Edu Plakat

Oleh : Rizki Al Kharim

Pada tataran keilmuan, administrasi publik mengalami perubahan dewasa ini terutama sejak tahun 1990an. Administrasi publik yang semula dianggap sebagai konsep ekslusif yang berfokus kepada masalah efisiensi dan efektifitas telah bergeser menjadi konsep yang multidisipliner. Administrasi publik tidak saja berfokus kepada efisiensi tetapi lebih luas lagi seperti isu demokrasi, pembedayaan, afirmative action dsb. Secara garis besar konsep administrasi publik dibagi menjadi empat generasi yaitu generasi pertama yang menonjolkan karakteristik scientific administration, generasi kedua yaitu pluralism administration dimana administrasi berkembang berkat dukungan atau kontribusi ilmu ilmu sosial yang lain, generasi ketiga yang ditandai dengan kedewasaan jatidiri administrasi publik sebagai domain studi tersendiri dan generasi keempat dimana administrasi dipandang sebagai proses governance.

Generasi pertama

Kendati pengajaran ilmu administrasi telah dimulai sejak abad 18 terutama melalui pengajaran kameralisme di Jerman oleh Frederick William (1788) dan di Prancis pada era Napoleon, dalam literatur administrasi publik, karya Wilson lebih banyak dikenal sebagai tonggak perkembangan awal pemikiran administrasi publik. Generasi pertama pemikiran administrasi publik banyak menekankan sisi scientifik dan prinsip prinsip universal untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Woodrow Wilson melalui karyanya “the study of administration”, tahun 1887, berpendapat bahwa administrasi merupakan hasil perkembangan dari ilmu politik. Seperti yang dikatakannya bahwa “The science of administration is the latest fruit of that study of the science politics which was begun some twenty-two hundred years ago..”. meskipun merupakan hasil dari perkembangan ilmu politik, Wilson menegaskan bahwa ilmu administrasi berbeda dengan ilmu politik. Wilson yang tertarik dengan administrasi yang dikembangkan di Prancis dan Jerman pada masa itu, berpendapat bahwa administrasi berfungsi untuk membantu executif untuk menjalankan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga harus dipisahkan dari politik.

“The field of administration is a field of business. It is removed from hurry and strife of politics; it is at most points stands apart even from debatable ground of constitutional study (..) the object of administrative study is to rescue executive methods from confussion and costliness of empirical experiment and set them upon foundation laid deep in stable principle”.

Pendirian Wilson ini menjadi dasar pemikiran awal kelahiran ilmu administrasi publik di awal abad 20. Karya penting yang memperkuat pandangan dikotomi antara administrasi dan politik adalah dikemukakan oleh Frank J Goodnow (1900) dan Leonard D White. Goodnow menegaskan bahwa terdapat dua fungsi yang berbeda dalam pemerintahan. Pertama, politik yaitu fungsi menyangkut pembuatan kebijakan atau expresi dari kehendak negara. Dan administrasi yaitu fungsi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Perbedaan ini didasarkan pada pemisahan kekuasaan. Cabang legislatif dibantu oleh kemampuan intrepretatif dari cabang kekuasaan judisial, bertugas menjalankan kehendak negara. Sedangkan cabang kekuasaan eksekutif bertugas untuk mengadministrasikan kebijakan tersebut secara imparsial dan non diskriminatif.

Pemisahan administrasi publik dari ilmu politik menjadi semakin kokoh dengan kontribusi dari prinsip prinsip saintifik dalam administrasi. Pada masa itu beberap pemikiran saintifik manajemen seperti yang dipublikasikan oleh Frederick Taylor (1912) dan Frederick Henry Fayol (1916) berjudul Administration Industrielle et Général sangat berpengaruh dalam perkembangan administrasi publik saat itu. Pengaruh pemikiran manajemen saintifik tersebut diperkuat dengan karya Luther Gullick dan Lyndall Urwick yang berjudul Papers on the science of administration (1937). Kedua penulis tersebut, hampir sama dengan Fayol dan Taylor berkeyakinan bahwa terdapat prinsip prinsip universal yang dapat diterapkan dalam mengelola di setiap organisasi baik pemerintah, perusahaan, organisasi sosial dsb. Prinsip tersebut adalah Planning, Organising, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting.

