Oleh : Rizki Al Kharim

Rivewer: Rindayani

Fakta dan Angka

Norwegia adalah sebuah negara demokrasi konstitusionil di bagian utara Eropa dengan populasi sekitar 4.8 juta penduduk.

Kepala Negara : Yang Mulia Raja Harald V dari Norwegia

Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri Jens Stoltenberg

Area : 385 199 km²

Populasi (2009) : 4 799 252

Populasi per km²: 16

Ibu Kota : Oslo

Bahasa : Norwegia (Bokmål dan Nynorsk) (Sámi juga merupakan bahasa resmi di beberapa distrik)

Gereja : Gereja Norwegia (Evangelical Lutheran)

GDP (dalam juta dollar Amerika Serikat, 2009) : 423 632

GDP (dalam juta dollar Amerika Serikat) : 88 856

Mata uang : 1 Krone = 100 øre

Hari Kemerdekaan : 17 Mei

Angka pertumbuhan populasi : 1.3

Rata-rata umur hidup : 79

Masyarakat Norwegia

-SISTEM POLITIK

-Storting

Storting (majelis nasional Norwegia) merupakan badan politik tertinggi sejak diperkenalkannya Parliamentarianisme pada tahun 1884. Pemilihan anggota Storting dilakukan tiap empat tahun, dan amanat dibagikan menurut sistem perwakilan proporsional. Jajaran pemerintah dipilih atas nama Raja dari dalam Storting.

Storting dapat menggunakan mosi kepercayaan untuk memberhentikan sebuah jajaran pemerintah atau menteri tertentu. Mosi kepercayaan dapat diajukan oleh anggota Storting atau pemerintah sendiri dapat meminta pengajuan mosi kepercayaan. Dalam kasus dimana sebuah jajaran pemerintah telah melanggar hukum atau bertindak melanggar Konstitusi, mereka dapat dijatuhkan oleh Storting. Namun, hal ini sangat jarang terjadi.

Storting memegang kontrol formal atau dua perangkat kepemerintahan paling penting: pemberlakuan perundang-undangan dan pengesahan anggaran nasional. Kebanyakan anggaran pengeluaran dan rancangan anggaran nasional diajukan ke Storting oleh pemerintah. Umumnya, anggaran pengeluaran hanya memerlukan penyesuaian minor, karena baik pemerintah telah mendapat dukungan dari Storting, atau telah mengadaptasikan anggaran mereka agar sesuai dengan harapan mayoritas anggota Storting.

Storting memonitor upaya pemerintah. Instrumen pengawasan yang paling penting termasuk mosi kepercayaan, permohonan naik banding atas keputusan pemerintah, pemeriksaan oleh Kantor Auditor Umum dan sistem pertanyaan dan permintaan keterangan dalam parlemen. Selama masa Tanya Jawab, anggota Storting dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pemerintah yang harus dijawab oleh menteri yang ditunjuk. Biasanya akan melibatkan debat singkat.

Storting terdiri dari 169 wakil terpilih, kesemuanya mewakili sebuah partai. Storting dikepalai oleh Presidium yang terdiri dari enam anggota. Negosiasi dan debat pada Storting cenderung memiliki peranan kecil dalam hasil pembicaraan suatu masalah. Kebanyakan tugas dilaksanakan oleh komite kerja, dimana perubahan pengeluaran pemerintah diajukan. Bersamaan dengan partai swasta, ke-12 komite kerja terdiri dari badan politik Storting yang paling penting.

Storting dipilih oleh daerah berdasarkan perwakilan proporsional, misalnya masing-masing daerah dapat mengajukan jumlah wakilnya berdasarkan jumlah populasi.

-Pemerintah Lokal

Norwegia dibagi menjadi 19 daerah dan 430 kotapraja (2009). Wewenang kepemerintahan untuk daerah dan kotapraja didelegasikan dari Negara, dan diatur dalam peraturan, bukan dalam Konstitusi.

Negara secara langsung diwakili pada tingkat lokal melalui kantor-kantor Gubernur Daerah.

Kotapraja merupakan unit paling penting dari administrasi pemerintah, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan sekolah menengah pertama dan lanjutan, layanan sosial, jalan-jalan, air dan saluran pembuangan serta regulasi batas wilayah. Sekolah menengah atas dan beberapa layanan teknis dikelola pada tingkat daerah. Masing-masing tingkatan administrasi ini menerima pendapatan dari pendapatan pajak lokal, biaya dan pengelolaan bisnis setempat, serta sebagian dari alokasi pemerintah pusat dan institusi publik lainnya.

Daerah mewakili divisi administratif tradisional mulai dari Jaman Pertengahan dan Jaman Viking, ketika “fylkesting” (dewan daerah) masih memiliki kekuatan besar. Sistem kepemerintahan lokal pada Jaman Pertengahan secara perlahan dihapuskan ketika Norwegia disatukan menjadi satu kerajaan. Setelah Norwegia bersatu dengan Denmark, terjadi sentralisasi kekuasaan di bawah Raja. Pada tahun 1837, sistem kepemerintahan lokal pada tingkat kotapraja mulai diperkenalkan.

Daerah dan kotapraja diperintah oleh dewan yang dipilih, dimana pemilihan dilakukan setiap empat tahun. Amanat dibagikan menurut sistem perwakilan yang proporsional, dan jumlahnya bervariasi dari 13 (dewan kotapraja) dan 25 (dewan daerah) hingga 85. Dewan dipimpin oleh komite eksekutif yang terdiri dari para wakil partai dari dewan yang berhubungan dan walikota. Beberapa pengecualian, terutama Oslo dan Bergen, menggunakan bentuk pemerintahan parlemen dan oleh karenanya mendirikan kepemerintahan lokal berbasis partai.

Kedelapan belas administrasi daerah (Oslo tidak termasuk daerah tradisional) didirikan pada tahun 1975 untuk memberikan layanan administratif antara Negara dan kotapraja. Sejak reformasi penggabungan pada tahun 1967, jumlah kotapraja mencapai angka sekitar 420-440.

-Pemerintah

Pemerintah bertindak sebagai pemegang kekuasaan dengan tugas penting untuk menyerahkan anggaran perkiraan biaya kepada Storting (majelis nasional Norwegia) dan menerapkan keputusan yang diambil melalui para menteri. Pemerintah berasal dari Storting dan dikepalai oleh Perdana Menteri. Secara resmi, adalah Raja yang meminta pihak-pihak utama untuk membentuk sebuah kepemerintahan atau koalisi nyata.

Keputusan pemerintah secara resmi ditentukan oleh Raja di Dewan (yaitu secara bersama-sama disetujui oleh Raja dan Dewan Negara) setiap Jumat. Semua ketetapan kerajaan (Royal Decrees) harus ditandatangani oleh Raja dan disetujui ulang oleh Perdana Menteri.

Baik secara formal maupun dalam istilah yang sesungguhnya, Pemerintah Norwegia, terutama Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang lebih terbatas dibandingkan dengan negara-negara Barat lainnya. Secara tradisional, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan membentuk posisi tertinggi dalam kepemerintahan.

Seiring dengan bertambahnya tugas-tugas negara yang harus diemban, kekuasaan legislatif mulai sering didelegasikan dari Storting ke pemerintah dan kadangkala ke menteri. Norwegia dikarakterisasikan oleh pemerintah kementrian dengan seorang Menteri bertindak sebagai kepala kementriannya. Berhubungan dekat dengan Menteri adalah Sekretaris Negara, deputi menteri dan Penasehat Politik.

Para menteri terstruktur secara hirarki, dengan Sekretaris Jenderal sebagai pemimpin paling atas, diikuti oleh Direktorat Jenderal (ekspedisjonssjef) pada tingkat departemen, Asisten Direktorat Jenderal (avdelingsdirektør) pada tingkat departemen atau seksi bagian, Deputi Asisten Direktorat Jenderal (underdirektør) pada tingkat seksi bagian, Kepala Divisi (byråsjef) pada tingkat divisi dan layanan sipil yang terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari penasehat, eksekutif dan staf administrasi.

-Hukum

Secara tradisional, Judiciary dikenal sebagai cabang ketiga dari pemerintah. Secara umum, tingkatan hukum pengadilan di Norwegia terdiri Mahkamah Agung (Høyesterett), Interlocutory Appeals Committee of the Supreme Court (Høyesteretts kjæremålsutvalg), Courts of Appeal (lagmannsrettene), Pengadilan Negara (tingrett), dan Conciliation Courts (forliksrådet), serta beberapa pengadilan khusus. Norwegia dibagi atas enam teritori jurisdiksi (lagdømmer) dan 15 daerah hukum (lagsogn).

Judiciary terdiri dari cabang-cabang pemerintah yang independen. Ada dua komponen dari peranan politik mereka: pertama, kegiatan Judiciary adalah untuk menerapkan peraturan yang diadopsi oleh Storting (majelis nasional Norwegia), dan kedua, memonitor kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk memastikan bahwa mereka mematuhi perundang-undangan yang sebelumnya telah dijalankan.

Judiciary dapat mengesampingkan keputusan dari Storting jika berlawanan dengan Konstitusi. Hak untuk melakukan “sensor” terhadap Storting tidak dituangkan dalam Konstitusi dan merupakan hal kontroversial. Hal tersebut dipergunakan pada beberapa kesempatan selama periode 1884-1918, ketika beberapa reformasi konstitusi radikal dihambat oleh Mahkamah Agung. Sejak saat itu, Judiciary menjadi ragu-ragu untuk meminta penggunaan hak tersebut. Semua tingkatan sistem hukum pada umumnya berwenang untuk menilai keabsahan suatu keputusan, namun tidak dapat dihindari bahwa kasus seperti ini akan berakhir sebelum mencapai tingkat Mahkamah Agung.

