatan Publik Relations (PR) begitu besar, luas dan kompleks karena bukan hanya menangani pihakpihak yang berada di lingkungan dalam perusahaan tetapi juga pihak-pihak yang berada pada lingkungan luar organisasi yang beragam keinginan, kebutuhan dan kepentingannya.
Kegiatan sehari-hari seorang Publik Relations (PR) adalah mengadakan kontak social dengan kelompok masyarakat untuk menjaga hubungan baik. Aspek tanggung jawab social dalam dunia Publik Relations (PR) adalah cukup penting tidak hanya memikirkan keuntungan materi bagi perusahaan, tetapi juga kepedulian kepada masyarakat untuk mencapai sukses dalam memperoleh simpati atau empati dari publiknya, hal ini juga merupakan fungsi dari PR.
     Jamu sebagai obat tradisional Indonesia sudah dikenal sebagai bagian dari kebudayaan yang telah berkembang dari generasi ke generasi. Banyaknya industri jamu sekarang ini seperti PT Sido muncul, PT Jamu Jago menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi, untuk mampu bertahan setiap perusahaan harus mampu memenangkan persaingan bisnis, serta dapat mencapai tujuan perusahaan. Salah satu jamu tradisional yang masih eksis sampai dengan sekarang ini adalah jamu Nyonya Meneer. Untuk bisa bertahan dalam persaingan , perusahaan harus mempunyai keunggulan bersaing (competitive advantage) dibandingkan dengan kompetitornya. Keunggulan bersaing akan menjadi senjata untuk menaklukkan pasar dan kompetisi.
    Sejalan dengan persaingan yang semakin tajam, banyak berbagai jenis produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Perusahaan harus bisa menetapkan, menerapkan kebijakan dan kegiatan yang tepat untuk konsumen maupun pesaing dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Dalam menghadapi persaingan tersebut, dibutuhkan suatu usaha untuk menarik sebanyak mungkin pembeli yang ada, karena dengan semakin banyaknya pembeli kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan sangat besar. Selain itu, juga diperlukan usaha-usaha untuk dapat mempertahankan pembeli yang ada sekarang jika perusahaan sudah berada pada posisi persaingan yang baik, perusahaan harus bisa menetapkan, menerapkan kebijakan dan kegiatan yang tepat. Usaha-usahanya seperti mengiklankan hasil produknya ke televisi agar para konsumen mengetahui keunggulan produk yang akan ditawarkan ke mereka (para konsumen).

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

PELAYANAN PRIMA KEPADA PELANGAN PT. ASKES Melalui PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU di RUMAH SAKIT (PPATRS)*

oleh Dr. Rosa Christiana Ginting, Betr.med; MHP dan Ka. Divisi Pelayanan Kesehatan PT ASKES
 

A. LATAR BELAKANG
    Secara sadar ataupun tidak kita pada saat ini sudah memasuki era Globalisasi dengan segala sisi positif dan negatifnya. Salah satu aspek nyata yang ditimbulkan oleh era globalisasi ini adalah “kompetisi” yang semakin tajam dan semakin berat antar pelaku bisnis dalam rangka merebut pasar/pelanggan.
     Untuk daerah ASEAN globalisasi untuk sektor usaha jasa adalah AFAS (Asean Free Agreement on Services) yang ditandai dengan 5 karakteristik yaitu:
1. Cross border supply dan Consumption abroad yang berarti kebebasan kepada pemasok asing untuk memasuki pasar lokal dan sebaliknya kebebasan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi jasa dari luar negeri
2. Commercial presence; yang diartikan kebebasan perusahaan asing untuk mendirikan atau melakukan usaha di dalam negeri
3. Presence of natural person; yaitu kebebasan orang asing untuk memasuki pasar dalam negeri
4. Most favored nation & national treatment; yaitu perlakuan yang sama dalam hubungan antar bangsa dan tidak ada perbedaan ketentuan dalam besarnya modal yang di stor antara perusahaan dalam negeri dan asing.
Secara resmi AFAS mulai diberlakukan pada tahun 2003; namun kenyataannya didalam operasional bisnis di lapangan pada saat inipun karakteristik tersebut diatas sudah banyak diberlakukan.
    Dengan karakteristik tersebut diatas secara garis besar berarti bahwa ada kemudahan bagi perusahaan dari lingkungan negara ASEAN untuk mengembangkan usaha di sektor jasa, termasuk jasa asuransi dan asuransi kesehatan di Indonesia. Kondisi seperti ini tentu harus dipersiapkan dan diantisipasi secara tepat baik oleh pemerintah maupun pelaku bisnis di Indonesia agar perusahaan nasional tetap menjadi “the main busisness actor” di negara sendiri. Dengan perkataan lain era globalisasi harus dihadapi sebagai suatu peluang jangan sebagai ancaman.
      Salah satu kunci operasional yang harus diterapkan adalah customer retention melalui “pelayanan prima” kepada pelanggan sehingga pelanggan yang sudah ada tidak lari kepada perusahaan lain.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

