BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelas sosial sebenarnya adalah pembeda dalam kehidupan masyarakat, pembeda disini diartikan adanya suatu fungsi-fungsi dalam kelas sosial untuk saling memenuhi atara kelas yang satu dengan kelas yang lain, tapi dalam relasi sosialnya antara kelas yang satu dengan yang lain pasti mempunyai tingkat kedudukan yang tinggi dan rendah, posisi tinggi sangat dominan dalam mempengaruhi kelas sosial yang lain dalam kegiatan relasi sosialnya. Kekuasaan yang dominan inilah yang disalah gunakan untuk bertindak tidak adil dalam pertukaran kebutuhan dengan kelas lain.

Kondisi masyarakat Indonesia yang beranekaragam membuat berbagai macam tingkat kehidupan masyarakat. Tingkat kehidupan dan berbagai macam factor yang secara vertikal menjadi pembeda dalam masyarakat. Perbedaan dalam kehidupan sosial tersebut dalam sosiologi kita kenal dengan konsep stratifikasi sosial. Strtifikasi sosial yang membedakan masyarakat diaplikasikan dalam bentuk kelas-kelas sosial. Kita tahu kelas sosial yang sering menuai konflik di negari kita ini. Kelas pengusaha dan buruh merupakan kedua kelas yang samapai sekarang tetap saja berkonflik, berbagai macam kebijakan dan formula yang dihasilkan negara dan atas kesepakatan kedua kelas tesebut rasanya belum cukup ampuh untuk meminimalisir konflik yang sering terjadi dan memakan korban jiwa.

Kelas pengusaha yang mempunyai berbagai macam cara untuk tetap memperoleh keuntungan walaupun kadang berlaku tidak adil terhadap kelas buruh yang seharusnya dihargai sebagai mitra kerjanya. Berbagai macam kebijakan Accoursing yang luarnya kelihatan memudahkan buruh dalam mendapatkan kerja tapi didalamnya justru merugikan buruh, hal itulah yang akhirnya yang mendasari kami untuk mengambil konflik Marsinah sebagai bahan kajian dalam Makalah ini. Bagaimana konflik antara buruh dan pengusaha kerap terjadi, konflik Marsinah sendiri adalah konflik perjuangan seorang buruh wanita asal nganjuk yang ingin memlawan ketidak adilah dan kesemenah-menahan Pengusahan PT CPS(Catur Putra Surya). Konflik ini melukis sejarah kaum buruh di Indonesia yang melambangkan pemberontakan dari kelas bawa (Buruh) dari ketidak adilan yang dilakukan oleh kelas (Pengusaha) yang medominasi kekuasaan. Konflik marsinah adalah awal dari perjuangan kelas buruh untuk mendapatkan hak yang seimbang dengan pekerjaannya. Adanya UMR (Upah Minimum Regional) dan berbagai tunjangan lain untuk buruh adalah bukti bahwa perjuangan kaum buruh tetap ada untuk melawan berbagi ketidak adilan yang dialakukan oleh kaum pengusaha. dengan mengambil konflik antar kelas di indonesia yaitu kahus Marsinah. Kita akan lebih memahami bagaima konflik antar kelas sosial bisa terjadi dan sejauh mana teory-teory strtifikasi member solusi dalam meminimalisir dan menyelesaikan konflik tersebut.

Marx adalah satu tokoh yang pemikirannya mewarnai sangat jelas dalam perkembangan ilmu sosial. Pemikiran Marx berangkat dari filsafat dialektika Hegel. Hanya saja ia menggantikan dialektika ideal menjadi dialektika material, yang diambil dari filsafat Fuerbach, sehingga sejarah merupakan proses perubahan terus menerus secara material. Sebagaimana dijelaskan Cambell dalam Tujuh Teori Sosial (1994), bahwa Marx menciptakan tradisi materialisme historis yang menjelaskan proses dialektika sosial masyarakat, penghancuran dan penguasaan secara bergilir kekuatan-kekuatan ekonomis, dari masyarakat komunis primitif kepada feodalisme, berlanjut ke kapitalisme, dan terakhir adalah masyarakat komunis.

Berkaitan dengan konflik antara Kelas Pengusaha dan Buruh, Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke 19 di Eropa dimana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkhis, dan borjuis melakukan eksploitasi terhadap proletar dalam sistem produksi kapitalis. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis, false consiousness, dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan dan cita-cita akhirat. Dengan ini Marx mejadi orang yang tidak tertarik pada agama karena itu candu yang mengantar manusia pada halusinasi kosong dan menipu, untuk itulah komunisme selalu diintepretasikan dengan politik anti Tuhan (atheisme).

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa pengelompokan masyarakat dalam kelas sosial antara pengusaha dan buruh dalam sistem strtifikasi di Indonesia sering memicu konflik ?

2. Bagaimana pendekatan-pendekatan stratifikasi sosial memandang dan memberi kontribusi dalam meminimalisir dan menyelesaikan konflik kelas pengusaha dan buruh dalam masyarakat Indonesia ?

1.3 Tujuan

1. Dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pengelompokan masyarakat kedalam kelas sosial menjadi pemicu konflik antara kelas pengusaha dan buruh yang terjadi di Indonesia

2. Dapat mengetahui bagaimana pendekatan-pendekatan stratifikasi memandang dan member kontribusi dalam meminimalisir dan menyelesaikan konflik antara kelas pengusaha dan buruh dalam masyarakat Indonesia

1.4 Manfaat

1. Kita dapat mengerti kondisi masyarakat Indonesia dalam stratifikasi sosial yang teraplikasi dalam kelas sosial di Indonesia

2. Mahasiswa dapat lebih peduli dalam menyikapi berbagai konflik bersifat vertikal yang ada di masyarakat Indonesia

3. Kita dapat membandingkan antara teory-teory yang ada dengan realita yang ada di Masyarakat Indonesia

4. Kita dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan dan mengurangi konflik stratifikasi yang ada di masyarakat Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Dari Anggota

2.1.1 RESHA ARIESHANDY (NIM : 094674001)

Konflik adalah sesuatu yang tak terhindarkan! Konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan. Dalam setiap kehidupan, konflik tidak bisa dihindarkan. Maka dari itu kita perlu memperhatikan konflik karena konflik itu sendiri memiliki efek atau akibat yang negatif dan bisa merusak sistem kemasyarakatan. Menurut pandangan “Willie Shoemaker”, konflik itu seperti dimana saat kita menunggang kuda namun jika kita memiliki “tangan yang lembut” maka kuda akan mengikuti keinginan kita. Sama halnya dengan konflik, jika kita bisa nmengendalikan sebuah konflik itu maka konflik akan mudah kita kontrol dan kita atasi. Konflik –konflik memliki beberapa tahapan yaitu 1) Konflik tahap satu dan konflik yang disertai dengan emosi paling bisa diselesaikan dengan strategi pengelolaan yang cermat, 2) Konflik tahap kedua memerlukan lebih banyak pelatihan di keahlian manajemen khusus, 3) Konflik tahap ketiga diperlukan sebuah intervasi. Pendekatan teori manajemen juga diterapkan dalam penanggulangan konflik yaitu a) Penyesuaian konflik dengan kerelaan membantu, b) Penyelesaian konflik dengan mendominasi ,c) Penyelesaian konflik dengan menghindar , d) Penyelasaian dengan kompromis dan e) Penyelesaian konflik dengan bersatu dalam buku ini pendekatan konflik hanya perpedoman pada satu teory.(Hendrics, Williams. 1992. Bagaimana Cara Mengelola Konflik, New York,NY: Rockhurst College.)

Menurut “Teori Gofman” sebuah masalah yang dihadapi oleh individu dalam berbagai hubungan sosialnya adalah mengontrol kesan-kesan yang diberikannya pada orang lain. Maka darin itu agar kita terhindar dari konflik kita harus memberi kesan yang baik dari orang lain. Ahlin sosiologi amerika yaitu Lewis Coser mnerbitkan buku yang berjudul The Function Of Sosial Konflik adari pandangan Lewis Coser sebuah konflik dipandang dan di perlakukan sebagi suatu yang mengacaukan atau disfungsional terhadap seimbangan sistem itu secara keselurahan. Jadi dapat dikatan bahwa konflik akan menyebabkan fungsi sosial dari hubungan relasi sosial. Dalam buku ini pendekatan-pendekatanya tidak moderen dan bersifat klasik tidak bersifat dinamis.(Jonshon Doyle Paul. 1986. Teory Sosiologi Kelasik Dan Modern, Jakarta: PT Gramedia.)