-Bentuk Pemerintah

Dalam konteks resmi, Norwegia merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokratis parlemen. Demokratis karena sumber kekuatan politik dan hukum menurut Konstitusi berada di dalam masyarakat, dimana hal ini berarti semua warga negara dapat berpartisipasi dalam tingkat Storting (majelis nasional Norwegia), pemerintah daerah dan kotapraja. Parlemen karena pemerintah sebagai pemegang tampuk kekuasaan tidak dapat memerintah tanpa persetujuan Storting, selaku badan yang memiliki kuasa hukum. Monarki konstitusi karena pemerintah, sesuai dengan pasal-pasal Konstitusi mendapat kekuasaannya dari Raja.

Baik bentuk kepemerintahan demokratis dan monarki dimuat pada Konstitusi 1814, sementara bentuk parlemen diperkenalkan pada tahun 1884. Saat ini, Raja memiliki kekuatan politik yang terbatas, namun menjadi simbol penting sebagai Kepala Negara dan wakil resmi masyarakat dan industri Norwegia. Monarki juga memainkan peranan penting yang menyatukan negara dan hal ini ditunjukkan pada saat krisis nasional, seperti Perang Dunia UU, ketika Raja Haakon VII yang menentang masuknya Nazi ke Norwegia pada tahun 1940, meninggalkan Norwegia untuk menentang hal tersebut di London.

Kekuasan negara terbagi atas tiga institusi: Storting (kekuatan legislatif), pemerintah (pelaksana) dan pengadilan (kuasa hukum). Lebih lanjut, administrasi publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan badan-badan politik kadang dianggap sebagai pemegang kekuasaan keempat, karena dapat bertindak secara independen dan memberikan pengaruh dalam perumusan kebijakan. Kekuasaan politik juga tersebar berdasarkan geografi menjadi tingkat pemerintah pusat, daerah dan kotapraja.

Masyarakat turut berpartisipasi dalam bidang politik melalui pemilihan langsung atau menjadi anggota sebuah organisasi tertentu. Rata-rata masyarakat Norwegia merupakan anggota dari empat organisasi dan kira-kira 70% jumlah masyarakat dewasa merupakan anggota minimum satu organisasi. Organisasi tersebut dapat mempengaruhi otoritas pemerintah baik melalui kontak resmi maupun tidak resmi dengan administrasi publik. Hubungan dekat antara komite parlemen, menteri dan kelompok tertentu berarti bahwa kebijakan Norwegia berorientasi terhadap segmen-segmen seperti segmen industri, segmen agrikultur atau pendidikan.

Hasil pemilihan umum biasanya sekitar 80%. Hak pilih untuk pria diperkenalkan pada tahun 1898, dan untuk wanita pada tahun 1913. Usia mayoritas saat ini adalah 18 tahun.

-KESEJAHTERAAN

Dalam sepuluh tahun terakhir, Norway beberapa kali menduduki peringkat sebagai negara terbaik untuk ditinggali, menurut United Nations Development Programme (UNDP). Lebih lanjut, World Economic Forum’s Global Gender Gap Report menempatkan Norway sebagai salah satu negara pemimpin dalam mengurangi kesenjangan antara pria dan wanita.

Saat ini, usia hidup penduduk Norwegia lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Seorang anak perempuan yang dilahirkan pada tahun 2008 dapat diharapkan hidup hingga mencapai usia 83 tahun, sementara seorang anak lelaki dapat diharapkan hidup hingga mencapai usia 78 tahun. Kondisi kesehatan masyarakat secara umum sangat bagus, dan angka kematian bayi sangat rendah.

Kemampuan membaca hampir mencapai 100 persen dan rata-rata penduduk dewasa telah menyelesaikan tingkat pendidikan upper-secondary. Tidak ada kemiskinan yang ekstrem di Norway, dan tingkat kemiskinan relatif rendah dibandingkan negara-negara OECD.

GDP per kapita tinggi, dan kekayaan terdistribusi secara merata diantara masyarakat. Tingkat kesetaraan jender cukup tinggi di semua tingkat masyarakat. Untuk menjaga orientasi kesejahteraan masyarakatnya, Norway telah menerapkan layanan kesehatan publik yang universal, yang didanai oleh pendapatan pajak dan skema asuransi nasional, yang dapat dinikmati oleh semua warga negara dan penduduk Norway, yang memberikan tunjangan sosial.

Sejak tahun 1900, baik konsumsi publik dan swasta telah meningkat pesat dan dalam beberapa tahun terakhir, kekayaan negara diperoleh dari penemuan dan eksploitasi minyak dan deposit gas alam di Laut Utara. Sebagai hasil dari modernisasi dan urbanisasi, pola hidup yang tradisional dan stabil telah digantikan dengan pola hidup dengan mobilisasi yang lebih tinggi, dimana orang lebih sering berpindah tempat dan pekerjaan.

-Sistem Kesehatan Publik

Isu kesejahteraan di Norwegia muncul pada tahun 1900-an, diikuti dengan ekpansi besar-besaran di bidang sistem kesehatan umum dan perawatan. Layanan kesehatan umum didanai oleh pajak dan dirancang untuk dapat diakses oleh semua penduduk tanpa memandang status sosial. Dengan sekitar 242.500 pegawai, sektor kesehatan umum merupakan salah satu sektor terbesar bagi masyarakat Norwegia.

Sistim kesehatan publik berada dibawah jurisdiksi Kementrian Pelayanan Kesehatan dan Pengasuhan, yang bertanggung jawab untuk memikirkan dan memantau kebijakan kesehatan nasional. Tanggung jawab tentang kondisi pelayanan didesentralisasikan ke tingkat kota praja dan regional. Kota praja bertanggung jawab memberikan layanan kesehatan utama seperti klinik dokter umum, sementara pemerintah daerah dan lima bagian kesehatan lainnya menyediakan layanan medis spesialis, seperti rumah sakit. Sejumlah rumah sakit swasta dan layanan kesehatan juga telah didirikan sebagai tambahan untuk fasilitas umum.

Antrian di rumah sakit dan jumlah lanjut usia merupakan dua tantangan terbesar bagi kebijakan kesehatan Norwegia. Persentase para lanjut usia meningkat tajam pada tahun 1970, sehingga menciptakan kebutuhan akan layanan pengobatan, rehabilitasi dan perawatan.

Fasilitas rumah sakit umum yang pertama di Norwegia didirikan pada sekitar tahun 1700-an, dengan munculnya rumah sakit khusus dan ruang perawatan pada akhir tahun 1800-an. Ketika mesin x-ray dan peralatan anestesi moderen mulai bermunculan setelah tahun 1900, rumah sakit moderen memperoleh momentum baru. Sejak tahun 1945, pengembangan layanan kesehatan umum telah mengikuti tren internasional dalam hal penggunaan antibiotik dan jenis pengobatan lainnya, serta perbaikan berkesinambungan di bidang teknologi medis.

Para tenaga medis telah menjadi tulang punggung layanan kesehatan umum Norwegia, dan seringkali membuka jalan bagi reformasi kesehatan.

-Pendidikan di Norwegia

Kebijakan pendidikan Norwegia berakar pada prinsip kesamaan hak terhadap pendidikan bagi semua anggota masyarakat, tanpa memperhitungkan latar belakang sosial dan budaya atau tempat tinggal.

Merupakan peranan sekolah untuk menyampaikan pengetahuan dan budaya, serta memajukan mobilitas sosial dan memberikan dasar penciptaan kesejahteraan bagi semua pihak.

Kegiatan mengajar di sekolah Norwegia diadaptasikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing siswa. Pendidikan khusus tersedia bagi penyandang catat tubuh atau mereka yang membutuhkan perhatian khusus, yang jika tidak dipenuhi maka tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan mengajar sekolah umum. Sebagai akibat dari meningkatnya imigrasi, maka jumlah siswa yang memiliki bahasa minoritas juga bertambah. Kebijakan pendidikan Norwegia mengatur perhatian bagi kebutuhan khusus akan siswa dengan latar belakang bahasa minoritas, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas dengan baik dan melanjutkan ke perguruan tinggi serta kemudian bekerja.

Storting (majelis nasional Norwegia) dan Pemerintah bertanggung jawab menentukan tujuan dan menetapkan kerangka kerja anggaran untuk sektor pendidikan. Menteri Pendidikan dan Penelitian merupakan agen administratif yang bertanggung jawab terhadap hal-hal pendidikan, dan menerapkan kebijakan pendidikan nasional. Norwegia memiliki sistem sekolah yang seragam dan berdasarkan pada standar umum. Kurikulum nasional telah diperkenalkan untuk memastikan bahwa standar pendidikan pemerintah dipenuhi.

Pendidikan wajib di Norway adalah 10 tahun, terdiri dari primary, lower secondary dan upper secondary. Pejabat pendidikan di tingkat daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sekolah yang layak dapat diakses oleh anak, kaum muda dan dewasa di semua kotamadya dan daerah. Kotamadya bertanggunga jawab menjalankan primary dan lower secondary, sementara upper secondary dikelola oleh tingkat daerah.

Sektor pendidikan tinggi terdiri dari program pendidikan di universitas dan akademi. Biaya mengikuti program ini umumnya tergantung pada penyelesaian tiga tahun pendidikan upper secondary. Dengan pengecualian pada beberapa institusi yang dijalankan swasta, semua institusi pendidikan tinggi dikelola oleh Negara. Namun, tiap institusi memiliki otonomi akademis dan administratif.

Pendidikan umum di Norwegia tidak dikenakan biaya hingga dan termasuk tingkat upper secondary. Biaya pendidikan tinggi di semua institusi Negara umumnya tidak mahal. Bantuan Pinjaman Pendidikan Negara didirikan pada tahun 1947, dan memberikan pinjaman pada siswa dan bantuan untuk biaya hidup bagi mereka yang mengikuti program pendidikan tinggi. Bantuan juga diberikan pada siswa Norwegia yang ingin melanjutkan sebagian kegiatan belajarnya di luar negeri.