A. Latar Belakang Masalah
    Dewasa ini, makin canggihnya teknologi telah membuat warga masyarakat sebagai konsumen pelayanan, baik yang pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta maupun pemerintah menuntut pelayanan yang up to date, yang semakin efisien dalam penggunaan waktunya. Tak terkecuali dengan
pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang berwenang untuk mengurus pencatatan dan pelegalan data diri masyarakat.
     Dengan teknologi dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang, tak pelak pemerintahpun harus memenuhi permintaan akan pencatatan yang dilakukan diluar kantor pemerintah setempat. Salah satunya dengan pembukaan KTP Smart Office atau tempat pengurusan KTP sebagai produk. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya di salah satu mall di kawasan barat Surabaya.
     Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut merupakan salah satu usaha dalam memenuhi permintaan masyarakat untuk dapat memudahkan mereka yang mungkin tidak mempunyai waktu untuk mengurus KTP dalam lingkup jam kantor, juga sebagai salah satu bentuk pelayanan prima yang berusaha untuk diwujudkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sinambela (2008;71): Birokrasi pemerintah diharapkan lebih optimal memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat sebagai pihak paling utama yang harus dilayani. Namun, program ini tidak lepas dari pro-kontra, baik di pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat sendiri. 

Beberapa keuntungan dari program ini
adalah:
1. Memudahkan pelayanan administratif bagi warga pekerja yang tidak punya banyak waktu dalam jam kerja kantor untuk mengurus persoalan administratifnya.
2. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dan menunggu pembuatan KTP relatif lebih singkat dan efisien.
3. Jangka waktu pelayanan pengurusan KTP yang lebih lama (setiap hari) dibandingkan pelayanan yang biasanya,kelurahan dan kecamatan hanya buka di hari aktif saja (Senin-Jumat).
4. Karena pelayanan KTP Smart Office yang dilaksanakan di sebuah pusat perbelanjaan/ Royal Plaza, pengunjung tidak hanya mengurus KTP saja, tapi juga bisa sekaligus berbelanja atau sekedar menikmati suasana Mall.

Namun di sisi lain, ada beberapa kelemahan dalam program ini, yakni:
1. Jumlah pengantri layanan yang membludak karena kebanyakan masyarakat memilih untuk memilih mengurus perpanjangan KTP-nya dipusat perbelanjaan dibanding dengan di kantor kelurahan atau kantor kecamatan.
2. Selain itu, lokasinya yang tidak begitu luas dan jumlah operator yang sedikit menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak begitu optimal. Dengan adanya beberapa kelemahan diataslah yang mendorong kami untuk mencoba membuat alternatif kebijakan guna memaksimalkan pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Seandainya kelemahan-kelemahan tersebut dibiarkan begitu saja, tentunya bagi pengguna jasa, kepercayaan masyarakat khususnya akan mengalami penurunan terhadap kinerja pemerintah serta akan berdampak pada penurunan kepuasan kerja pegawainya. Oleh karenanya kami memilih tema ini guna melakukan pengoptimalan pelayanan prima di bidang pelayanan publik (KTP).