2.1.2 RIZKI AL KHARIM (NIM : 094674015)

Pada teory Karl Max yang mengatakan konflik antara kelas pengusaha dan kelas buru memang kerap tejadi apabila dalam kelas sosial ada kepenting-kepengtingan yang ingin dicapai, keinginginan untuk tetap menjadi pengusaha dan tetap menekan pengeluaran perusahaan. Sedangkan keinginan kelas buruh adalah untuk mendapatkan upah dari pengusaha secara utuh dan setimpal, disinilah letak konflik tersebut, dimana kelas sosial dapat mendominasi kekuasaan dan menyalagunakan wewenangnya dengan berlaku tidak adil dalam penggajian kaum buruh. Dengan di pelopori oleh Karl Marx, pendekatan konflik perbandingan bahwa bukan kegunaan fungsional yang menciptakan stratifikasi sosial, melaikan dominasi kekuasaan.

Subtansi dalam pendekatan konflik, adakah pelpisan sosial bukan dipandang sebagai hasil konsensus karena semua anggota masyarakat menyetujui dan membutuhkan hal itu tetapi lebih dikarenakan anggota masyarakat harus menerima adanya perbedaan itu sebab mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentangnya. Sehingga dari adanya kelas sosial yang terjadi sebagai pembeda secara vertikal, kaum yang mempunyai kedudukan dalam kelas sosial mempunyai kewenangan dan kekuasaanya yang lebih tinggi. Dalam buku ini cara penyampainya lebih bersifat narasi dan kurang adanya poin-poin yang memperjelas materi yang ingin disampaikan, sebaiknya dengan adanya poin tersebut diharapkan materi yang ditonjolkan lebih kita cerna dan baru dalam pembahasan bersifat narasi.(Dwi, Narwoko dan Suyanton, Bagong. 2007. Sosiologi Teks Penghantar dan Terapan, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.)

Pendekatan konflik sendiri dapat kita bedakan yaitu menjadi pendekatan yang lebih kecil yakni, Structuralist-Marxist dan Structuralist-Non Marxist disi pokok yang penulis sajikan perpangkal dari pendekatan Structuralist-Non Marxist. Anggapan-anggapan dasar tersebut pada intinya sebagai berikut. 1) Perubahan sosial selalu melekat dalam diri setiap masyarakat. 2) Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik didalam dirinya. 3) Setiap unsur dalam suatu masyarakat mempengaruhi terjadinnya disintegrasi dan perubahan sosial. 4) Setiap masyarakat terintegrasi oleh penguasa. Para penganut pendekatan konflik mengaangap dalam diri manusia selalu terdapat konflik yang dapat mempengaruhi perubahan system sosial.

Penganut pendekatan konflik juga mengungkapkan bahwa didalam setiap masyarakat terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otiritas berupa kepentingan untuk memelihara atau bahkan mengukuhkan status-quo dari hubungan kekuasaan yang ada, dengan kepentingan mereka yang mempunyai kekuasaan otoritas.yang lebih mendominasi dalam pengaruh dan pembakuan kedudukan dimana kelas sosial yang lebih tinggi akan mendapatkan kekuasaan potoritas tersebut. Dalam buku ini yang dibahas hanya konflik secara umum dan dasar pemikirannya di dasarkan pada pengalaman pribadi penulis dan teory yang di sajikan dalam pendekatan-pendekatannya dalam memandang konflik hanya teory secara umum, sebaiknnya ada pendekatan yang lebih spesifik sehingga kita akan lebih mengerti secara utuh dan mendasar konflik yang ada. ( Nasikun. 2009. Sistem sosial Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.)

2.1.3 RIZA KURNIA BAGUS D (NIM : 094674016)

Buku ini menggunakan teori Petirim.A.Sorikin yang menyatakan stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hierarkis).Inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak ada keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, tanggung jawab nilai yang terpengaruh di dalam anggota masyarakat. Metode yang digunakan dalam buku ini adalah metode struktural funsional yang merujuk pada beberapa konflik vertikal maupun horizontal,pada pembahasannya menyatakan bahwa stratifikasi sosial dalam setiap masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai,hal itu menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat,maka dari itu terjadi beberapa konflik yang bersifat vertikal dan horizontal.

Buku ini membahas kelas sosial yang mencakup tentang konflik,unsur-unsur dalam stratifikasi sosial,status dan peranan. Kelas sosial adalah suatu lapisan masyarakat dimana seseorang mempunyai kedudukan dan peranan yang sama diantara status-status dalam lapisan masyarakat tersebut ada yang dapat digolongkan sederajat sehingga orang-orang yang berstatus merupakan lapisan masyarakat. Menurut saya buku ini sudah menyangkut pembahasan stratifikasi sosial secara keseluruhan dan hampir menuju buku yang sempurna,namun alangkah baiknya bila buku ini dilengkapi dengan ringkasan materi agar pembaca mudah dalam mencerna dan memahami buku ini.(Abdulsyani. 1994. SOSIOLOGI Skematika,teori dan terapa, Jakarta: PT Bumi Aksara.)

Buku ini menerangkan tentang teori Marxis yang dikutip Karl Marx bahwa konsep kelas didasarkan pada ide bahwa perbedaan dalam status sosial tidak tergantung hanya pada individu-individu,akan tetapi dipaksakan pada mereka atas istimewa,kemiskinan adalah sekurang-kurangnya sebagian,akibat dari kelahiran dan dengan demikian mempunyai sifat turun-temurun.Metode yang digunakan adalah metode konflik yang menerangkan tentang konflik berasal dari diri manusia dan tidak dapat dihindari dari kehidupan kelas sosial,karena kehidupan kelas sosial membuat kontak fisik pada individu dan akan terjadi konflik.

Pembahasan pada konsep marxis adalah ide sentral yang menyatakan pada kelas sosial dirumuskan oleh posisinya,yaitu posisi individu dalam lingkungannya,definisi dalam hubungannya dengan standart hidup adalah mensistematisasikan pertentangan tradisional antara orang kaya dan orng miskin dengan berbagai macam strata vertikal di dalam suatu masyarakat,pembedaan paling umum atas dasar kelas atas,menengah,dan bawah.Dalam buku ini saya rasa kurang menarik pembaca karena buku ini hanya mengacu pada teori-teori Karl Marx saja tidak diimbangi oleh teori lainnya,secara keseluruhan buku ini nencakup tentang pendapat Karl Marx saja.(Douverger, Maurice. 1968. Sosiologi Politik, Prancis: Presses Universitaire de France.)

2.1.4 RICKY ASFAR RAHMAN (NIM : 094674019)

Golongan buruh atau para pekerja sering dipersepsikan sebagai golongan kelas bawah , hierarki paling rendah dalam strata masyarakat Inggris di zaman Revolusi Industri—kerap dipersepsikan sebagai kelas bawah (underclass). Kelompok ini terpaksa menjalani hidup dengan kerja keras dan dikendalikan sepenuhnya oleh industri dan pasar. Golongan buruh adalah kelompok mayoritas dalam masyarakat, mencakup masyarakat Inggris sendiri dan warga asing. Kebanyakan mereka tinggal di pusat-pusat kota dekat dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Keluarga mereka hidup dengan segala kekurangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan konflik, dari tulisan ini yang menyebabkan terjadinya kelas sosial adalah faktor pendidikan. Antara kelas atas seperti para pengusaha dengan para buruh atau pekerja, pengusaha atau pemilik modal yang biasanya kaya dapat menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan para buruh. Kelemahan dari tulisan ini adalah tidak adanya cara penyelesaian antara konflik tersebut. (Great Expectations (Harapan-Harapan Besar) karya Charles Dickness.)

Golongan buruh terkadang mengalami ketidakpuasan akan kinerja atau kebijakan yang dibuat oleh atasan. Keadaan ini menyebabkan tidak terjalinnya kerja sama antara atasan dan buruh. Pekerjaan dan perekonomian juga tidak berjalan secara efektif.pendekatan yang dilakukan adalah dengan konflik Marx yang mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat dimana dia hidup dahulu , terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkhis, dan borjuis melakukan eksploitasi terhadap proletar dalam sistem produksi kapitalis. Berkaitan dengan ini diharapkan terjadinya kerja sama antara atasan dan buruh sehingga semuannya dapat berjalan dengan baik. Dalam buku ini diharapkan adanya gambaran keadaan masa sekarang yang dirasakan masih kurang, dikarenakan keadaan pada zaman dahulu berbeda dengan keadaan sekarang yang sudah menuju globalisasi.(Soekanto, Soerjono. 1985. Sosiologi Ruang Lingkup dan aplikasinya, Bandung: CV Remaja Karya.)

2.1.5 EKA PRASTIA PRADIKTA (NIM : 094674027)

Dalam sosiologi terdapat dua jenis cara kerja atau metode,yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif.Metode kualitatif sendiri di dalamnya terdapat metode historis,metode komparatif,dan metode studi kasus. Dalam menganalisis tentang konflik antar kelas. Metode studi kasus (case study)dapat digunakan untuk menganalisis kasus tersebut. Karena metode study kasus (case study)itu sendiri bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata dalam kehidupan masyarakat. Studi kasus dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan,kelompok,masyarakat setempat (community),lembaga-lembagamaupun individu-individu. Dasarnya adalah bahwa penelaah suatu persoalan khusus yang merupakan gejala umum dari persoalan-persoalan lainnya dapat menghasilkan dalil-dalil umum. Dalam buku ini hanya dijelaskan tentang teory-teory sosiologi dan dalam memberikan contoh kurang, sebaiknya ada contoh yang lebih menghidupkan teory tersebut.(Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.)