Sekolah swasta memberikan sistem tambahan dari sistem sekolah umum. Direktorat Pendidikan mengawasi sekolah menengah dan lanjutan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Program akademis di sekolah swasta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan terkait. Sekolah swasta yang telah diotorisasi berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

-Skema Asuransi Nasional

Semua warga negara Norwegia dan individu yang berkerja di Norwegia secara otomatis memenuhi syarat menjadi anggota Skema Asuransi Nasional, yang merupakan skema asuransi pemerintah yang memberikan dana pensiun (misalnya untuk usia lanjut, penyandang cacat) serta manfaat yang berhubungan dengan kecelakaan kerja, kecelakaan umum dan penyakit, kehamilan, kelahiran, orang tua tunggal dan pemakaman.

Bersama dengan skema asuransi untuk uang saku keluarga dan manfaat uang tunai bagi orang tua dengan anak kecil (kontantstøtte), Skema Asuransi Nasional terdiri dari skema asuransi umum yang paling penting di Norwegia.

Pada akhir tahun 1999, sekitar 1,1 juta orang mendapatkan dana dari asuransi nasional sebagai sumber pendapatan, termasuk sekitar 900.000 usia pensiun. Pada tahun 1999, total pengeluaran pensiun mencapai 162 juta NOK, atau sama dengan 13,6% GDP dan sekitar 34,3% anggaran nasional. Skema Asuransi Nasional didanai oleh biaya keanggotaan dari para pegawai, wiraswasta dan pihak terasuransi lainnya, kontribusi perusahaan dan dana pemerintah.

Layanan umum pertama kali muncul pada tahun 1700. Sebelumnya, keluarga, gereja atau individu bertanggung jawab merawat orang miskin, orang sakit atau para lanjut usia. Perluasan layanan sosial dan asuransi nasional berhubungan erat dengan proses industrialisasi. Industri membawa penyakit baru, memicu tingkat mobilitias yang lebih tinggi sehingga melemahkan ikatan keluarga. Dan pada saat yang bersamaan memberikan dasar ekonomi untuk reformasi sosial. Asuransi Kecelakaan Norwegia untuk Pekerja Pabrik tahun 1895 secara perlahan-lahan diperbaiki untuk mencakup profesi lainnya, diikuti dengan pengenalan tunjangan saat sakit, tunjangan hari tua (1936), tunjangan pengangguran (1939), tunjangan cacat tubuh (1960) dan tunjangan bagi janda dan orang tua tunggal wanita (1964). Pada tahun 1967, tunjangan sosial yang diperkenalkan sebelum Perang Dunia II digabungkan dengan Skema Asuransi Nasional. Pembayaran dari skema tersebut ditentukan oleh jumlah poin pensiun yang diraih tiap individu.

ORANG NORWEGIA

-Populasi

Pada tahun 2008, populasi Norway mencapai lebih dari 4,8 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 1,5 juta jiwa sejak tahun 1950. Saat ini, angka bersih dari imigrasi merupakan kontributor pertumbuhan populasi dibandingkan dengan kenaikan bersih alami dari total populasi.

· Pada tahun 1665, populasi Norway mencapai 440,000 jiwa. Angka ini mengalami pertumbuhan hingga satu juta pada tahun 1822, dua juta pada tahun 1890, tiga juta pada tahun 1942, dan empat juta pada tahun 1975.

· Sebanyak 60.500 anak-anak dilahirkan pada tahun 2008. Sejak tahun 1973, jumlah anak yang dilahirkan dalam satu tahun mencapai angka tertinggi hanya pada tahun 1990, 1991, dan 1996. Secara rata-rata wanita Norwegia melahirkan 1,96 anak. Norway menduduki peringkat tertinggi angka statistik fertilitas di Eropa; hanya wanita dari Icelandic, Perancis, dan Irlandia melahirkan lebih banyak anak dibandingkan wanita Norwegia.

· Usia kehidupan telah mengalami perubahan, dan saat ini masyarakat Norwegia hidup lebih lama. Seorang anak perempuan yang dilahirkan pada tahun 2008 dapat hidup hingga usia 83 tahun, sementara seorang anak laki dapat diharapkan hidup hingga usia 78 tahun. Dua puluh tahun yang lalu, usia mereka hanya mencapai 79 tahun dan 73 tahun.

· Rata-rata usia populasi adalah 39 tahun, namun angka ini bervariasi di berbagai wilayah. Sebanyak 26 persen dari populasi Norway berusia di bawah 20 tahun, 61 persen berusia antara 20-66 tahun dan 13 persen berusia di atas 66 tahun.

· Imigran dan generasi kedua imigran yang lahir di Norwegia mencapai 9,7 persen dari populasi Norway pada tahun 2008, dan mencapai total 460.000 dari lebih dari 200 negara. Semua kotamadya merupakan rumah bagi imigran, namun populasi imigran terbesar dapat ditemui di Oslo, dan populasi generasi kedua imigran yang lahir di Norwegia mencapai 25 persen.

-Bahasa

Bahasa resmi Norwegia adalah Bahasa Norwegia, bahasa Jerman Utara yang berhubungan erat dengan Danish dan Swedia. Mereka yang berbicara Bahasa Norwegia, Danish dan Swedia dapat mengerti satu sama lain dengan mudah.

Keadaan geografi dan pola kehidupan Norwegia telah menciptakan berbagai dialek lokal dan regional yang hingga saat ini masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Norwegia. Ada dua versi lisan resmi Bahasa Norwegia yaitu Bokmål (“Buku Norwegia”) dan Nynorsk (“Norwegia Baru”). Bokmål berdasarkan pada Dano-Norwegia dan telah dikembangkan dari tulisan Danish yang diadaptasi ke fonologi dialek umum yang digunakan di bagian Timur Norwegia. Nynorsk ditemukan oleh ahli bahasa Ivar Aasen pada tahun 1850 dan didasarkan pada gabungan berbagai dialek Norwegia Barat.

Bokmål dan Nynorsk telah mendapat status resmi, walaupun Bokmål lebih banyak digunakan di Oslo dan kota-kota besar lainnya. Nynorsk digunakan oleh sekitar 10-15% dari jumlah populasi, rata-rata di daerah pantai Barat, serta dalam teks pemerintah, literatur, seni drama, siaran dan misa gereja.

Saat ini, sekitar 20.000 masyarakat Norwegia menggunakan bahasa Sámi sebagai bahasa ibu. Sámi merupakan anggota cabang bahasa Finno-Ugric dan akarnya di Norwegia dimulai dari bahasa Norwegia. Bahasa Sámi Utara telah ditetapkan sebagai bahasa resmi setara dengan Bahasa Norwegia di Kárášjohka-Karasjok, Guovdageaidnu-Kautokeino, Unjárga-Nesseby, Porsanger dan Deatnu-Tana serta Gáivuotna-Kåfjord di Norwegia Utara.

-Norwegia dan alam

Kekaguman Norwegia akan alam merupakan elemen penting bagi identitas nasional negara. Lebih dari setengah masyarakat Norwegia dapat tinggal di kabin, sementara sekolah-sekolah tiap tahunnya menyelenggarakan hari ski, dan rata-rata kartu pos yang dikeluarkan industri pariwisata menampilkan gambar pemandangan alam daripada atraksi budaya.

Umumnya masyarakat Norwegia tinggal di rumah dan apartemen besar, yang dilengkapi dengan peralatan listrik. Namun, mereka tetap menghargai kedekatan dengan lingkungan dan gaya hidup sederhana. Salah satu fakta adalah bahwa filosof terkenal Norwegia, Arne Næss, pencetus gerakan ekologi menghabiskan sebagian besar hidupnya di kabin, di daerah pedesaan di pegunungan antara Oslo dan Bergen. Dan dia bukanlah satu-satunya. Ribuan masyarakat Norwegia menghabiskan akhir pekan atau musim liburan bersama keluarga mereka di kabin, yang idealnya berada di alam bebas dikelilingi dengan pemandangan pegunungan Norwegia.

Kabin Norwegia umumnya dibangun dari balok kayu dan terdiri dari ruang keluarga, satu atau lebih kamar tidur, kamar mandi di luar bangunan, tempat penyimpanan kayu dan dapur kecil. Kayu digunakan sebagai pemanas ruangan, walaupun penggunaan kerosin diijinkan. Minyak lampu dan lilin menjadi penerang saat malam di musim dingin. Hal ini bukan semata-mata karena ingin menghemat biaya. Bahkan biaya sewa kabin pegunungan yang terletak di lokasi menarik bisa menjadi sangat mahal, walaupun sarana yang disediakan sangat sederhana. Dihilangkannya unsur moderen didasarkan pada unsur ideologi dan moral dan bukan karena alasan ekonomi. (Perlu ditambahkan bahwa banyak masyarakat Norwegia yang memiliki kabin di pantai, biasanya di daerah dengan iklim sedang. Peraturan yang berbeda berlaku di sini: kabin-kabin tersebut dapat menjadi rumah kedua yang nyaman).

Mendaki dan berjalan-jalan merupakan kegiatan di luar rumah, sebagaimana dikatakan masyarakat Norwegia; Anda meninggalkan peradaban dengan segala kenyamanan dan kekerasannya untuk mengenali diri sendiri dan merasa sebagai orang seutuhnya. Mendaki dan berjalan-jalan dapat dilakukan pada hari biasa sepulang kerja, namun biasanya merupakan kegiatan akhir pekan. Yang digunakan sebagai ukuran sukses kegiatan jalan-jalan adalah jumlah orang yang Anda temui di sepanjang jalan. Makin sedikit orang yang ditemui, berarti kegiatan jalan-jalan makin berhasil.