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

A. Latar Belakang
     Dalam abad ke-21 ini yang serba dituntut moderen dan penuh dengan persaingan membuat seluruh negara yang ada di dunia saling berlomba dalam memajukan negaranya agar tidak tertinggal dengan negara yang lain. Kemajuan negara menuntut masyarakat lebih aktif untuk berpartisipasi aktif dalam bentuk apapun bagi negaranya. Segala kemudahan dan kecepatan dalam bekerja akan sangat membantu masayarakat agar mampu menghadapi persaingan global. Pemerintah sebagai alat utama penyelenggaraan negara dan pelayanan masyarakat dituntuk harus menyediakan pelayanan yang ekstra efektif dan efisien bagi masayarakatnya. Agar masayarakat mendapat kemudahan dan kecepatan yang nantinya masayarakat itu sendiri dapat dengan mudah berpartisipasi aktif dalam kemajuan negara.
       Tidak hanya itu ketika jaman sudah maju dan iklim persaingan mulai meruncing. Birokrasi harus tanggap dan pekah dalam memandang masalah sosial yang dihadapi masayarakatnya. Birokrasi harus mampu memenuhi apa yang diinginkan masayarakatnya. Menurut Napitupulu (2007;204): Setiap aktivitas harus bermuara pada satu tujuan tertentu, tujuan akhir (the ultimate goal) itu adalah kepuasan pelanggan itu sendiri. Hal inilah yang akhirnya menjadikan birokrasi harus trus berbenah dengan mengadopsi prinsip wirausaha yang ada di swasta dan beberapa hal yang dapat memajukan birokrasi tersebut. Karena tolak ukur kemajuan negara dapat dilihat bagai mana negara tersebut mampu memberi pelyanan kepada masayarakatnya dalam era globalisasi tersebut. Maka dari itu kita perlu tahu dan melakukan koreksi apakah birokrasi di Indonesia sudah mampu berbenah dengan melayani masayarakatnya secara baik dan mensejahtrakan anggotanya serta sudahkan birokrasi di Indonesia menanamkan prinsip kewirausahaan agar mampu bersaing di era globali sasi tersebut. Dari alasan itulah yang membuat kami melakukan observasi ke Instansi Kelurahan Jemur Wonosari Surabaya sebagai sample untuk mengkoreksi apakah dua indikator tersebut sudah terpenuhi atau belum.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

A. Latar Belakang Masalah.
    Negara Indonesia merupakan Negara yang dapat dibilang sebagai Negara yang kaya akan potensi alam. Dimana alam Indonesia sangat berpotensi untuk menghasilkan sesuatu hal yang berharga yang dapat dinilai dengan uang. Mulai dari hasil bumi, usaha manufaktur dll sangat dapat dijadikan suatu komoditi untuk penggerak usaha perekonomian Indonesia. Sumber-sumber tersebut merupakan sumber yang dibutuhkan untuk hajat hidup orang banyak. Keberadaan sumber–sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasi oleh Negara. Tidak hanya dikuasai saja tapi sumber-sumber tersebut harus dijadikan dikelolah untuk manfaatnya dapat diberikan untuk rakyat. Pengelolaan sumber-sumber tersebut dapat dikelolah oleh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN).
     BUMN merupakan suatu inovasi bagi pemerintah Indonesia dalam menyiasati iklim globalisasi. Pejalanan hidup yang selalu dinamis menuntut manusia untuk terus memenuhi kebutuha hidupnya. Kebutuahan yang dinamis yang serba ingin kemudahan dalam mendapatkannya mendorong suatu Negara dalam kepemerintahaanya untuk mengakomodir kebutuhan warga negaranya tersebut. Indonesia sebagai suatu Negara yang berkembang, menggunakan BUMN sebagai badan yang membantu Negara dalam mengakomodir kebutuhan warga negaranya. Dengan BUMN diharapkan kebutuhan warga Negara dapat terakomodir oleh Negara.
      Salah satu BUMN yang mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi yaitu PT. Telkomunikasi Indonesia (Telkom). Dimana dalam PT. Telkom tersebut melayani jasa dan produk sebagian dari telekomunikasi Nasional. Dari penjelasan diatas memunculkan suatu pertanyaan tentang apakah manajemen sumberdaya (telekomunikasi) sudah dijalankan dengan benar?. Dengan asumsi bahwa manajemen yang dijalankan dengan benar akan memberi manfaat untuk rakyat dan Negara. Untuk mengetahui apakah manajemen BUMN yang dilakukan PT. Telkom sudah tepat atau belum maka penulis akan membahasnya dalam makalah yang berjudul “Manajemen Bumn Pada Pt. Telekomunikasi Indonesia”.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