Dalam teory Karl Marx terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang tidak dapat dia abaikan oleh teory apapun, antara lain adlah pengakuan akan adanaya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan diantara orang-orang yang berada diantar kelas yang berdeda, pengaruh besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadarannya, serta berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial. Karl Marx memberikan tekanan pada dasar ekonomi untuk klelas sosial khususnya pemilikan alat produksi. Ia juga mempunyai ide yang kontroversioal mengenai sistem dua kelas dalam analisisnya khususnya tentang ramalannya mengenai revolusi proletariat di waktu yang akan datang. Dalam buku ini isinya kurang menjelaskan tentang teory konflik secara keseluruan, sebenarnya harus ada banyak teory konflik sehingga nantinya dapat dijadikan pembanding anntara teory yang satu dengan yang lain.(Ranjabar, Jacobs. 2006. Sistem Sosial Budaya Indonesia, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.)

2.1.6 DENY SAFALAT AKBAR (NIM : 094674044)

Dalam penerapan atau pembahasan dalam buku ini menerangkan kelas sosial yaitu suatu strata orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum status sosial. Mobilitas sosial yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.ras yaitu suatu kelompok yang anggotanya memiliki persamaan dalam hampir semua hal,namun secara sosial dianggap berbeda.dan dijelaskan hubungan etnik juga. Dimana dalam buku ini dijelaskan secara terpisah-pisah dan secara runtun atau urut. Jadi pembahasan tentang stratifikasi sosial dapat dipahami secara mendalam atau secara menyeluruh. Menurut saya buku ini sudah baik dan mudah untuk dipahami,sebab diterangkan satu persatu tentang stratifikasi sosial namun lebih baik jika di dalam buku ini tidak dicantumkan ringkasan materi perbab. Cukup dicantumkan ringkasan di akhir halaman buku saja,bukan setiap bab.sebab dapat memalaskan pembaca untuk membaca dengan keseluruhan.(Paul B.Horton. 1992. SOSIOLOGI jilid2, Jakarta: Erlangga.)

Dalam buku ini menjelaskan tentang lima teori perbedaan tentang adanya kelas dalam masyarakat yang digunakan dalam ilmu sosiologi dan dalam marxisme adalah mengenai hubungan antar kelas. Kelas-kelas dalam arti sosiologi dapat hidup dan bekerja sama tanpa pertentangan,sedang kelas dalam arti marxisme senantiasa berada dalam pertentangan untuk berebutan kekuasaan. Lain perbedaan ialah bahwa dalam teori sosiologi adanya kelas-kelas yang sosiologis yang senantiasa akan ada sepanjang masa di dalam tiap-tiap masyarakat yang hidup teratur, sedangkan teori marxisme meramalkan akan terbentuknya suatu masyarakat dimana suatu semua kelas akan lenyap dengan sendirinya. Dengan menggunakan metode tentang adanya perbedaan-perbedaan dalam suatu pendapat yang dikemukakan oleh para ahli-ahli sosiologi kita dapat mengambil kesimpulan,dan pada intinya metode yang digunakan sama,sama-sama tentang perbedaan ataupun tentang stratifikasi sosial.

Pembahasan di dalam uraian tentang teori masyarakat yang berlapis-lapis senantiasa dijumpai istilah kelas sosial. Seperti yang sering terjadi dengan beberapa istilah lain dalam sosiologi,maka istilah kelas juga tidak selalu mempunyai arti yang sama,yang mewujudkan sistem kedudukan-kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Penjumlahan dalam kelas-kelas dalam masyarakat disebut class sistem. Dengan demikian,maka pengertian kelas adalah paralel dengan pengertian lapisan tanpa membedakan apakah dasar lapisan itu uang,tanah,kekuasaan atau dasar-dasar lainnya. Menurut saya buku yang disusun oleh Soejono Soekanto sudah menjalar dengan keseluruhan pembahasan materi,namun cara menyusun buku ini kurang baik sebab tidak teratur,membuat pembaca bingung.padahal kata-kata yang digunakan dalam buku ini sudah baik dan mudah untuk dimengerti.(Soekanto, Soerjono. 1975. SOSIOLOGI suatu pengantar, Jakarta: Universitas Indonesia.)

2.2 Landasan Teory

2.2.1 Teory

Merujuk dari pendapat teory konflik yang di kemukakan Karl Marx yang berkaitan dengan konflik antara kelas pengusaha dan kelas buruh, Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke 19 di Eropa dimana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkhis, dan borjuis melakukan eksploitasi terhadap proletar dalam sistem produksi kapitalis.

2.2.2 Alasan

Alasan mengapa menggunakan tory konflik ini karena dalam pandangan Karl Marx bila diakaitan dengan konflik antar kelas pengusaha dan kelas buruh maka ini sangat berkaitan, karena dalam teory yang di kemukakan oleh Karl Marx yang ditekankan adalah mengenai kelas pemilik modal (Pengusaha) dan kelas pekerja miskin (buruh), kalau kita kaitkan pada rumusan masalah masalahnya yang terjadi adalah relasi antara kelas sosial yang ada dalam msyarakat Indonesia berjalan tidak sehat karena pembedaan kelas sosial dalam stratifikasi sosial menjadi pemicu konflik antar kelas pengusaha dan buruh, terjadi karena dalam sistem produksi kapitalis yang lebih mementingkan bagaimana produksi harus dapat mencapai target, tetapi hak dan dan kewajiban antara dua kelas tersebut yang terjalin dalam kerjasama antara kaum pengusaha dan buruh tidak dibarengi dengan pemberian tambahan gaji 20% yang sudah mendapatkan ketetapan dari Gubernur Jawa Timur tidak digubris dan malah mem PHK buruh tanpa di beri pesangon. Disini dapat di simpulkan bahwa kelas pengusaha yang lebih didominasi oleh kekuasaan memang lebih mengedepankan kepentingannya dalam mencapai target produksinya dan meminimalisir pengeluaran dalam penggajian buru, yang seharunya mendapat hak setimapal, bukan perlakuan yang tidak adil.

2.2.3 Asumsi

Asumsi dasar dalam teory konflik adalah Pendekatan konflik sendiri dapat kita bedakan yaitu menjadi pendekatan yang lebih kecil yakni, Anggapan-anggapan dasar tersebut pada intinya sebagai berikut. 1) Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik didalam dirinya. 2) Dalam kelas borjuis ( pemilik modal) akan lebih dapat mengendalikan ekonomi 3) Kelas pengusaha lebih berorientasi pada eksploitasi kapitalis yang menguntungkan kelompoknya.4) Pelapisan sosial bukan dipandang sebagai hasil konsensus karena semua anggota masyarakat menyetujui dan membutuhkan hal itu tetapi lebih dikarnakan anggota masyarakat harus menerima adanya perbedaan itu sebab mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentangnya.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Konflik antar kelas pengusaha dan buruh di Indonesia dalam khasus marsinah

Kasus Marsinah adalah kasus yang melukis sejarah konflik secara vertikal di Indonesia. Konflik ini menjadi buah bibir di dalam masyarakat indonesai khususnya di Surabaya dan Sidoarjo. Kasus Marsinah adalah kasus antar kelas sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu antara Kelas pengusaha atau orang yang mengusai alat produksi dan kelas buruh. Marsinah adalah sosok wanita pemberani dan setia kawan dengan menentang ketidak adilan dalam relasi pertukaran sosial yaitu kelas buruh memberikan jasanya untuk menghasilkan barang dan para pengusahan ingin mendapatkan barang yang akan dijual dan ditukar dengan uang, uang hasil penjualan tersebut sebagian untuk menggaji buruh tersebut. Kasus tersebut bermula Pada pertengahan April 1993, para buruh PT. CPS (Catur Putra Surya)—pabrik tempat kerja Marsinah—resah karena ada kabar kenaikan upah menurut Sudar Edaran Gubernur Jawa Timur. Dalam surat itu termuat himbauan pada para pengusaha untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah pokok. Pada minggu-minggu tersebut, Pengurus PUK-SPSI PT. CPS mengadakan pertemuan di setiap bagian untuk membicarakan kenaikan upah sesuai dengan himbauan dalam Surat Edaran Gubernur. Keresahan tersebut akhirnya berbuah perjuangan. Pada tanggal 3 Mei 1993 seluruh buruh PT. CPS tidak masuk kerja, kecuali staf dan para Kepala Bagian. Sebagian buruh bergerombol dan mengajak teman-teman mereka untuk tidak masuk kerja. Hari itu juga, Marsinah pergi ke kantor Depnaker Surabaya untukmencari data tentang daftar upah pokok minimum regional. Data inilah yang ingin Marsinah perlihatkan kepada pihak pengusaha sebagai penguat tuntutan pekerja yang hendak mogok. Tanggal 4 Mei 1993 pukul 07.00 para buruh PT. CPS melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan. Seluruh buruh dari ketiga shift serentak masuk pagi dan mereka bersama-sama memaksa untuk diperbolehkan masuk ke dalam pabrik. Satpam yang menjaga pabrik menghalang-halangi para buruh shift II dan shift III. Tidak ketinggalan, para satpam juga mengibas-ibaskan tongkat pemukul serta merobek poster dan spanduk para pengunjuk rasa sambil meneriakan tuduhan PKI kepada para pengunjuk rasa. Ketika itu ada beberapa buruh yang di PHK tanpa di beri pesangon, ketidak adilan ini yang membuat marsianah menjadi geram dan melaporkan ketidak adilan para pengusa dalam negri ini. Akhirnya Marsinah pun diculik dan dibunuh serta di lecehkan yang terjadi pada tanggal 8 Mei 1993. Konflik itu pun merebak menjadi berita masal yang mengajak para kaum buru trus protes dalam kasus pembunuhan Marsinah yang sangat tragis.