Kekaguman akan alam di Norwegia memiliki berbagai sisi dan aspek politik; alam merupakan simbol nasional. Merupakan hal pribadi dan dihubungkan dengan kegiatan keluarga, seperti kehidupan di kabin. Namun juga memiliki aspek pribadi dan individu, dan dalam hal ini kekaguman terhadap alam memiliki pengaruh terhadap agama. Agama negara Norwegia adalah kepercayaan Lutheran, namun juga melakukan penghormatan terhadap alam. Daripada meninggalkannya sebagai kegiatan pemujaan terhadap berkala, Lutheranisme secara sadar merangkul kegiatan penghormatan tersebut – diantaranya, buku-buku Kristen yang diterbitkan di Norwegia seringkali menampilan pemandangan alam Norwegia sebagai sampul. Lebih lanjut, tempat terbuka seringkali dianjurkan oleh para petugas gereja negara sebagai tempat yang baik untuk melakukan meditasi keagamaan dan refleksi. Dengan cara ini, Kristen, yang secara prinsip menempatkan garis batas yang jelas antara budaya dan alam (alam adalah setan, orang secara alami berdosa), menghindari konfrontasi langsung dengan ideologi Norwegia yang kuat bahwa budaya dan alam saling berdampingan.

-Agama di Norway

Norwegia memiliki Gereja Protestan resmi yang berdasarkan pada agama Evangelical-Lutheran religion. Walaupun tidak ada pemisahaan antara Gereja dan State, masyarakat bebas menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan perubahan Konstitusi pada tahun 1964. Delapan dari sepuluh etnis Norwegia adalah anggota Gereja Negara di Norwegia.

Kegiatan keagamaan Norwegia merupakan masalah pribadi; dimana sebagian besar perorangan mengatakan bahwa agama penting bagi mereka, namun hal ini tidak diekspresikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dalam komunitas. Sementara sekitar 88% dari angka populasi merupakan anggota Gereja Norwegia, hanya 10% yang menghadiri misa atau pertemuan lainnya lebih dari satu kali dalam sebulan.

Sekitar 5,9% dari angka populasi merupakan anggota komunitas keagamaan lainnya, sementara 6,2% bukan merupakan anggota komunitas keagamaan manapun. Komunitas keagamaan terbesar diluar Gereja Norwegia adalah Pergerakan Kemanusiaan (Humanist Movement), yang diwakili oleh Asosiasi Kemanusiaan Norwegia (63.000), Islam (60.000), Pergerakan Pantekosta (45.000), Gereja Roman Katholik (40.000 atau lebih), Evangelical-Lutheran (20.000), Methodist (13.000) dan beberapa gereja bebas lainnya.

Perubahan masyarakat Norwegia ke Kristen dimulai sekitar tahun 1000 dan merupakan hasil dari hubungan dengan Kristen Eropa melalui kombinasi kegiatan perdagangan dan serangan Viking. Kegiatan misionari dilakukan oleh gereja Anglo-Saxon, sementara Jerman dan Denmark juga membantu agama Kristen mendapat tempat untuk menggantikan mitologi tradisional Norse dan ritual keagamaan Masyarakat Saami.

Pemeluk Kristen di Norwegia merupakan anggota Gereja Katholik Roman hingga era Reformasi 1537. Larangan untuk berkotbah diangkat pada tahun 1842, yang membangkitkan gerakan gereja bebas dan organisasi kritis di dalam Gereja Norwegia. Sebagai hasil, masyarakat gereja Norwegia seringkali diasosiasikan dengan pandangan Kristen konservatif dan pergerakan misionari.

POLITIK LUAR NEGERI

-KERJA SAMA PEMBANGUNAN

Pada tahun 2002, Norway merayakan setengah abad kerja sama pembangunan. Dalam masa 50 tahun ini kami telah menjadi penggerak utama kerja sama pembangunan internasional. Saat ini, Norwegia merupakan negara donor utama, tidak hanya dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang dan organisasi donor internasional, namun juga berpartisipasi aktif dalam debat internasional mengenai hal ini.

Kerja sama pembangunan Norwegia berfokus dalam memerangi kemiskinan, dan memberikan prioritas kepada negara sedang berkembang dan terutama kelompok yang rentan. Hal ini sejalan dengan Millennium Development Goals (MDGs), dimana hal yang paling penting adalah mengurangi angka kemiskinan hingga setengah pada tahun 2015.

Kerja sama multilateral merupakan hal penting bagi negara kecil. Norway selalu menjadi pendukung setia sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kontributor penting terhadap program yang diluncurkan Bank Dunia. Norway juga mendukung program-program yang diluncurkan ayNDP), yang bertanggung jawab memonitor upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan MDGs.

Banyak kegiatan kerja sama pembangunan Norway yang juga ditujukan untuk perdamaian. Perbaikan kesejahteraan rakyat secara permanen beserta hak-hak mereka merupakan elemen penting kegiatan perdamaian, dimana hal ini berarti bahwa kebijakan pembangunan kami merupakan bagian penting kebijakan luar negeri. Selama bertahun-tahun, upaya Norwegia memajukan perdamaian di Timur Tengah, Sudan, Sri Lanka dan Guatemala ditindaklanjuti dengan bantuan pembangunan terarah.

Norway mendasarkan kerja sama pembangunan atas prioritas negara mitranya. Upaya Norwegia dimaksudkan untuk membantu mencapai MDGs dan mencanangkan rencana pembangunan negara tersebut serta strategi pengurangan kemiskinan. Norway mengharuskan negara penerima bantuan bertanggung jawab penuh menggunakan dana yang disalurkan Norwegia. Pertanggungjawaban negara penerima bantuan merupakan prinsip panduan kebijakan pembangunan Norwegia dan panggilan untuk melakukan dialog antara negara penerima bantuan dan administrasi bantuan pembangunan Norwegia.

Norway adalah salah satu dari negara dan organisasi donor yang mempromosikan pembangunan di negara berkembang. Sulit bagi negara penerima bantuan, dengan sumber dayanya yang terbatas, untuk berhubungan dengan berbagai badan donor dalam jumlah besar, masing-masing dengan tujuan dan metode kerjanya sendiri-sendiri. Oleh karena itu penting bahwa negara donor tidak memaksa kapasitas administrasi negara penerima dengan koordinasi yang kurang baik dan berbagai persyaratan kegiatan pelaporan. Maka, koordinasi donor yang baik, dikepalai oleh negara penerima bantuan, merupakan prinsip penting kebijakan pembangunan Norwegia dan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara lebih efektif.

Bantuan tidak terikat merupakan langkah penting dalam proses menyederhanakan bantuan internasional dan membuatnya lebih efektif. Kebanyakan bantuan yang diberikan Norwegia tidak terikat. Hal ini berarti bahwa bantuan pembangunan Norwegia tidak terikat terhadap pembelian barang-barang Norwegia. Dalam hal ini, ketika suatu proyek dijalankan untuk penerima bantuan internasional, apakah itu organisasi multilateral atau negara tertentu, mereka akan mendapatkan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Konsensus umum menyatakan bahwa untuk mencapai MDGs di negara yang paling terbelakang akan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Diperkirakan untuk mencapai MDG diperlukan peningkatan jumalh bantuan pembangunan resmi atau official development assistance (ODA), yang pada tahun 2005 mencapai 106,5 milyar Dolar Amerika. Sebagian besar jumlah tersebut diberikan sebagai pembebasan hutang, termasuk ke Nigeria dan Irak. Kebanyakan donor, termasuk donor utama seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengumumkan peningkatan dana pembangunan mereka. Pemerintah Norwegia bermaksud meningkatkan jumlah ODA hingga 1 persen dari pendapatan kotor nasional.

Kerja sama pembangunan tidak sekedar melibatkan uang. Kondisi yang baik untuk kegiatan perdagangan, bantuan hutang dan investasi merupakan perangsang yang baik untuk meningkatkan pembangunan daripada hanya sekedar menyalurkan uang. Norwegia telah memperkenalkan sistem bebas pajak dan kuota untuk semua barang di pasar domestik kecuali senjata dari negara berkembang. Kami juga secara aktif menjalankan kebijakan bantuan hutang, dan memberikan modal investasi, pinjaman dan jaminan bagi pembangunan kegiatan ekonomi yang berkesinambungan dan menguntungkan di negara berkembang melalui Dana Investasi Norwegia untuk Negara Berkembang (Norwegian Investment Fund for Developing Countries - NORFUND).

Pemerintah menganggap penting bahwa kebijakan Norwegia tidak menghalangi upaya mengurangi kemiskinan di negara berkembang, dan melakukan kaji ulang semua kebijakannya sehingga dapat disesuaikan bilamana diperlukan. Konsistensi kebijakan berarti kebijakan di berbagai area saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.

Kebijakan pembangunan Norwegia dilaksanakan oleh beberapa sektor pemerintah dan swasta yang berbeda. Tentunya Agency for Development Co-operation, Norad, tentunya merupakan pemain utama. Namun Fredskorpset, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya, institusi penelitian dan budaya serta beberapa badan pemerintah juga memberikan kontribusi yang signifikan.

Norwegia menetapkan tujuan kebijakan pembangunan yang ambisius dan bermaksud untuk meneruskan peran aktif memerangi kemiskinan dan memajukan pembangunan.