      Pada bab pendahuluan ini kita banyak membahas tentang latar belakang penulis yaitu Dr. Nasikun, cerita semasa hidupnya memeng unik, penulis yang duduk di kelas tiga SD saat itu, memang belum berpikir dewasa, dikala itu sedang terjadi pertempuran antara tentara RI dengan pasukan darul islam(DI) yang kebetulan sedang bertahan didesa sebelah tempat tinggal mereka. Penulis dan teman-temanya yang kala itu sedang asik menyaksikan pertempuran itu justru sangat menikmatinya mereka menganggap itu seperti permainan yang biasa mereka mainkan, padahal dalam pertempuran yang dapat merenggut nyawa merekapun masih dianggap sebagai permainan. Salah satu dari teman penulis gugur akibat dari pertempuran itu, mengapa dia gugur?. Tentara RI memeinta tolong kepada bocah malang tersebut untuk memberitahu dimana keberadaan pasuakan darul islam tersebut, ditengah pertempuran tersebut dia gugur. Kisah itu menjadi buah bibir masyarakat setempat dan teman-teman penulis di sekolahnya.
      Lambat laun cerita tentang pertempuran yang membawah kematian seorang bocah tersebut menjadi hilang ditelah jaman, seolah waktu menghapusnya fenomena yang telah terjadi, itu menjadi pengalaman tersendiri dalam diri seorang Nasikun kecil yang kalah itu mengaanggap peristiwa itu sangat mengerikan dalam ingatannnya. Waktu pun semakin berlalu seorang Nasikun kecil tumbuh menjadi dewasa pertumbuhan itupun juga disertai dengan pertumbuhan cara berpikirnya dengan di imbangi pula dengan pengetahuan yang luas. Dalam benak hatinya, penulis mulai tertarik untuk mempelajari peristiwa-pristiwa konflik yang terjadi di Indonesia dengan pengalaman hidupnya dimasa kecil penulis semakin ingin tahu bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi dan apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Penulis mulai mengerti dan mencari peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia seperti pemberontakan PKI pada tahun 1948, pemberontakan DI/TII, pemberontakan PRRI-Permesta dan gerakan 30 September 1965 yang hampir memusnahkan persatuan bangsa Indonesia. Masih banyak konflik lokal yang belum terhitung yang dapat memeicu tejadinya konflik besar yang menggangu kestabilan Negara Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia yang sering kita baca mungkin kurang dapat dimengerti dan dipahami apa makna yang terkandung didalamnya oleh masyarakat Indonesia kebanyakan, banyak pertikaian yang terjadi karena kekeuatan kepentingan golongan yang tidak lain basicnya adalah kepentingan politik dan sosoial. Bhinneka Tunggal Ika masih menjadi cita-cita bangsa Indonesia dimasa mendatang. Masalah konflik dan integrasi yang cukup menjadi polemik publik pada saat itu menjadi perhatian khusus pemerintahan Indonesia,  masyarakat sanggat mengharapkan persatuan tapi disisi lain banyak konflik yang terjadi.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