Generasi kedua

Memasuki tahun 1950an, ilmu administrasi publik dipengaruhi oleh dua pandangan yang berbeda. Peter Self menyebut masa ini adalah muncul adanya pluralisme teori administrasi publik. Ada dua pengaruh dalam perkembangan administrasi publik saat itu yaitu ilmu politik dan manajemen. Menguatnya pengaruh ilmu politik, dimulai dari pernyataan D. Waldo (1950) yang menyatakan bahwa “A theory of Public Administration means in our time a theory of politics also”. Ilmu politik sebagai ibu dari administrasi publik menyumbangkan pemikiran yang signifikan terhadap konsep konsep demokrasi, masyarakat pluralist, kesetaraan, dan birokrasi. Sumbangan ilmu politik ini lahir dari konteks dunia khususnya negara barat waktu itu yang dihadapkan pada masalah perang ideologi, dominasi birokrasi dalam menopang wellfare state. Ilmu politik menyumbangkan studi birokrasi dalam kaitannya dengan pembangunan politik. Hal ini misalnya terlihat dari karya La Palombara, Bureaucracy and political development (1963), Lucian W Pye (Crisis in political development, l972). Pengaruh ilmu politik juga membuahkan pendekatan baru dalam administrasi publik yaitu ilmu kebijakan publik. Hal ini dipelopori oleh karya terutama Linbolm (1968), Wildavsky (1964).

Demikian pula halnya dengan ilmu manajemen. Pengaruh ilmu manajemen dalam administrasi publik adalah cara pandang adanya prinsip prinsip manajemen yang dapat diterapkan di semua jenis organisasi. pandangan ini mendorong para sarjana administrasi publik membuat jurnal administrative science quarterly pada tahun 1956. Jurnal ini menggambarkan sikap para sarjana administrasi publik yang berpendapat bahwa ilmu administrasi adalah sama dengan ilmu manajemen (generic management) yang dapat diterapkan disegala bentuk organsisasi, publik, privat, sosial dsb. Karena pengaruh manajemen yang kuat dalam administrasi publik, banyak sekolah di awal tahun 1960an menempatkan studi administrasi bisnis dan administrasi publik dan ilmu sosial lainnya dalam satu naungan.

Perlu perkembangan karakter pluralisme dalam ilmu administrasi di dorong oleh ketertarikan masyarakat keilmuan terhadap peran birokrasi yang dominan setelah perang dunia kedua. Berbagai sumbangan dari disiplin ilmu lain disamping politik dan manajemen yang sangat signifikan adalah berasal dari ilmu sosiologi. Karya Michel Crozier Le phenomenon bureaucratic (1964), Merton (1954), Parkinson (1955), dsb. Para sosiolog memberikan sumbangan dalam pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika birokrasi dalam masyarakat.

Generasi ketiga administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-sekarang)

Perkembangan administrasi publik masa sebelumnya membentuk sikap percaya diri bagi sarjana dan penyelenggara pendidikan administrasi publik untuk menjadikan administrasi publik sebagai suatu disiplin tersendiri. Di Amerika, sekolah yang menyelenggarakan program administrasi publik mendirikan persatuan yaitu National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA) pada tahun 1970. Sebanyak 250 akademi dan universitas yang tergabung dalam asosiasi tersebut membuka program Master of Public Administration yang memberikan gelar MPA bagi lulusannya. Di tingkat internasional, pada tahun 1970 dibentuk IASIA (International Association of School and Institut of Administration) dengan anggota lebih dari 160 sekolah dan institut ilmu administrasi.