-IKLIM DAN LINGKUNGAN HIDUP

-Perubahan iklim

Perubahan iklim anthropogenic merupakan salah satu tantangan lingkungan yang paling serius, yang dihadapi dunia saat ini. Iklim global sudah berubah, dan menurut UN Intergovernmental Panel on Climate Change, tren kenaikan suhu yang diamati dalam 50 tahun terakhir sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia. Kenaikan suhu gobal dapat mempengaruhi pola hujan dan sistem angin, mengubah zona iklim dan menaikkan laut. Perubahan dalam skala ini dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa besar terhadap ekosistem alam dan kehidupan manusia. Saat ini kita telah mengetahui tentang perubahan iklim yang disebabkan manusia untuk segera mengambil tindakan; semakin lama kita menunggu, semakin besar beban dan biaya yang akan dipikul generasi mendatang.

Norway secara aktif bekerja untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di lapisan udara, untuk mencapai tingkat yang akan mencegah gangguan berbahaya yang disebabkan manusia bagi sistem iklim.

Norway akan mematuhi komitmennya dibawah Kyoto Protocol untuk membatasi emisi gas rumah kaca dalam periode tahun 2008-2012 agar berkurang lebih dari satu persen diatas tingkat pada tahun 1990. Norway juga secara aktif berupaya mengimplementasikan sistem iklim global yang lebih lengkap dan ambisius untuk periode setelah tahun 2012.

Keragaman Biologi

Dengan diadakannya World Conference on Sustainable Development di Rio pada tahun 1992, Norway memberikan prioritas untuk memajukan pengembangan UN Convention on Biological Diversity (CBD). The Millennium Ecosystem Assessment, penilaian terbesar yang pernah dilakukan tentang ekosistem dunia, antara lain diprakarsai oleh CBD. Norway mendapat tanggung jawab khusus diantara Dewan Menteri Nordic untuk menindaklanjuti penilaian ini dalam kerja sama lingkungan internasional dan kebijakan kerja sama pembangunan.

Merupakan hal yang sangat penting untuk menyertakan tujuan CBD dan program kerja, serta ketentuan dari Cartagena Protocol on Biosafety, kedalam kegiatan nasional. Tujuan yang diadopsi dalam 2002 World Summit on Sustainable Development di Johannesburg untuk mencapai pengurangan yang signifikan dari tingkat kehilangan keragaman biologi pada tahun 2010 akan dapat dicapai berdasarkan kerja sama antara semua sektor masyakarat yang terlibat.

-Perdagangan dan lingkungan

Perjanjian internasional diluar area lingkungan hidup membawa tantangan tersendiri terhadap aplikasi instrumen lingkungan hidup nasional. Hal ini terbukti dalam konteks negosiasi liberalisasi perdagangan dibawah World Trade Organization (WTO), negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara EFTA dan negara ketiga, serta inisiatif yang berhubungan dengan EU-EEA Single Market.

Penilaian dari pertimbangan lingkungan hidup diperlukan dalam semua area yang menjadi topik negosiasi dalam diskusi yang saat ini berlangsung dalam WTO. Pada saat yang bersamaan, hubungan antara perdagangan dan lingkungan hidup merupakan topik negosisasi yang terpisah. Merupakan pandangan Pemerintah Norwegia bahwa WTO dan perjanjian lingkungan hidup multilateral hendaknya dipandang sebagai instrumen internasional yang setara, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional, dan bahwa tidak ada hubungan hirarki antara perjanjian yang dapat dinyatakan ada. Merupakan hal penting bahwa negosiasi mengarah ke solusi yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk memastikan implementasi efektif dari instrumen kebijakan lingkungan hidup.

-Kepentingan lingkungan disatukan dengan kerja sama pembangunan

Salah satu tujuan utama kebijakan kerja sama pembangunan Norwegia adalah memajukan manajemen yang solid akan lingkungan hidup global dan keragaman biologi. Kegiatan kerja sama pembangunan hendaknya berkontribusi untuk memperbaiki keadaan lingkungan negara mitra dan mencegah degradasi lingkungan global.

Area yang menjadi prioritas kerja sama pembangunan Norwegia dan kerja sama dengan negara berkembang meliputi:

· sistem produksi yang berkesinambungan

· konservasi dan penggunaan keragaman biologi yang berkesinambungan

· pengurangan polusi

· pemeliharaan peninggalan budaya

Departemen Lingkungan Hidup telah menandatangani perjanjian lingkungan hidup, masing-masing dengan institusi di Indonesia, Afrika Selatan dan Cina.

Bisnis dan Perdagangan

-Menginvestasikan kekayaan minyak untuk generasi mendatang

Pendapatan dari kegiatan perminyakan dan gas Norwegia diinvestasikan dalam dana pensiun pemerintah, memastikan bahwa kekayaan minyak negara memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dana ini digunakan sebagai sumber karena bertindak sebagai investasi jangka panjang di perusahaan-perusahaan yang solid di seluruh dunia. Keterbukaan dan etika merupakan hal utama yang dipertimbangkan dalam strategi investasi dana.

Sebagian besar pendapatan Norway dari kegiatan perminyakan di Laut Utara diinvestasikan dalam saham dan obligasi di seluruh dunia melalui Dana Pensiun Pemerintah – Global. “Dana minyak”, sebagaimana dikenal khalayak umum, memiliki kepemilikan rata-rata satu persen di pasar saham global, sehingga menjamin haknya untuk pembagian keuntungan di masa mendatang di perusahaan terdaftar di seluruh dunia.

-Ekonomi

-Ekonomi Campuran

Ekonomi Norwegia secara umum dikarakterisasikan sebagai ekonomi campuran – ekonomi pasar kapitalis dengan komponen pengaruh yang jelas.

Seperti yang terjadi di negara-negara lain di Eropa Barat, ekspansi kebanyakan industri di Norwegia secara umum diatur oleh hak properti swasta dan sektor swasta. Namun, beberapa kegiatan industri juga dimiliki atau dijalankan oleh negara. Kepemilikan negara dan peraturan sektor swasta mengklasifikasikan Norwegia sebagai pasar campuran dan ekonomi terencana. Administrasi negara mencakup pajak, bea cukai dan subsidi, serta bertanggung jawab dalam hal perijinan dan peraturan elemen-elemen seperti lingkungan kerja, prosedur akuntansi, polusi dan produk. Selama tahun 1990, kepemilikan industri oleh negara telah lebih terfokus pada investasi keuangan.

Sektor industri secara umum masih dimiliki oleh swasta, namun negara juga merupakan pemilik mayoritas beberapa perusahaan terbesar di Norwegia, seperti Statoil dan Norsk Hydro. Statoil (perusahaan minyak milik negara Norwegia) menempati posisi dominan di industri minyak Norwegia, serta di bidang petro-kimia, pemurnian minyak dan industri pemasaran minyak. Agrikultur dan perikanan dikelola oleh swasta, diluar fakta bahwa sekitar 10 persen tanah hutan produktif dimiliki oleh negara.

Dalam industri perbankan, bank negara melayani industri paling penting (agrikultur, perikanan, industri berat) untuk wilayah kotapraja, pembangunan daerah, perumahan dan pendidikan. Negara merupakan pemilik utama tenaga air (hydropower) dan listrik. Walaupun negara memonopoli layanan kereta dan kantor pos, perusahaan negara memiliki kendali yang lebih bebas, yang pada akhirnya mengharuskan mereka bersaing.

Keterlibatan negara dalam industri Norwegia pelan-pelan mulai menurun dalam hal mengikuti deregulasi dan proses privatisasi yang terjadi di seluruh industri

Pertumbuhan Ekonomi

Norwegia merupakan negara industri yang banyak mengalami perkembangan dengan model ekonomi terbuka dan berorientasi pada kegiatan ekspor. Terdaftar sebagai salah satu negara terkaya di dunia, Norwegia juga menduduki peringkat tinggi dalam hal standar hidup, usia rata-rata, standar kesehatan secara umum dan standar perumahan.

Kekayaan materi sebagian disebabkan karena kekayaan sumber daya alam, dan sebagian lagi dikarenakan keikutsertaan Norwegia dalam industri Eropa Barat, serta kedekatan dengan pasar utama. Norwegia telah menerapkan ukuran restrukturisasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Hubungan perdagangan yang luas dengan negara lain telah memberikan industri Norwegia landasan untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih maju. Jumlah investasi yang besar untuk produksi peralatan, memperbaiki standar pendidikan serta keahlian teknis dan organisasional di industri serta administrasi publik turut serta membantu pertumbuhan ekonomi negara.

Abad ke-20 mewakili periode pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di Norwegia. Sejak tahun 1970, industri minyak lepas pantai telah memainkan peranan dominan dalam perekonomian Norwegia. Hanya sebesar 21% tanah Norwegia yang produktif (3% tanah pertanian dan 18% hutan produktif). Norwegia bukan merupakan anggota negara Uni Eropa (EU), namun turut berpartisipasi dalam pasar EU sebagai bagian dari perjanjian European Economic Area (EEA) antara negara EU dan European Free Trade Association (EFTA).

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi Norwegia dirancang untuk menstabilkan dan menanggulangi pengangguran dan inflasi, menstimulasi pertumbuhan serta mempengaruhi struktur industri dan penyebaran pendapatan.

Area dengan industri kecil dikenakan pajak yang lebih ringan dibanding area lainnya, dan institusi pemberi kredit didirikan untuk memberikan dukungan kepada sektor industri daerah serta agrikultur, perikanan dan industri tertentu lainnya. Tujuan dari skema ini adalah untuk memajukan inovasi, menjaga industri tradisional atau mencegah hilangnya industri lokal.

Sebagai tambahan dari kebijakan keuangan dan kredit, badan otoritas pusat juga menerapkan kebijakan pendapatan, yang melibatkan pengukuran untuk mempengaruhi hasil negosiasi upah, agrikultur, perikanan dan sebagainya.

Perjanjian pajak untuk keperluan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pemerintah untuk kegiatan penelitian telah dicanangkan untuk memajukan pertumbuhan industri baru.