1.1 Latar Belakang
    Penelitaian menjadi hal yang paling urgen untuk dapat di ketahui dalam kalangan mahasisiwa. Stiap mahasiswa pada intinya pasti akan melakukan penelitian. Dalam mahasiswa fakultas sosial, penelitian tentang realitas sosial yang ada dalam masayarakat menjadi sangat diperlukan karena masyarakat adalah obyek utama yang harus dikaji. Sebelum kita melakukan penelitian, kita di tuntut untuk mengetahui jenis-jenis penelitian yang pada umumnya dipakai oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa akan tepat dalam memilih jenis penelitiannya dan dapat mengelaompokkan yang mana yang tergolong penelitiannya.
     Metode dalam penlitian juga menjadi pembahsan penting dalam makalah ini yaitu dalam metode kuantitatif dan kualitatif. Kedua metode penelitian ini sering digunakan oleh mahasiswa untuk membantu dalam proses penelitian. Mahasiswa biasanya sering mempermasalahkan manakah metode penelitian yang lebih baik untuk membantu mendapatkan hasil yang tepat. Sebenarnya dalam metode kuantitatif maupun kualitatif mempunyai karateristik yang berbeda dan terdapat kelemahan dan kelebihan diantara keduannya. Ketepatan dalam memilih metode yang akan dipakai dalam proses penelitian menjadi hal yang sangat urgen karena kekeliruan dalam memilih metode akan mengakibatkan kesalahan dan ketidak akurakat hasil penelitian. Makalah ini mencoba membandingkan dalam tataran dasar yaitu dalam perbedaan aksioma dasar dengan menggunakan sudut pandang paradigma masing-masing yang mendasari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, sehingga mahasiswa akan lebih memehami perbedaan yang ada serta tepat dalam memilih metode apa yang akan dipakai dalam penelitiannya.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download

1.1 Latar Belakang
     Praktek Luar Kelas (PLK) adalah adalah suatu bentuk kerja sama yang nyata untuk menerapkan secara langsung teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. Melalui PLK ini mahasiswa dapat mengenal dunia kerja yang kelak akan dihadapi secara langsung, selain itu mereka juga akan mendapatkan ilmu yang mungkin belum pernah diperoleh di bangku kuliah sehingga akan menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mahasiswa.
     Ada beberapa sebab mengapa PLK diberikan antara lain adalah agar mahasiswa dapat mengenal dunia administrasi desa, tuntutan dari masyarakat yaitu adanya tenaga ahli yang berkualitas baik. Kurangnya praktek mahasiswa saat melakukan study formal di kampus, sangat mempengaruhi karier mahasiswa kelak ketika sudah menyelesaikan studinya karena kurang mampu beradaptasi pada pekerjaan yang ada dimasyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut lulusan sarjana untuk lebih tanggap terhadap lingkungan dengan melaksanakan PLK ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh untuk bekal nantinya ketika terjun di masyarakat.
      Sistem pemerintahan di Indonesia sangat rumit sehingga membingungkan masyarakat. Tak jarang masyarakat tidak patuh pada sistem pemerintahan yang ada, banyak program-program pemerintahan yang diberikan pada masyarakat sebagai contoh : PKH (Program Keluarga Harapan) dan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Program PKH dari pemerintah ini diberikan kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu dan program ini cukup membantu masyarakat. Tepatnya pada siswa-siswa mulai dari TK hingga SMP, di Karang Kuten hingga 84 KK yang mendapat program tersebut. Sedangkan Jamkesmas diberikan pada masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya.
   Praktek Luar Kelas Sistem Administrasi Negara di Desa Karangkuten, Kabupaten Mojokerto-JATIM PKH diberikan 3 bulan sekali melalui aparatur-aparatur pemerintah sebesar Rp 200.000,00/anak. Sedangkan dalam program Jamkesmas, di khususkan kepada masyarakat yang kurang mampu, mereka mendapat pengobatan secara gratis di Poldes (Poliklinik Desa) kalu tidak dapat dirujuk ke Puskesmas Kecamatan Gondang. PKH dan Jamkesmas diberikan oleh aparatur desa. Pembagian PKH dan Jamkesmas sering memunculkan permasalahan. Banyak masyarakat yang pro dan kontra tentang kedua Program Pemerintah tersebut. Permasalahan ini banyak diakibatkan dalam hal sosialisasi baik dalam lingkup Pemerintah desa maupun Tingkat Kecamatan yang akhirnya berdampak kepada ketidak efektifan kepada sasaran yang ingin di capai. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan bantuan-bantuan tersebut. Tapi tak jarang juga faktor yang mendominasi hal tersebut adalah aparatur desa yang mempersulit pembagian PKH dan Jamkesmas. Dari contoh diatas menunjukkan bahwa sistem administrasi di desa masih jauh dari memuaskan. Oleh karena itu dengan diadakannya PLK diharapkan dapat membantu aparat desa jika mereka mengalami kesulitan.

Baca Selengkapnya... Silahkan Download