3.2 Pengelompokan masyarakat dalam kelas sosial antara pengusaha dan buruh dalam sistem strtifikasi di Indonesia memicu konflik

Dengan di pelopori oleh Karl Marx, pendekatan konflik perbandingan bahwa bukan kegunaan fungsional yang menciptakan stratifikasi sosial, melaikan dominasi kekuasaan. Artinya, menurut pendekatan konflik, adakah pelapisan sosial bukan dipandang sebagai hasil konsensus karena semua anggota masyarakat menyetujui dan membutuhkan hal itu tetapi lebih dikarenakan anggota masyarakat harus menerima adanya perbedaan itu sebab mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentangnya. Kalau kia coba kaitkan dengan memandang pendekatan konflik maka disini stratifikasi atau pelapisan sosial dalam masyarakat yaitu antara kelas buruh dan kelas pengusaha, sebenarnya ada ketidak mampuan kelas sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Perbedaan dalam kelas sosial tersebut menimbulkan sifat saling ketergantungan antara dua kelas tersebut, dan perbedaan tersebut juga diakui dan di setujui dalam masyarakat untuk membentuk keseimbangan relasi sosial.

Pada realitanya kelas sosial yang tinggi dan rendah mempunyai kepentingan yang berbeda, dimana kelas pengusaha yang lebih dominan memegang kekuasaan perekonomian dan kelas buruh tidak mampu melawannya. Dalam kelas pengusaha yang lebih dapat mempengaruhi kelas dibawahnya (kelas buruh). Sebenarnya dengan adanya kelas sosial diharapkan dalam pembeda dan batasan-batasan kewenangan menjadi jelas, tapi dalam khasus Marsinah pembagian wewenang yang harusnya digunakan untuk membentuk kerjasama antara kaum buruh dan pengusaha PT. CPS (Catur Putra Surya) malah disalah gunakan oleh kaum pengusaha yang posisinya lebih dominan dalam masyarakat di banding kaum buruh. Ketidak adilan dalam kooptasi antar kelas yang saling membutuhkan yang itu di pengaruhi oleh kekuasaan yang lebih tinggi inilah yang sebenarnya menjadi pemicu konflik antar kelas pengusaha dan buruh dan itu terjadi dalam khasus Marsinah.

Berdasarkan teori Marx yang tidak mendefinisikan kelas secara singkat bahwa dalam masyarakat, pada abad ke 19 di Eropa dimana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkhis, dan borjuis melakukan eksploitasi terhadap proletar dalam sistem produksi kapitalis. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis, false consiousness, dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan dan cita-cita akhirat. Sebenarnaya kalau kita merujuk pada teory Karl Max yang mengatakan konflik antara kelas pengusaha dan kelas buruh yang ada dalam kasus Marsinah, konflik ini memang kerap tejadi apabila dalam kelas sosial ada kepenting-kepentingan yang ingin dicapai. Kepentingan-kepentingan kelas pengusaha yang lebih mementingkan kepentingan golongan daripada berbagi secara adil dengan kelas buruh dalam relasi sosialnya.

Dalam kasus Marsinah sebenarnya kaum pengusaha yang telah mendapatkan perintah dari gubernur Jawa Timur untuk menaikkan gaji buruh 20 % tidak langsung direspon positif, disini bisa kita lihat bahwa kaum yang lebih dominan dalam kelas sosial tidak mau dirugikan dalam segala hal, termasuk untuk pengeluaran perusahaan dalam menggaji buruhnya. Kelas buruh yang di perlakukan tidak adil akhirnya melakukan protes dengan jalan demo, para pengusaha pun terpojok dan akhirnya melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan bekerjasama dengan anggota militer untuk memberhentikan para buruh untuk di PHK tanpa di beri pesangon, kaum buruh yang dipelopori oleh Marsinah melakukan perlawanan terhadap ketidak adilan tersebut. Hukum negara sudah kehilangan giginya dalam mengatasi masalah ini kekuatan kaum buruh yang lebih dapat menjalin kerjasama dengan militer membut kaum pengusaha lebih dapat mempengaruhi militer untuk membantunya dalam kepentingannya yang sebenarnya berlawanan dengan hukum negara. Marsinah yang melaporkan militer yang bersekongkol dengan pengusaha dengan saudaranya yang menjabat sebagai jaksa akhirnya pun hilang diculik dilecehkan dan dibunuh. Kelas sosial memang menjadi pemicu utama dari konflik stratifikasi apabila dalam kerjasama antara kedua kelas yang saling mebutuhkan ada unsur ketidak adilan dalam memenuhi hak dan kewajiban setiap kelas.

3.3 Cara pandang dan kontribusi pendekatan-pendekatan stratifikasi dalam meminimalisir dan menyelesaikan konflik antar kelas kelas pengusaha dan buruh

Dalam stratifikasi sosial ada banyak pendekatan dalam memandang masyarakat, sebenarnya pendekatan-pendekatan digunakan sebagai alat untuk bantu dalam memberikan gambaran yang lebih muda untuk melihat dan menyikapi tentang kondisi masyarakat dilihat secara vertikal. Yang nantinya dari bebrapa pendekatan tersebut dapat memberikan kontribusi ang efektif dalam meminimalisir dan menyelesaikan konflik antar kelas. Dalam hal ini konflik antar kelas yang terjadi di Indonesia adalah kasus Marsinah yaitu konflik antara kelas buruh dan kelas pengusaha yang berujung pada pembunuhan seorang buruh yang bernama Marsinah. Disini kita akan mencoba melihat konflik marsinah dalam pendekatan-pendekatan strtifikasi sekaligus bagaimana kontribusi pendekatan tersebut memberikan solusi.

3.3.1 Pendekatan Fungsional

Dalam pendekatan Fungsional yang di pelopori oleh Kingsley Davis dan Wilbert Moore. Menurut kedua pakar ini stratifikasi dibutuhkan demi kelangsungan hidup masyarakat yang membutuhkan berbagai macam jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi sosial, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan-pekerjaan yang sulit atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan proses belajar yang lama dan mahal.

Strtifikasi sosial bagi penganut pendekatan fungsional merupakan suatu keperluan. Keperluan tersebut muncul dari kebutuhan masyarakat untuk menempatkan orang-orang kedalam posisi-posisi yang membentuk struktur sosial, dan kemudian mendorang mereka agar menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan posisi tersebut. Sekurang-kurangnya ada hal yang harus dilakukan masyarakat agar stratifikasi sosial agar berfungsi optimal (Sunarto : 232-233)

1. Masyarakat harus menanamkan keinginan untuk mengisi posisi tertentu pada individu-individu yang sesuai untuk itu.

2. Setelah orang-orang berasa pada posisi-posisi itu, Masyarakat harus menanamkan keinginan untuk menjalan peranan yang sesuai dengan posisi tersebut

Dalam pandangan pendekatan ini sebenarnya pembagian kerja antara kaum buruh yang mempunyai keahlian dalam menjalankan kegiatan produksi dan kaum Pengusaha yang mempunyai keahlian dalam mengolah dan menjalankan factor-faktor produksi, sebenarnya konflik Marsinah adalah dimana dalam melaksankan tugasnya kaum pengusaha PT. CPS tidak menjalankan tugasnya secara benar dalam system penggajian buruh. Konflikn ini dapat diatasi apabila dalam pembagian tugas yang telah dibentuk dalam stratifikasi sosial dapat dijalankan secara benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ada.