-Perdagangan

Perdagangan Internasional Norway

Jumlah populasi di Norwegia hanya sekitar 0,1persen dari jumlah populasi dunia, sehinggamerupakan negara kecil. Namun, kegiatan perekonomian Norway jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah populasinya. Menurut data WTO, Norway menduduki peringkat ke 28 di dunia sebagai negara ekspotir barang manufaktur dan peringkat ke 37 sebagai negara importir, pada tahun 2004.

Volume perdagangan internasional mencapai sekitar 37 persen dari GDP Norway. Norway memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk sektor-sektor tertentu. Saat ini, Norway merupakan negara ekportir kelima terbesar untuk makanan laut, minyak mentah dan jasa pengiriman lewat laut, serta memiliki pangsa pasar signifikan di sektor metal dan peralatan kapal, serta beberapa jasa kelautan seperti klasifikasi, konsultasi dan asuransi kelautan.

Kegiatan perdagangan luar negeri Norwegia membedakannya dengan negara industri lainnya. Menurut data statistik OECD, produk industri mencapai 85 persen dari total ekspor negara OECD, dimana persentase untuk Norway mencapai 28 persen. Reputasi Norwegia sebagai pemasok bahan mentah harus disejajarkan dengan fakta bahwa segmen-segmen utama industri bahan mentah dilengkapi dengan pengetahuan dan teknologi tinggi, walaupun hasil akhir kadang tidak dikategorikan sebagai barang industri yang diproses. Contoh yang baik adalah industri petroleum, dimana teknologi dan pengetahuan menjadi bisnis penting, dengan volume ekspor barang dan jasa yang mencapai tingkat signifikan.

Walaupun ekspor barang tradisional mengalami peningkatan sepanjang tahun 1990, namun keseluruhan pendapatan ekspor mengalami penurunan dari 36 persen pada tahun 1991 menjadi 31 persen pada tahun 2001. Hal ini tentunya secara signifikan dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak.

Nilai ekspor jasa Norwegia mengalami peningkatan yang cukup penting dalam beberapa tahun terakhir mencapai 176 milyar NOK, pdaa tahun 2004. Sektor pengiriman memberikan kontribusi sekitar setengah dari pendapatan ekpor jasa. Jenis jasa lainnya seperti jasa komersial dan keuangan juga telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa dekade terakhir, walaupun jasa yang berhubungan dengan sektor perminyakan juga mengalami pertumbuhan yang kuat. Meningkatnya pendapatan minyak dan gas mengakibatkan penurunan pendapatan ekspor dari 28 persen pada tahun 1991 menjadi sekitar 24 persen pada tahun 2004. Trend yang sebaliknya terjadi di Norway karena pertumbuhan ekspor bahan bakar lebih besar dibanding ekspor jasa layanan.

Secara geografis, kegiatan ekspor Norwegia berfokus pada pasar berkembang di Eropa, Amerika Utara dan Asia.

Refrensi : www.wikipedia.com

******

Profil Negara Norwegia

Oleh : Rizki Al Kharim

Rivewer: Ayu Rahmawati

1. Sejarah

Menetap di zaman prasejarah, tanah Eropa tengah yang sekarang Austria overrun di masa pra-Romawi berbagai suku bangsa, termasuk Celtic. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, yang merupakan bagian Austria, daerah itu diserang oleh Bavarians dan Slavia Avar. Charlemagne menaklukkan daerah tersebut pada tahun 788 dan mendorong kolonisasi dan Kristen. Pada 1252, Ottokar, raja Bohemia, memperoleh kepemilikan, hanya untuk kehilangan wilayah untuk Rudolf dari Hapsburg di 1278. Setelah itu, sampai Perang Dunia I, sejarah Austria yang sebagian besar rumah yang berkuasa, yang Hapsburg. Austria muncul dari Kongres Wina tahun 1815 sebagai kekuatan yang dominan di benua itu. Ausgleich tahun 1867 yang disediakan untuk kedaulatan ganda, kekaisaran Austria dan kerajaan Hungaria, di bawah Franz Joseph I, yang memerintah sampai kematiannya pada 21 November 1916. Aturan minoritas Austria-Hongaria kerajaan ini sangat beragam, termasuk Jerman, Ceko, Rumania, Serbia, dan tanah lainnya, menjadi semakin sulit di era gerakan nasionalis yang muncul. Ketika gelar bangsawan tertingggi Francis Ferdinand dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia di Sarajevo pada tahun 1914, Perang Dunia I, serta kehancuran dari Kekaisaran Austro-Hongaria, dimulai.

Selama Perang Dunia I, Austria-Hungaria adalah salah satu kekuatan Tengah dengan Jerman, Bulgaria, dan Turki, dan konflik yang meninggalkan negara dalam kekacauan politik dan kehancuran ekonomi. Austria, dicukur dari Hongaria, republik diproklamasikan pada tahun 1918, dan monarki dibubarkan pada tahun 1919. Sebuah demokrasi parlementer didirikan oleh konstitusi 10 November 1920. Untuk memeriksa kekuatan Nazi advokasi persatuan dengan Jerman, Kanselir Engelbert Dolfuss pada tahun 1933 didirikan kediktatoran, tapi dia dibunuh oleh Nazi pada tanggal 25 Juli 1934. Kurt von Schuschnigg, penggantinya, berjuang untuk tetap Austria independen, namun pada 12 Maret 1938, tentara Jerman menduduki negara itu, dan Hitler menyatakan perusahaan Anschluss (persatuan) dengan Jerman, mencaplok ke Reich Ketiga.

Selepas kejatuhan Kekaisaran Romawi Suci pada 1806, terbentuklah Kekaisaran Austria. Setelah berlangsung persaingan dengan Kerajaan Prusia untuk mendominasi kerajaan-kerajaan bangsa Jerman selepas Perang Napoleon, terbentuklah dwimonarki Kekaisaran Austria-Hongaria pada 1867. Kekaisaran ini terpecah belah menjadi banyak negara selepas keruntuhan Kekuatan Tengah pada Perang Dunia I, salah satunya adalah Republik Austria sebagai awal dari negara Austria modern.

Pada 1918, Austria menjadi sebuah negara republik sampai tahun 1934 saat Engelbert Dollfuss mewujudkan sistem diktator. Austria dicaplok oleh Jerman di bawah rezim Nazi pada 1938. Selepas kekalahan Jerman pada Perang Dunia II, pihak Sekutu mengambil-alih administrasi Austria. Pada tahun 1955 Austria dibebaskan dan menjadi sebuah negara republik yang merdeka dengan syarat Austria mesti bersifat netral. Meskipun demikian, dalam perkembangannya Austria semakin condong kepada kekuatan Barat.

Selepas kejatuhan komunisme di Eropa Timur pada tahun 1989, Austria menjadi semakin aktif dalam urusan Eropa dan pada 1995 Austria bergabung dengan Uni Eropa dan mengadopsi Euro (menggantikan Schilling Austria) menjadi mata uang Austria pada 1999.

2. Politik

Austria menjadi republik federal, demokrasi parlementer melalui Konstitusi Federal (Austria) Konstitusi Federal 1920. Diperkenalkan kembali pada 1945 kepada 9 Negara Bagian Austria negara bagian Republik Federal. Kepala Negara ialah Presiden Federal, yang dipilih secara langsung oleh Ketua Pemerintahan Austria. Pemerintahan Federal ialah Kanselir Federal, yang diangkat presiden. Pemerintahan bisa dihapus dari posisi oleh dekrit presiden maupun mosi tidak percaya di kamar parlemen yang lebih rendah dari Dewan Nasional Austria Nationalrat.

Sistem politik Austria telah menjadi model stabilitas sejak demokrasi dipulihkan pada tahun 1945. Berbeda dengan periode antar, ketika persaingan politik dalam negeri dan intervensi asing membawa sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh konstitusi 1920 sampai berhenti, setelah Perang Dunia II ini demokrasi parlementer dibangun kembali berfungsi dengan lancar dalam apa yang kemudian disebut Republik Kedua.

Sistem politik Austria tampaknya tahan terhadap perubahan, tapi pada pertengahan tahun 1980-an, telah menjadi jelas bahwa kecenderungan sosial dan ekonomi jauh mulai mempengaruhi politik negara. Dominasi dari OVP (Österreichische Volkspartei) dan SPÖ (Sozialistische Partei Österreichs) ditantang oleh kemunculan kembali Partai Kebebasan Austria (Freiheitliche Partei Österreichs - FPO), yang dipimpin oleh Jorg Haider, seorang populis sayap kanan muda yang menarik sentimen nasionalis Jerman. Sedangkan proses politik mengalami perubahan bertahap namun berbeda, berbagai skandal selama 1980-an membawa Austria untuk perhatian dunia. Ini melibatkan paling terkenal Kurt Waldheim, terpilih menjadi presiden pada tahun 1986. Tak lama setelah terpilih, sebuah kontroversi internasional tajam meletus mengenai apakah ia telah terlibat dalam kekejaman Nazi di Yugoslavia selama Perang Dunia II.

Perubahan besar dalam lanskap politik Austria membuka prospek dasar baru bagi kebijakan luar negerinya.

Pada akhir 1980-an, semakin banyak politisi telah menyimpulkan bahwa negara harus memeriksa erat pertanyaan apakah iya atau tidak untuk bergabung dalam Komunitas Eropa. Setelah perdebatan berkepanjangan atas manfaat keanggotaan, pemerintah Austria mengajukan aplikasi entri resmi pada musim panas 1989. Pada akhir 1993, sejumlah besar warga Austria masih memiliki pemesanan serius bergabung dengan organisasi, yang pada November 1993 kemudian dikenal sebagai Uni Eropa. Keanggotaan harus disetujui dalam referendum populer. Apapun hasil suara, disintegrasi komunisme di Eropa Timur dan pembubaran Uni Soviet telah mengangkat pertanyaan apakah netralitas harus atau bisa tetap prinsip panduan kebijakan luar negeri Austria.

Parlemen Austria terdiri atas 2 kamar. Susunan Nationalrat ditentukan tiap 4 tahun oleh Pemilu bebas yang mana tiap warga negara diizinkan memilih untuk mengisi ke-183 kursinya. "Rintangan Empat Persen" mencegah perpecahan besar pada kancah politik di Nationalrat dengan menghadiahi kursi hanya kepada ParPol yang telah mendapat sedikitnya 4% permulaan pemilu, atau dengan pilihan lain, telah memenangkan kursi langsung, atau Direktmandat, di salah satu dari 43 distrik pemilihan regional. Nationalrat ialah kamar dominan dalam pembentukan badan legislatif di Austria. Bagaimanapun, Majelis Parlemen Atas, Dewan Federal Austria|Bundesrat memiliki hak veto terbatas. Konvensi, disebut Österreich-Konvent diadakan pada 30 Juni 2003 untuk memutuskan usulan mereformasi konstitusi, namun telah gagal mengajukan usulan yang akan menerima dua pertiga suara di Nationalrat yang perlu untuk amandemen dan/atau reformasi konstitusional. Bagaimanapun beberapa bagian penting laporan akhir umumnya disetujui dan tetap diharapkan untuk diwujudkan.

3. Geografi

Austria adalah negara yang dominan dengan pegunungan. Austria merupakan negara kecil di Eropa Tengah kira-kira berada diantara Jerman, Italia dan Hungaria. Negara ini memiliki luas wilayah 83.859 km ² , sekitar dua kali ukuran Swiss dan sedikit lebih kecil dari negara bagian Maine .

Saham negara yang terkurung daratan nasional perbatasan dengan Swiss (164 km) dan azas kecil Liechtenstein (35 km) ke barat, Jerman (784 km) dan Republik Ceko (362 km) dan Slovakia (91 km) ke utara, Hungaria ke atas) 346 timur (km, dan Slovenia (311 km) dan Italia (430 km) ke selatan (total: 2563 km).

Yang paling barat ketiga dari negara yang berbentuk seperti buah pir ini agak terdiri dari sebuah koridor sempit antara Jerman dan Italia yang ada di antara tiga puluh dua dan enam puluh km lebar. Sisanya Austria terletak di sebelah timur dan memiliki lebar utara-selatan maksimum 280 km. Negara ini langkah hampir 600 km panjang, membentang dari Danau Constance (Bodensee Jerman) pada-Swiss-Jerman perbatasan Austria di sebelah barat ke Neusiedler Lihat di perbatasan Austria-Hongaria di timur. Kontras antara dua danau dan satu di pegunungan Alpen dan yang lain khas danau padang rumput di pinggiran barat dari Dataran Hongaria - menggambarkan keragaman's pemandangan Austria.

Yang terbesar di antara wilayah terdiri dari pegunungan Alpen, yang meliputi sekitar 62 persen dari luas total tanah di Austria. Untuk sebelah timur, terletak bagian dari Dataran Danube dan Sungai Pannonia merupakan bagian utara. Batu-batu granit keras daerah Alpine populer di kalangan mereka yang bergairah tentang dataran tinggi. Alpine Utara tanjung dicirikan oleh Lembah Danube.

Sungai Danube adalah bagian lain yang penting dari Geografi Austria. Berasal dekat Danau eschingen di selatan-barat Jerman itu mengalir melalui daratan Austria untuk memenuhi Laut Hitam dan mengakhiri sendiri. Danube mungkin merupakan satu-satunya sungai Eropa yang besar yang memiliki aliran ke arah timur. Airnya menawarkan fasilitas transportasi yang luas untuk negara-negara Eropa yang paling melalui rute pedalaman air seperti Rhine-Main-Danube Canal di Bavaria.

Daerah signifikan ketiga dalam Geografi Austria adalah Hutan Bohemia. Pada kenyataannya, ini adalah berbagai gunung terbuat dari granit keras, terus menerus tersapu oleh angin yang sangat kuat. Terletak di bagian utara Sungai Danube, hutan-hutan ini meliputi sepuluh persen sisanya dari Austria.

Iklim cukup signifikan masalah sejauh Geografi Austria yang bersangkutan. Kondisi iklim di Austria pada dasarnya moderat, dengan angin bertiup Mediterania terus-menerus untuk membuat cuaca sedang di alam. Iklim maritim tidak menderita curah hujan, kelembaban pf. Hal ini karena iklim yang menyenangkan ini wisatawan tahunan yang dapat datang ke Austria untuk menyaksikan variasi topografi tersebut pada bagian tahun.

4. Ekonomi

Berdasarkan penghasilan per kapita, Austria adalah negara terkaya ke-12 di dunia dalam PDB (Produk Domestik Bruto) yang berkembang dengan baik ekonomi pasar sosial dan tinggi standar hidup Austria mempunyai ekonomi pasaran maju dan taraf hidup yang tinggi. Sampai tahun 1980-an, banyak perusahaan industri terbesar Austria dinasionalisasi, dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun, privatisasi telah mengurangi kepemilikan negara ke tingkat yang sebanding dengan negara Eropa lainnya. Perburuhan gerakan yang sangat kuat di Austria dan memiliki pengaruh besar pada politik tenaga kerja. Di samping industri yang sangat berkembang, pariwisata internasional adalah bagian yang paling penting dari perekonomian nasional. Mata uang yang digunakan adalah Euro. Euro pertama kali diedarkan di Austria pada tanggal 1 Januari 1999.

Jerman secara historis menjadi mitra dagang utama Austria, sehingga rentan terhadap perubahan yang cepat dalam ekonomi Jerman . Namun, karena Austria menjadi negara anggota Uni Eropa telah memperoleh hubungan dekat dengan ekonomi Uni Eropa lain, mengurangi ketergantungan ekonomi pada Jerman. Selain itu, keanggotaan dalam Uni Eropa telah menarik masuknya investor asing tertarik oleh Austria akses ke pasar Eropa tunggal dan kedekatan dengan ekonomi calon dari Uni Eropa Pertumbuhan PDB dipercepat dalam beberapa tahun terakhir dan mencapai 3,3% pada tahun 2006.

Pada tahun 2004 Austria adalah negara terkaya keempat di Uni Eropa, memiliki PDB (PPP) per kapita sekitar € 27'666, dengan Luxembourg, Irlandia, dan Belanda memimpin daftar.

Wina menduduki peringkat terkaya kelima yang terkenal dengan penghasil kacang-kacangan di wilayah di Eropa dengan PDB mencapai € 38'632 per kapita, tepat di belakang Inner London , Luxembourg , Brussels-Capital Region dan Hamburg. Pertumbuhan telah stabil dalam beberapa tahun terakhir 2002-2006 pendling antara 1 dan 3,3%.

Perdagangan dengan negara-negara lain Uni Eropa menyumbang sekitar 72% dari impor dan ekspor Austria (2009). Banyak perusahaan-perusahaan Eropa dan internasional barat terletak pusat mereka/markas Eropa Timur di Austria.

Total perdagangan dengan Amerika Serikat pada tahun 2009 mencapai $ 9,2 milyar. Ekspor dari Amerika Serikat untuk Austria berjumlah $ 3,6 milyar. US imports from Austria in 2009 were $5.6 billion. impor AS dari Austria pada tahun 2009 adalah $ 5600000000. Amerika Serikat adalah mitra dagang paling penting itu keenam Austria seluruh dunia. Sekitar 340 perusahaan AS melakukan investasi di Austria. Stok investasi langsung asing AS di Austria adalah sekitar $ 11,1 miliar (2008), yang mewakili sekitar 7% dari FDI di Austria dan membuat AS terbesar keempat investor asing di Austria.

INDONESIA

1. Sejarah

Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa" yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era: Era Prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera yang terutama mengandalkan perdagangan; Era Kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20; Era Kemerdekaan Awal, pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966); Era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998); serta Era Reformasi yang berlangsung sampai sekarang.

Geografi

Pada zaman es terakhir, sebelum tahun 10.000 SM (Sebelum Masehi), pada bagian barat Indonesia terdapat daratan Sunda yang terhubung ke benua Asia dan memungkinkan fauna dan flora Asia berpindah ke bagian barat Indonesia. Di bagian timur Indonesia, terdapat daratan Sahul yang terhubung ke benua Australia dan memungkinkan fauna dan flora Australia berpindah ke bagian timur Indonesia. Pada bagian tengah terdapat pulau-pulau yang terpisah dari kedua benua tersebut.

Karena hal tersebut maka ahli biogeografi membagi Indonesia atas kehidupan flora dan fauna yakni:

ü Daratan Indonesia Bagian Barat dengan flora dan fauna yang sama dengan benua Asia.

ü Daratan Indonesia Bagian Tengah (Wallacea) dengan flora dan fauna endemik/hanya terdapat pada daerah tersebut.

ü Daratan Indonesia Bagian Timur dengan flora dan fauna yang sama dengan benua Australia.

Ketiga bagian daratan tersebut dipisahkan oleh garis maya/imajiner yang dikenal sebagai Garis Wallace-Weber, yaitu garis maya yang memisahkan Daratan Indonesia Barat dengan daerah Wallacea (Indonesia Tengah), dan Garis Lyedekker, yaitu garis maya yang memisahkan daerah Wallacea (Indonesia Tengah) dengan daerah IndonesiaTimur.

Ada 2 musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau, pada beberapa tempat dikenal musim pancaroba, yaitu musim diantara perubahan kedua musim tersebut. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 milimeter setahun, namun juga sangat bervariasi; dari lebih dari 7000 milimeter setahun sampai sekitar 500 milimeter setahun di daerah Palu dan Timor. Daerah yang curah hujannya rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan delta Mamberamo di Irian.