3.3.2 Pendekatan Konflik

Pendekatan konflik memiliki asumsi yang berhadapan secara diametral dengan pendekatan Davis dan Moore. Dengan di pelopori oleh Karl Marx, pendekatan konflik perbandingan bahwa bukan kegunaan fungsional yang menciptakan stratifikasi sosial, melaikan dominasi kekuasaan. Artinya, menurut pendekatan konflik, adakah pelapisan sosial bukan dipandang sebagai hasil konsensus karena semua anggota masyarakat menyetujui dan membutuhkan hal itu tetapi lebih dikarnakan anggota masyarakat harus menerima adanya perbedaan itu sebab mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentangnya.

Bagi penganut pedekatan konflik pemberian kesempatan yang tidak sama dan semua bentuk diskriminasi dinilai menghambat orang-orang dari strata rendah untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka semaksimal mungkin. Dalam berbagi tulisannya Karl Marx acap mengemukakan bahwa dasar pembentukan kelas bukanlah konsensus tetapi penghisapan suatu kelas oleh kelas lain yang lebih tinggi. Menurut Marx, didalam masyarakat kapitalis, para pemilik sarana produksi pada hakikatnya adalah wakil dari kelas atas yang melakukan tekanan serta dapat memaksakan kontrol terhadap kelas buruh yang posisinya dalam lapisan masyarakat lebih rendah, dalam kasus Marsinah adalah kekuasaan yang lebih dominan dimilik oleh kelas pengusahan yang melakukan tekanan terhadao kelas buruh yang kekuasannya lebih rendah tekanan yang yidak adil dan lebih menguntungkan serta mendiskriminasi kaum buruh yang terjadi di PT. CPS inilah yang berbuah konflik. Sebenarnya konflik tersebut bisa di selesaikan dengan menghargai kepentingan kaum buruh bukan lebih menonjolkan kepentingan kaum pengusaha yang lebih didominasi oleh kedudukan dominan dalam berkuasa. Dengan tidak menjadikan kekuasaan sebagai cara untuk mencapai keinginan kaum pengusaha sehingga tidak timbul prasangka yang jelek dari kaum buruh dan kecemburuan sosialpun akan terkikis dan konflik pun mereda.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Stratifikasi sosial sebenarnya adalah pembenda secara vertikal dalam masyarakat. Konflik dalam stratifikasi di Indonesia memang kerap terjadi salah satu konfliknya adalah konflik kelas buruh dan kelas pengusaha. Dalam masyarakat Indonesia yang beranekaragam yang membuat berbagai macam tingkat kehidupan masyarakat. Tingkat kehidupan dan berbagai macam factor yang secara vertikal inilah yang menjadi pembahasan dalam makalah ini. Perbedaan dalam kehidupan sosial yang berujung konflik tersebut dalam sosiologi kita kenal dengan konsep konflik stratifikasi sosial. Konflik Marsinah adalah bukti nyata bahwa perbedaan kelas sosial kadang berujung konflik apabila kita tidak ada dapat mengendalikan keseimbangan relasi antara kelas- kelas sosial tersebut. Marsinah adalah salah satu korban pmbunuhan dan plecehan yang dilakukan oleh kelas pengusaha yang merasa terdesak dengan adanya pemberontakan secara masal dari kaum buru akibat ketidak adailan yang di pelopori oleh Marsinah.

Marsinah sebagai kelas buruh tidak punya kemampuan untuk melakukan perlawanan yang lebih dalam menyelesaikan permasalahan ini. Disini kita dapat melihat apabila dalan suatu negara hukum tidak berjalan dengan baik maka kekuatan minoritas yang mengendalikan perekonomian akan mengusai masyarakat dan kadang menyalagunakan kewenangannya, itu yang terjadi di negara kita. Sebenarnya dengan adanya keseimbangan dan relasi antara kelas dengan memenuhi hak dan kewajiban dan menjalankan fungsi dan wewenang antara kelas buruh dan pengusaha dengan benar serta tidak menjadikan kedudakan dalam kelas pengusaha yang lebih tinggi menjadikan cara untuk mencapai kepentingan kelompoknya. Hal tersebut menjadiakn perbedaandalam kelas sosial akan dapat diterima dan akan membawa manfaat dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

• Hendrics, Williams. 1992. Bagaimana Cara Mengelola Konflik, New York,NY: Rockhurst College.

• Jonshon Doyle Paul. 1986. Teory Sosiologi Kelasik Dan Modern, Jakarta: PT Gramedia.

• Nasikun. 2009. Sistem sosial Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

• Dwi, Narwoko dan Suyanton, Bagong. 2007. Sosiologi Teks Penghantar dan Terapan, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

• Abdulsyani. 1994. SOSIOLOGI Skematika,teori.

• Douverger, Maurice. 1968. Sosiologi Politik, Prancis: Presses Universitaire de France.

• Great Expectations (Harapan-Harapan Besar) karya Charles Dickness.

• Soekanto, Soerjono. 1985. Sosiologi Ruang Lingkup dan aplikasinya, Bandung: CV Remaja Karya.

• Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

• Ranjabar, Jacobs. 2006. Sistem Sosial Budaya Indonesia, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

• Paul B.Horton. 1992. SOSIOLOGI jilid2, Jakarta: Erlangga.

• Soekanto, Soerjono. 1975. SOSIOLOGI suatu pengantar, Jakarta: Universitas Indonesia.

Oleh : Rizki Al Kharim
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penduduk menjadi aset penting bagi pertumbuhan suatu negara. Pertumbuhan dalam suatu negara juga akan diikuti oleh pertumbuhan penduduknya. Dalam perkembanganya pertumbuhan penduduk disuatu negara tidaklah selalu membawa keuntungan bagi negara tersebut. Banyak masalah yang akan dihadapi suatu negara karena pertumbuhan penduduknya. Menurut Pudjiwati (1985: 160-161) bahwa pertambahan penduduk yang terus meningkat dapat menimbulkan banyak masalah terutama masalah dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti: pangan, perumahan, kesempatan kerja, fasilitas kesehatan atau gizi dan pendidikan.

Negara indonesia yang merupakan negara berkembang juga mengalami pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk di Indonesia tahun 2010 yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) telah mencatat jumlah penduduk sebesar 237.556.363 orang. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun. Pemerintah sebagai suprastruktur harus dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menjalankan program-program untuk mensejahterakan rakyatnya. Keberhasilan pemerintahan dalam suatu negara dapat ditentukan ketika pemerintah mampu mejalankan program-program kesejahteraan rakyat secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien adalah suatu keadaan dimana program pemerintah dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan tidak banyak permasalahan yang menghambat.

Objek dari program pemerintah adalah penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia yang begitu banyak membuat pemerintah harus melakukan pendataan penduduk agar memperolah data penduduk sebelum mengaplikasikan program-programnya. Pendataan penduduk harus tepat dan akurat agar program pemerintah juga tepat pada sasaranya dan tidak menimbulkan polemik. Data penduduk yang akurat dan rinci adalah salah satu faktor urgent yang menentukan keefektifan program pemerintah.

Pendataan penduduk di Indonesia dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu BPS. BPS merupakan lembaga nondepartemen yang di bentuk oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan statistik. BPS mempunyai tugas utama yaitu melakukan statistik dasar. Berdasarkan UU No.16 Th 1997 Tentang Statistik, “Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan”. Jelas bahwa tugas statistik dasar sepenuhnya menjadi kewenanggan BPS.

Kegiatan statistik dasar yang mempunyai ruanglingkup luas serta berskala nasional membuat BPS dalam melakukan statistik dasar menggunakan cara sensus dan survei untuk mengumpulkan data. Data dari sensus dan survei itulah yang dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk menentukan sasaran program kesejahraan rakyat.

Dalam kenyataanya data yang dihasilkan oleh BPS tidak akurat. Dalam kasus subsidi BLT (Bantuan Langsung Tunai) tahun 2005, hasil penelitian menyebutkan bahwa BPS Kabupaten Malang berdasarkan hasil pendataan GAKIN (Keluarga Miskin) adalah sebanyak 3.466 KK (Kepala Keluarga). Sedangkan jumlah keluarga miskin yang disetujui untuk menerima kartu BLT di Kecamatan Ngajum adalah sebanyak 3.423 KK. Untuk mengatasi perbedaan data ini akhirnya BPS melakukan pendataan ulang dan menemukan 1.480 KK di Kecamatan Ngajum yang termasuk GAKIN yang belum mendapatkan subsidi BLT. Dalam hal ini ternyata kesalahan pendataan ini diakibatkan karena kriteria Gakin dari BPS masih kasar, petugas kurang cermat, jumlah dan kualitas petugas kurang, waktu pendataan yang singkat, kurang koordinasi dan sosialisasi antara petugas, lemahnya kontrol dari masyarakat setempat (Sukmana, 2005).

Kasus di atas menjadi bukti bahwa masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyedikan data kependudukan yang digunakan untuk program pemerintah. Kesalahan ini tidak biasa dibiarkan begitu saja, tanpa ada tindaklanjut dari pemerintah. Apabila permasalahan ini dibiarkan akan lebih banyak masyarakat yang dirugikan. Sebuah langkah strategis harus segera dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesalahan pendataan agar sasaran dalam program pemerintah dapat tepat dan akurat.

Data akurat dapat di peroleh dengan metode partisipatif. Dalam metode partisipatif ini memperhitungkan setidaknya ada tiga catatan tentang metode partisipatif. Pertama, kualitas informasi ditentukan oleh ada-tidaknya insentif untuk memberikan informasi yang akurat. Kedua, local capture muncul ketika ada tokoh-tokoh dan elite lokal yang punya pengaruh terlalu besar dalam sebuah komunitas lokal. Pranab Bardhan dan Dilip Mookherjee (2000) menunjukkan bahwa ketika masalah local capture cukup serius, sistem terdesentralisasi yang menyebabkan sistem partisipatif tidak sempurna, dan Ketiga, waktu dan biaya yang harus diperhatiakan karena realitas lapangan menunjukkan, kegiatan fasilitasi dalam metode partisipatif tidaklah mudah. Butuh keahlian khusus untuk bisa menjadi fasilitator yang baik (Gaduh, 2005).

Unsur yang utama dalam metode partisipatif adalah masyarakat. Dalam masyarakat terdapat Karang Taruna yang merupakan organisasi kepemudaan yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam mesejahtrakan masyrakat yang ada di daerahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 83/HUK/2005 tentang pedoman dasar karangtaruna, ”Bahwa Karang Taruna merupakan oganisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial”. Partisipasi Karang Taruna dalam mensejahterakan masyarakat menjadikan karang taruna sangat tepat untuk berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam mensukseskan program kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk memberdayakan Karang Taruna menjadi komunitas yang berpastisipasi dalam program kesejahteraan yang bertugas dalam pendataan penduduk lokal.

Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan inovasi baru dalam pendataan penduduk yaitu dengan pemberdayaan Karang Taruna sebagai SRU (Society Representative Unit) dalam pendataan penduduk lokal.

2. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masayarakat, utamanya kesalahan sasaran dalam program-program pemerintah.

3. Memberikan solusi kepada pemerintah untuk menyediakan data kependudukan yang akurat.

Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah:

Memberikan informasi kepada pemerintah khususnya Kelurahan tentang inovasi pendataan penduduk yang memberdayakan Karang Taruna.

GAGASAN

Kegunaan Data Penduduk

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai banyak program-program untuk meningkatkan kesejahtraan rakyatnya. Pemerintah dapat berhasil mensejahtrakan rakyat apabila pemerintah dapat menjalankan program-programnya dengan efektif dan efesien. Objek program pemerintah adalah warga negara Indonesia. Data penduduk Indonesia harus di dapatkan terlebih dahulu sebelum pemerintah mengimplementasikan berbagai programnya. Data kependudukan adalah data yang menyangkut kelahirahan, kematian, migrasi, perkawinan, kesehatan, sekolah, ekonomi, jumlah keluarga dan lain sebagainya (Sembiring, 1987: 1.12).

Data penduduk menjadi salah satu instrument penting yang akan membantu pemerintah dalam mensukseskan programnya. Selama ini pemerintah memang telah menyediakan data kependudukan melalui BPS. Data BPS yang dijadikan rujukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya akurat. Berbagai kasus tentang salah sasaran subsidi BLT ke pada RTM (Rumah Tangga Miskin) menjadi bukti ketidak akuratan data. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan data BPS untuk menjadi rujukan sepenuhnya dalam berbagai sasaran programnya ksususnya masalah kesejahtraan. Data penduduk miskin dari BPS sebenarnya adalah data yang bersifat makro yang dihitung berdasarkan data Sesunas sehingga data ini lebih tepat digunakan untuk menentukan alokasi dana tetapi belum bisa digunakan untuk program targeting atau penyaluran bantuan langsung ke rumahtangga miskin. Sehingga sering terjadi salah sasaran dan alokasi yang tak dapat memenuhi semua kelompok sasaran dalam pelaksanaan program-program untuk penduduk miskin.

Salah Sasaran Program Pemerintah dan Upaya Penanggulangannya

BPS mengakui BLT yang diberikan kepada masyarakat sebagai dispensasi kenaikan harga BBM dinilai masih belum tepat sasaran. Pasalnya dalam penyalurannya masih dinikmati oleh sebagian orang yang mampu. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS Uzair Suhaemi dalam Workshop Wartawan mengatakan, Ada 2 kesalahan yang menyebabkan Program BPS belum tepay sasaran. Pertama, inclosed eror dan eksclosed eroy yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh data survei yang tidak tepat. Kedua, adanya kekeliruan petugas yang tidak langsung berhubungan dengan lurah karena lebih cenderung mendaptarkan orang yang lebih dikenalnya (Harian Ekonomi Neraca Nasional, 2010).

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pendataan yang kurang akurat, Menurut Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi menegaskan bahwa pemerintah akan memverifikasi data masyarakat miskin pada November dan Desember mendatang. Ia menambahkan "Tapi itu pun nanti akan menjadi data 2008, kalau misalnya kita punya program apapun yang terkait dengan targeting penanggulangan kemiskinan, setelah 2008 masalah verifikasi pasti akan terjadi lagi” (Nuria, 2008).

Berdasarkan fakta diatas tentang upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendapatkan data penduduk masih kurang efektif. Data BLT yang tidak akurat tahun 2005 akan diverifikasi ulang untuk data penyaluran BLT tahun 2008. Upaya verifikasi yang dilakukan pemerintah tidak efektif. Salah sasaran dalam program kesejahtraan masih saja terjadi. Program BLT yang diganti dengan PKH (Program Keluarga Harapan) di tahun 2009 masih salah sasaran. Kasus salah sasaran penyaluaran bantuan PKH tersebu terjadi di Desa Tiron, Kediri, ”Ada 16 warga miskin yang memenuhi kriteria, tetapi tidak menerima.” ”Sebaliknya, di lingkungan tetangga, ada 10 keluarga yang kaya justru mendapat PKH," ujar Beni Ketua RT 1 RW 1. Sekretaris Desa Tiron Sumarno mengatakan, data penerima PKH tidak akurat. Pasalnya, dalam melakukan survei, petugas tidak melibatkan pemerintah desa dan perangkatnya. "Kami tidak diberi tahu, langsung ada bantuan PKH. Nama-nama penerima juga tiba-tiba sudah ada, tinggal dibagikan saja uangnya” (Astuti, 2009).

Faktor-Faktor Penyebab Salah Sasaran

Ada beberapa faktor penting yang dapat ditarik untuk mengetahui penyebab salah sasaran dalam program BLT, adanya data yang dihasilkan dari survei tidak up to date, tidak adanya standart baku tentang keluarga miskin, dan kurang adanya kordinasi antara petugas BPS dengan instansi kelurahan ataupun masyarakat dalam pendataan sasaran BLT. Upaya pemerintah dalam verifikasi data tidak efektif karena upaya itu dilakukan dalam satu tahun sekali. Data hasil verifikasi itu akan dijadikan dalam tahun 2008 akan dijadikan rujukan untuk tahun 2009. Ketika ada kesalahan 2009 dilakukan verifikasi data ualang, begitu seterusnnya. Hal ini tidak efektif karena yang menjadi fokus utama yaitu bagaimana teknik pengambilan datanya bukan fokus verifikasi data ulang.

Belum adanya solusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah pendataan penduduk menjadikan pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah strategis. Langkah strategis yang harus diambil yaitu bagaimana menciptakan cara pendataan penduduk yang akurat.

Metode Pendataan yang Akurat

Data akurat dapat di peroleh dengan metode partisipatif. Dalam metode partisipatif ini memperhitungkan setidaknya ada tiga catatan tentang metode partisipatif. Pertama, kualitas informasi ditentukan oleh ada-tidaknya insentif untuk memberikan informasi yang akurat. Kedua, local capture muncul ketika ada tokoh-tokoh dan elite lokal yang punya pengaruh terlalu besar dalam sebuah komunitas lokal. Pranab Bardhan dan Dilip Mookherjee (2000) menunjukkan bahwa ketika masalah local capture cukup serius, sistem terdesentralisasi yang menyebabkan sistem partisipatif tidak sempurna, dan Ketiga, waktu dan biaya yang harus diperhatiakan karena realitas lapangan menunjukkan, kegiatan fasilitasi dalam metode partisipatif tidaklah mudah. Butuh keahlian khusus untuk bisa menjadi fasilitator yang baik (Gaduh, 2005).