Setiap 3 sampai 5 tahun sekali sering terjadi El-Nino yaitu gejala penyimpangan cuaca yang menyebabkan musim kering yang panjang dan musim hujan yang singkat. Setelah El Nino biasanya diikuti oleh La Nina yang berakibat musim hujan yang lebat dan lebih panjang dari biasanya. Kekuatan El Nino berbeda-beda tergantung dari berbagai macam faktor, antara lain indeks Osilasi selatan atau Southern Oscillation. Indonesia teletak di Sebelah tenggara Asia, di Kepulauan Melayu antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mempunyai koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BT - 141°45'BT

Wilayah:
Total Daratan : 1.922.570 km²

Total Perairan              : 1.829.570 km²
Daratan Berair             : 93.000 km²
Lautan                         : 3.257.483 km²

Diukur dari garis dasar kepulauan yang diklaim zona ekonomi khusus 200 mil laut yang merupakan wilayah negara: 12 mil laut. Cuacanya tropis; panas, lembab; sedikit lebih sejuk di dataran tinggi. Kebanyakan dataran rendah di pesisir; pulau-pulau yang lebih besar mempunyai pegunungan di pedalaman. Indonesia kaya akan sumber daya alam diantaranya minyak tanah, kayu, gas alam, kuningan, timah, bauksit, tembaga, tanah yang subur, batu bara, emas, perak. Namun tidak dapat dipungkiri juga, Indonesia rawan akan bencana banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran hutan, gunung lumpur, tanah longsor. Penebangan hutan secara liar/pembalakan hutan; polusi air dari limbah industri dan pertambangan; polusi udara di daerak perkotaan (Jakarta merupakan kota dengan udara paling kotor ke 3 di dunia); asap dan kabut dari kebakaran hutan; kebakaran hutan permanen/tidak dapat dipadamkan; perambahan suaka alam/suaka margasatwa; perburuan liar, perdagangan dan pembasmian hewan liar yang dilindungi; penghancuran terumbu karang; pembuangan sampah B3/radioaktif dari negara maju; pembuangan sampah tanpa pemisahan/pengolahan; semburan lumpur liar di Sidoarjo, Jawa Timur.

Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar diantaranya :

ü Penyebaran penduduk tidak merata, sangat padat di Jawa - sangat jarang di Kalimantan dan Irian.

ü Piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja masih sangat besar.

ü Angkatan kerja sangat besar, perkembangan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penambahan angkatan kerja setiap tahun.

ü Distribusi Kegiatan Ekonomi masih belum merata, masih terkonsentrasi di Jakarta dan kota-kota besar dipulau Jawa.

ü Pembangunan Infrastruktur masih tertinggal; belum mendapat perhatian serius

ü Indeks Kesehatan masih rendah; Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih tinggi

Politik

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun ± 90% penduduknya beragama islam, Indonesia bukanlah sebuah negara islam.

Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden diatas para menteri yang juga pembantu presiden. Kekuasaan legislatif dibagi diantara dua kamar di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang memiliki otonomi, 5 diantaranya memiliki status otonomi yang berbeda, terdiri dari 3 Daerah Otonomi Khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat; 1 Daerah Istimewa yaitu Yogyakarta; dan 1 Daerah Khusus Ibukota yaitu Jakarta. Setiap propinsi dibagi-bagi lagi menjadi kota/kabupaten dan setiap kota/kabupaten dibagi-bagi lagi menjadi kecamatan/distrik kemudian dibagi lagi menjadi keluarahan/desa/nagari hingga terakhir adalah rukun tetangga.

Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5 tahun untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang disebut pemilihan umum legislatif (Pileg) dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden atau yang disebut pemilihan umum presiden (Pilpres). Pemilihan Umum di Indonesia menganut sistem multipartai.

Ada perbedaan yang besar antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya didunia. Diantaranya adalah adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, Mahkamah Konstitusi yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah, dan sistem multipartai berbatas dimana setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 2.5% untuk dapat menempatkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten/Kota.

Reformasi dalam kancah politik Indonesia yang dimulai sejak 1998telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang politik di Indonesia. Di antaranya adalah MPR yang saat ini telah dikurangi tugas dan kewenangannya, pengurangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan DPD sebagai penyeimbang DPR.

Indonesia dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan/atau kota yang diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai pembentukan daerah tersebut. Setiap kabupaten dan kota tersebut juga dibagi kedalam satuan-satuan pemerintahan yang disebut kecamatan/distrik. Setiap kecamatan/distrik tersebut dibagi kedalam satuan-satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa, nagari, kampung, gampong, pekon, dan sub-distrik serta satuan-satuan setingkat yang diakui keberadaannya oleh UUD NRI 1945.

Pemerintahan daerah pada tingkat propinsi, kabupaten, dan kota terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali mengenai urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal-moneter, dan agama.

4. Ekonomi

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan "collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.

Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.

Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.

Keputusan tersebut memberikan US$10 milyar tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 milyar telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 milyar ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.

Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 milyar dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.

Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.

Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.

Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001. Sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006, menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI INDONESIA DENGAN AUSTRIA.

Indonesia dan Austria merupakan dua negara yang sama-sama mempunyai karakter yang berbeda. Berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan mengenai pembahasan tentang masing-masing profil dari masing-masing negara, terdapat banyak perbedaan diantara keduanya. Austia, merupakan negara bekas perang dunia I bersama Hungaria menjadi kekuatan tengah dengan jerman,bulgaria, dan turki yang akhirnya melepaskan diri dari hungaria dan memerdekakan diri pada tahun 1918. Sedangkan Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa" yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Dari situ Indonesia pernah menjadi negara jajahan belanda seama tiga setengah abad dan memerdekakan diri pada tahun 1945. Dapat dikatakan keduanya sama-sama pernah merasakan bagaimana rasa ketidak-independen-an dalam negaranya sendiri.

Dari segi politiknya kedua negara ini pun memiliki perbedaan. Parlemen Austria terdiri atas 2 kamar. Susunan Nationalrat yaitu kamar dominan pembentukan legislatif Austria yang ditentukan tiap 4 tahun oleh Pemilu bebas yang mana tiap warga negara diizinkan memilih untuk mengisi ke-183 kursinya. Berbeda dengan Indonesia yaitu negara hukum yang sistem pemerintahannya presidensial bersifat parlementer. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan dimana kekeuasaan tersebut tidak menjadi hak pemerintah pusat saja melainkan ada pembagian yang dikenal dengan hak otonomi daerah. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Dari segi geografis, austria merupakan negara yang dominan dengan pegunungan dan pegunungan yang terkenal disana adalan Alpen yang besarnya mencapai 62 persen dari luas wilayah Austria. Selain itu juga terkenal dengan sungai Danube yang juga sebagai alat transportasi antar kota-kota di Austria. Tak ayal bagi Austria jika tiap tahunnya negara ini banyak dikunjungi wisatawan selain pemandangannya yang indah dan mempesona Austria juga mempunyai variasi topografi karena iklimnya yang menyenangkan bagi wisatawan. Indonesiapun tak kalah dengan Austria. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai masyarakat yang multikultural pula. Terdapat 2 musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau, pada beberapa tempat dikenal musim pancaroba, yaitu musim diantara perubahan kedua musim tersebut. Setiap 3 sampai 5 tahun sekali sering terjadi El-Nino yaitu gejala penyimpangan cuaca yang menyebabkan musim kering yang panjang dan musim hujan yang singkat. Indonesia kaya akan hasil alamnya seperti barang-barang tambang dan tanah yang subur. Namun tidak dapat dipungkiri Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam karena indonesia terletak antara lepeng-lempeng yang dapat menimbulkan gempa setiap saat,penebangan-penebangan hutan secara liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pun bisa menjadi penyebab utama bencana alam.

Pebandingan yang terakhir dapat ditinjau dari segi ekonomi. Austria merupakan negara terkaya ke-12 di dunia. Indstrinya berkembang pesat pada tahun 1980-an. Pada tahun 2004 Austria adalah negara terkaya keempat di Uni Eropa, memiliki PDB (PPP) per kapita sekitar € 27'666, dengan Luxembourg, Irlandia, dan Belanda memimpin daftar. Mata uang Euro pertama kali digunakan pada tahun 1999. Sedangkan ekonomi di Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Kesimpulannya, Austria dan Indonesia mempunyai perbandingan yang cukup signifikan dilihat dari berbagai aspek pembandingnya. Austria mempunyai keunggulan di bidang ekonominya sedang Indonesia memiliki keunggulnnya di sumber daya alamnya. Jadi, di setiap negara mempunyai sistem administrasinya masing-masing bergantung pada apa yang dimilikinya baik sejarah maupun faktor-faktor lainnya.

Refrensi : www.wikipedia.com

-Storting

-Pemerintah Lokal

-Pemerintah

-Hukum

-Bentuk Pemerintah

-Sistem Kesehatan Publik

-Pendidikan di Norwegia

-Skema Asuransi Nasional

ORANG NORWEGIA

-Populasi

-Bahasa

-Norwegia dan alam

-Agama di Norway

POLITIK LUAR NEGERI

-KERJA SAMA PEMBANGUNAN

-IKLIM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bisnis dan Perdagangan

-Menginvestasikan kekayaan minyak untuk generasi mendatang

-Ekonomi Campuran

Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan Ekonomi

Perdagangan Internasional Norway

Profil Negara Norwegia

Profil Negara Austria

ABOUT AUTHOR

Rizki Al Kharim

Recent Posts

Popular

Categories

Featured Post

Waspada! Ini Dampak Customer Ghosting bagi Bisnis Anda

Advertisement

About Me

Popular Posts

Halaman