Dalam hal ini dapat ditarik dua point penting Pertama yaitu Bagaimana cara mengkoordinasikan antara BPS dengan perangkat Kelurahan dalam melakukan pendataan penduduk. Kedua yaitu bagaimana cara memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendataan penduduk. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat yaitu dengan melibatkan unsur masyarakat dan peran serta Kelurahan dalam pendataan penduduk. Selama ini kebijakan pendataan penduduk dilakukan dari atas ke bawah (top down) yang menjadikan sempitnya ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendataan penduduk.

Ide untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai program pemerintah merupakan ide yang bagus. Pemerintah dapat memanfaatkan masyarakat dalam pelayanan publik. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelayanan publik guna mengimplementasikan berbagai proyek pemerintah bersama antara pemerintah daerah dan masayarakat akan berujung pada upaya untuk mewujudkan good governance (Agus, 2008: 191).

Dalam pembangunan sosial juga dikenal ada metode intervensi komunitas. Intervensi sosial adalah pendekatan dalam ilmu kesejahteraan sosial untuk merekayasa sistem manusia sehingga kegiatan dan tugas kehidupan dapat berjalan dengan baik. Sementara istilah komunitas menurut Mayo (1994) dalam Rukminto (2008:117) salah satunya yaitu Grass root ataupun negihbourhood work (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut, misalnya dalam suatu kelurahan atau rukun tetangga (Stia, 2010).

Pemerintah dapat menggunakan Karang Taruna sebagai perwakilan dari masayarakat untuk membatu pemerintah dalam masalah kesejahteraan sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia pasal 1 angka 1 No 83/HUK/2005 tentang pedoman dasar karangtaruna, ”Karang Taruna merupakan organisasi sosial tempat pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial”. Disini dapat kita ketahui bahwa Karang Taruna mempunyai peran dalam mensejahterakan masayarakt, khususnya adalah masayarakat yang ada didaerahnya. Karang Taruna dapat diberdayakan oleh pemerintah sebagai komunitas atau kelompok yang membantu mensukseskan program pemerintah tentang kesejahteraan sosial. Disini Karang Taruna dapat dijadikan komunitas yang membantu pemerintah dalam pendataan penduduk lokal yang ada di daerahnya.

Pemberdayaan Karang Taruna Sebagai SRU Oleh Kelurahan

Kelurahan sebagai pemerintah administratif terkecil dapat berperan untuk memberdayakan Karang Taruna. Dalam PP No 73 Th 2005 tentang kelurahan, “Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan diwilayah kecamatan.” Instansi Kelurahan merupakan perangkat daerah yang dapat dijadikan sebagai penggerak dalam pemberdayaan Karang Taruna. Berdasarkan PP No.73 Th 2005, bahwa kewajiban Lurah salah satunya yaitu harus memberdayakan masayarakat yang ada di wilahnya. Kelurahan mempunyai tanggung jawab dalam memberdayakan masyrakat yang ada diwilayahnya. Dalam hal ini Kelurahan dapat memprioritaskan Karang Taruna sebagai bagaian dari masyarakat untuk diberdayakan.

Karang Taruna diberdayakan oleh Kelurahan sebagai komunitas atau kelompok formal yang menyediakan data kependudukan lokal. Menurut Miftah (2007: 87) Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, salah satu contoh dari kelompok formal adalah unit. Kelurahan dapat menjadiakan Karang Taruna sebagai SRU (Society Representativ Unit) Unit perwakilan masyarakat yang menyediakan data kependudukan yang bersifat lokal.

Sebelum membentuk SRU Kelurahan perlu mengetahui faktor-faktor apa yanga membuat Karang Taruna dapata aktif dalam pelayanan publik. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat ada pra syarat yang harus dipenuhi yaitu harus ada rasa senasib-seperjuangan, keterikatan tujuan hidup, kemahiran menyesuaikan, adanya prakarsawan, dan iklim partisipasi (Pasaribu dan Simanjuntak, 1986: 65-67).

Ada beberapa langkah yang dilakukan kelurahan dalam memberdayakan Karang Taruna dalam pendataan penduduk. Pertama, Kelurahan mengadakan MAM (Musyawarah Anggota Masyarakat) yang didalamnya dihadiri oleh perwakilan tiap Karang Taruna RW dan ketua RW. Dalam musyawarah tersebut Kelurahan memberikan sosialisi tentang bagaimana mengerakan masayarkat agar aktif dalam pelayanan publik yang berimbas kepada pembangunan bangsa. Setelah itu baru tentang pemberdayaan Karang Taruna dalam pendataan penduduk. Dalam MAM Lurah juga memberi intruksi kepada Karang Taruna untuk melakukan rekruitmen kepada anggotanya. Anggota yang lolos seleksi akan dijadikan SRU oleh Kelurahan. Kedua, setelah mendapat mandat dari Kelurahan, Karang Taruna RW merekrut 1 anggota dari setiap Karang Taruan RT untuk dijadikan anggota SRU sebagai perwakilan tiap RTnya. Dapat dikatakan jumlah anggota SRU sebanyak jumlah RT yang ada di RW tersebut. Anggota SRU harus memenuhi syarat wajib sebagai berikut, anggota karang taruna dalam RW tersebut, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia 18+, jujur dan bertanggung jawab, sehat akal pikiran jasmani dan rohani, merupakan Karang Taruna aktif dari setiap RT, minimal lulusan SLTA/sederajat. Setelah syarat wajib dipenuhi ada Fit dan Proper test yang harus ditempuh untuk setiap calon anggota SRU. Selelah rekruitment selesai Kelurahan melantik anggota SRU dengan masa jabatan 1 tahun kepengurusan. Ketiga, setelah SRU dilegalkan oleh Kelurahan, Kelurahan bekerjasama dengan BPS melakukan pembekalan SRU dengan pelatihan teknis dan materi kepada anggota SRU yang sesuai dengan metode partisipatif.

SRU sebagai unit mempunyai struktur yang berguna untuk mempermudah kordinasi dalam kinerjanya. Posisi SRU berada di bawah Kelurahan. Kelurahan yang memberi intruksi secara penuh kepada SRU. Anggota SRU terdiri dari anggota Karang Taruna RT (AK RT ).

Dalam bagan tersebut ada beberapa pihak yang mempunyai kontribusi dalam kinerja SRU. Pihak pertama yaitu Kelurahan, mempunyai tugas untuk bekerjasama dengan SRU dalam melakukan tugas primer dan skundernya, memberi intruksi kepada SRU dan memberi sanksi kepada SRU ketika melakukan kesalahan. Pihak kedua yaitu Ketua RW, mempunyai tugas meminta hasil registrasi penduduk dari SRU setiap bulan untuk arsip RW, memberi izin kepada SRU dalam menjalankan berbagai tugasnya. Pihak ketiga yaitu Ketua RT, mempunyai tugas meminta hasil registrasi penduduk setiap bulan untuk arsip RT, memberi izin kepada SRU dalam menjalankan berbagai tugasnya, memberi legalitas untuk pengurusan KK dan KTP. Pihak keempat yaitu warga, mempunyi tugas memberi masukan berupa kritik dan saran kepada SRU, mendukung SRU baik secara moril maupun swadaya materiil.

SRU yang dirancang sebagai unit pendataan penduduk lokal harus mempunyai tupoksi agar kinerja SRU menjadi jelas dan teratur. SRU mempunyai beberapa fungsi, pertama yaitu fungsi survei yang meliputi, registrasi penduduk. Kedua, fungsi informasi meliputi, penyediaan informasi berupa lisan atau tulisan tentang program-program pemerintah kepada masyarakat, dan persyaratan pengurusan KTP dan KK. Ketiga, fungsi pelayanan meliputi, memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan jasa SRU.

Tugas SRU ada dua yaitu tugas primer dan skunder. Tugas primer SRU yaitu melakukan registrasi lokal. Registrasi lokal mempunyai mekanisme kerja yaitu yang pertama, Kelurahan memberi intruksi kepada SRU untuk melakukan registrasi penduduk yang ada di wilayah SRU, dalam registrasi ini setiap AK RT meregistrasi RTnya. Kedua, Kegiatan registrasi dilakukan 1 bulan sekali agar SRU memperoleh data yang terkini (up to date). Dalam tugas sekudernya SRU mengurusi KTP dan KK. Pengurusan KTP dilakukan oleh SRU secara kolektif 1 minggu sekali. Pengurusan KTP juga dapat dilakukan secara ekspres apabila ada warga yang segera membutuhkan KTP. Pengursan KTP dimulai dari RT ke Kelurahan, selanjutnya dari Kelurahan dikembalikan ke warga beserta tanda bukti untuk melanjutkan ke Kecamatan. Pengurusan KK dilakukan oleh SRU secara kolektif 1 bulan sekali. Pengurusan KK dilakukan sampai selesai oleh SRU.

Keunggulan SRU dan Faktor yang Mempengaruhinya

Dari kedua tugas SRU tersebut, tugas primer SRU merupakan solusi yang ditawarkan oleh penulis untuk mengatasi masalah salah sasaran dalam berbagai program pemerintah. Pendataan yang ada di wilayah lokal RT dapat terdeteksi dengan akurat karena yang mendata adalah AK RT yang mengetahui seluk beluk daerahnya. Data dari SRU ini pada akhirnya dapat diserahkan kepada Kelurahan. Petugas BPS dapat langsung mengambil data dari tiap-tiap Kelurahan ketika ada program pemerintah. Data juga dapat diambil BPS setiap bulan sebagai data statistik. Data yang diberi oleh Kelurahan adalah data yang setiap bulanya up to date. BPS tidak perlu melakukan pendataan sediri karena membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang banyak. Secara tidak langsung SRU juga telah mewakil masyarakat dalam mengontrol kinerja aparatur negara dalam melaksanakan program kesejahtraan. Koordinasi antara BPS, Kelurahan dan Karang Taruna memberi solusi yang bagus dalam peyediaan data kependudukan. Solusi ini menjawab masalah kurangnya kordinasi antara petugas BPS dan Perangkat Desa atau Kelurahan dan menggabungkan metode partisipatif yang cukup akurat dalam penyediaan data kependudukan.

Tugas sekunder SRU dimaksudkan agar SRU tidak hanya menjadi unit yang bertugas menyedikan data penduduk dalam wilayahnya tetapi dalam keseharianya SRU juga dapat mengunakan jasanya untuk membatu warga yang ada di sekitar wilayahnya dalam mengurusi identitas kependudukanya. Warga akan dimudahkan dengan kehadiran SRU dan SRU sendiri juga dapat berpartisipasi aktif yang pro masyarakat. Partisipatisi SRU dalam melayani warga akan mendorong warga untuk lebih tertib administratif.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja SRU. SRU sebagai unit yang bekerja membantu Kelurahan juga perlu diberikan kompensasi oleh Kelurahan sebagai balas jasa dari kinerjanya. Senada dengan pendapat Hani (2001: 155) “Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masayarakat”. Kompensasi yang notabenya adalah uang akan memberi pengaruh kepada eksistensi dan kinerja SRU. Berdasakan metode partisipatif kompensasi mempengaruhi tanggungjawan dan kejujuran SRU dalam bekerja. Kompensasi yang diterima SRU diperoleh berdasarkan tugasnya. Dalam tugas primer kompensasinya diperoleh dari Kelurahan. Sedangakan dalam tugas sekunder kompensasinya diperoleh dari suawadaya masyarakat yang telah disepakati sebelumnya. Hal lain yang menetukan kinerja SRU secara aktif yaitu komunikasi yang interaktif antara pegawai Kelurahan dengan SRU dan masyarakat dengan SRU.

BPS sebagi lembaga pemerintah dapat memberi insentif kepada SRU agar SRU merasa lebih diperhatikan keberadaanya. Reward juga dapat membuat hubungan kerjasama antara SRU dan lembaga pemerintah lebih harmonis. Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja SRU perlu di lakukan secara berkala. BPS bekerja sama dengan Kelurahan dapat mengadakan pelatihan secara berkala tiap satu tahun sekali sesuai dengan pergantian kepengurusan SRU. Pelatihan sangat penting untuk manfaat individu jangka panjang untuk meningkatkan tanggungjawab di waktu yang akan datang (Hani, 2001: 107)

Upaya Merealisasikan SRU dan Manfaatnya

Upaya yang dapat ditempuh untuk segera merealisasikan gagasan tentang pemberdayaan Karang Taruna sebagai SRU dalam pendataan kependudukan adalah dengan segera membuat kebijakan dari pemerintah kota/kabupaten untuk segera memberi intruksi kepada perangkat pemerintah yaitu Kelurahan agar segera membentuk SRU.

Dengan adanya SRU diharapkan memberi terobosan dalam hal pendataan penduduk. Keberadaan SRU dapat mengurangi salah sasaran dalam berbagai program pemerintah. Masyarakat yang telah diwakili oleh Karang Tarunan akan lebih menjadi kontrol aktif dalam kegiatan pemerintah. Kontrol aktif Karang Taruna dapat mengurangi asumsi selama ini tentang birokrasi pemerintah yang terkesan tertutup akan berkurang dan citra pemerintah akan baik.

KESIMPULAN

SRU merupakan unit yang terdiri dari masyarakat yang tergabung dalam Karang Tarunan untuk menjalankan tugas dalam pendataan penduduk yang bersifat lokal. Dalam satu RT terdapat satu anggota SRU disebut AK RT (Anggota Karang Taruna RT) yang mewakili setiap RTnya dalam pendataan penduduk dan pelayanan warga. SRU mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi registrasi, informasi dan pelayanan. Tiga fungsi ini akan harus dilakukan oleh SRU dalam menjalankan tugasnya. Tugas SRU sendiri ada dua yaitu tugas primer dan tugas sekunder. Tugas primer yaitu melakukan registrasi penduduk setiap 1 bualan sekali. Sedangkan tugas sekunder melakukan melayani pengurusan KK dan KTP warga

Cara yang dapat dilakuakan untuk mengimplementasikan SRU yaitu yang pertama, Pemerintah Kota/Kabupaten memberi intruksi kepada setiap kelurahan yang ada diwilayahnya untuk membentuk SRU. Kelurahan mengadakan MAM (Musyawrah Anggota Mayarakat) dengan mengundang Ketua RW dan Perwakilan Karang Taruna setiap RW. Dalam MA ada beberapa point yang disampaikan yaitu sosiali sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat dan pembentukan SRU yang bertugas untuk pendataan penduduk lokal. Karang Taruna RW melakukan rekruitment kepada setiap Karang Taruna RT untuk dijadikan anggota SRU yanng mewakili RTnya. Setelah rekruitment selesai Kelurah melakukan pelantikan kepada anggota SRU dengan masajabatan 1 tahun kepengurusan.

Dengan adanya SRU kesalahan sasaran program pemerintah seperti BLT, PKH dan lain-lain dapat terminimalisir. Data yang selalu up to date setiap bulan ditambah dengan sistem pendataan yang Bottom up dengan partisipasi masyarakat lokal, dapat dijadikan solusi pemerintah untuk memperoleh data yang akurat. Keberadaan SRU sendiri dapat dijadikan inovasi oleh masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pelayanan publik yang nantinya dapat mengurai kesenjangan antara pemerintah dan masayarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Runik Sri. 2009. Bantuan untuk Orang Miskin Salah Sasaran. (Oneline). (http://regional.kompas.com, diakses tanggal 1 Maret 2011)

Badan Pusat Statistik. 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010. (Online). (http://id.wikipedia.org/; diakses tanggal 22 Februari 2010).

Agus, Purwanto Erwan (Eds). 2008 (Cet. III). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.

Gaduh, Arya. 2005. Distribusi BLT, Metode Survei, dan Data Kemiskinan. (Online). (http://abgaduh.blogspot.com, diakses tanggal 26 Februari 2011)

Handoko, Hani. 2001 (Cet. XV). Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPF.

Harian Ekonomi Neraca Nasiona. 2010. BPS Akui Ada Kesalahan Data. (Online). (http://bataviase.co.id, diakses tanggal 26 Februari 2011).

Nuria. 2008. Penyaluran BLT Salah Sasaran Turun 4,5%.(Online). (http://celebrity.okezone.com, diakses tanggal 26 Februari 2011)

Peraturan Pemerintah No.73 Th. 2005 tentang Kelurahan. (Online). (http://www.pnpm-perdesaan.or.id, diakses tanggal 14 Februari 2011).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karangtaruna. (Online). (http://ktrw06cilincing.wordpress.com, diakses tanggal 14 Februari 2011).

Pasaribu, I.L. dan Simandjuntak, B.1986. Sosiologi Pembangunan. Bandung: TARSITO.

Sajogyo, Pudjiwati. 1985. Sosiologi Pembangunan. Jakarta: Institut Pertanian Bogor.

Sembiring, R.K. 1987. Materi Pokok Demografi. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.

Thoha, Miftah. 2007. Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Prilakunya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Stia, M. Y. Panca. 2010. Pembangunan Sosial Sebagai Alternatif Pembangunan Nasional.(Online). (http://myaminpancasetia.wordpress.com/, diakses tanggal 26 Februari 2011)

Sukmana, Oman. 2005. Pola Mekanisme Efektif Penyaluran Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bagi Masyarakat Miskin Pedesaan. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial. (Online), Volume 1 No.1, (http://research-report.umm.ac.id, diakses tanggal 26 Februari 2011).

Undang Undang Negara Republik Indonesia No.16 Th. 1997 Tentang Statistik. (Online). (http://legislasi.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 14 Februari 2011).