Generasi keempat

Menguatnya konsep konsep manajerialisme di awal tahun 1980an memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan konsep administrasi publik di tahun 1990an. Berawal dari kritik pendekatan public choice yang berkembang di tahun 1970an terhadap model birokrasi dalam negara negara yang menganut ideologi wellfare state, para akademisi dan praktisi di negara negara barat terdorong untuk menerapkan pendekatan manajemen sektor privat ke dalam sektor publik. Cara kerja sektor swasta yang menekankan kinerja, efisiensi, dan fleksibilitas dianggap merupakan formula yang tepat untuk memperbaiki masalah pemborosan, inefisiensi, iresponsifitas pemerintah yang banyak dikritik oleh para akademisi public choice. Trend manajerialisme di sektor publik mendorong pendekatan baru yang dikenal sebagai pendekatan new public management. Istilah “new” ini digunakan untuk membedakan dengan public management yang lama. Yang disebut belakangan ini, diartikan sebagai tindakan manajerial didalam konteks kebijakan tertentu dan kelembagaan. Menurut Ott, Hyde dan Shafritz dalam bukunya Public Management : The essential Readings (1991) public management memberikan tekanan bahwa “administrasi publik merupakan suatu profesi dan para public managers sebagai praktisi dari profesi tersebut”. Kendati menekankan aspek manajerialisme dalam penyelenggaraan kebijakan, konsep public management secara tegas berbeda dengan private sector management. Menurut Les Metclafe dan Sue Richards (1993 :115) “what distinguishes public management is explicit acknowledgement of responsibility for dealing with structural problems at the level of the system as a whole”. Public management adalah penerapan manajemen oleh para manajer publik di birokrasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan publik. Berbeda dengan konsep public management “lama”, menurut Christopher Hood (1991) new public management lebih menekankan pada pengukuran kinerja daripada proses penerapan kebijakan, lebih menitiknberatkan pada pelayanan yang kompetitif yang dijalankan melalui organisasi publik semi otonom atau sistem kontrak dengan swasta ketimbang melalui pelayanan oleh birokrasi dan memberikan kebebasan kepada manajer publik bekerja seperti rekannya di sektor swasta. Kendati demikian konsep new public management (NPM) tidak sepi dari kritik. Richard Rhodes (1994 :148) misalnya konsep tersebut cenderung menciptakan “bahaya adanya fragmentasi kelembagaan pemerintah, hilangnya akuntabilitas, dan merosotnya kemampuan pemerintah mengendalikan sistem”. Secara tegas, Rhodes berpendapat bahwa “NPM could be a disaster waiting to happen” (1994: 149).

Perdebatan antara “Old” Public Management” dan “New” Public Management” mendorong pendekatan baru yang memandang administrasi publik sebagai governance. Fokus utama bukan lagi pada pemerintah (government) sebagai sebuah institusi yang diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakat dan menjadi penyedia utama pelayanan publik melainkan lebih pada proses. Governance merupakan proses pemecahan masalah publik yang melibatkan instrumen hukum, kebijakan, kemitraan pemerintah dengan swasta maupun pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Implikasi dari pendekatan ini adalah :

a. Kaburnya batasan konsep pemerintah sebagai lembaga yang ekslusif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk penguatan gagasan demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah diharapkan mampu mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam memecahkan masalah masalah publik. Dalam konteks ini, konsep kunci pemerintahan telah bergeser dari konsep pemerintah sebagai “ruler” atau penguasa kepada konsep pemerintah sebagai pemberdaya (enabler). Demikian halnya gambaran proses pemerintahan yang bersifat hirarkis dan ekslusif bergeser kepada proses interaksi dalam sistem jejaring (network) dan kemitraan.

b. Menguatnya pendekatan multidispliner dalam studi ilmu administrasi publik. Mengaburnya batasan lembaga pemerintah yang tidak lagi bersifat ekslusif, membawa implikasi dalam dimensi keilmuan. Studi administrasi publik semakin bersifat multidipliner dengan kontribusi terutama dari displin ilmu politik, manajemen dan hukum. Ilmu politik memberikan pemahaman terhadap konteks operasional administrasi publik, sedangkan manajemen dan hukum memperkuat pemahaman atas sarana bertindak dari para manajer publik.

c. Menguatnya gagasan bahwa manajemen publik adalah sebuah profesi. Pemahaman bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses pemecahan masalah menuntut kemampuan konseptual dan teknis. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk memperkuat profesionalisme tidak saja bagi para manajer publik tetapi juga para pimpinan organisasi swasta dan masyarakat yang menjalankan kerjasama dengan insitusi pemerintah.

TIM Reformasi STIA-LAN.

**********

Paradigma Ilmu Administrasi Publik

Oleh : Rizki Al Kharim

Administrasi Negara baru muncul pada penghujung tahun 1960 an dan permulaan tahun 1970-an sebagai tanggapan atas rangsangan perang Vietnam, berlanjutnya keresahan rasial, berlangsungnya ketidak puasan atas basis intelektual Administrasi Negara dan perubahan umum dalam disiplin ilmu-ilmu social. Tiga koleksi esai utama umumnya dipandang termasuk administrasi Negara baru Toward a New Public Administration dari Frank Marini, Public Administration in a Time of Turbulence dari Dwight Waldo dan Neighborhood Control in The 1970’s dari George Frederickson – menggambarkan bahwa tidak ada suatu A.N baru baru maupun A.N baru tertentu. Yang ada adalah penafsiran yang beraneka warna tentang apa yang tengah berlangsung dalam ilmu – ilmu social dan pentingnya bagi masalah – masalah kemasyarakatan. Apa yang baru dalam A.N baru langsung mengalir dari nilai – nilai yang telah menuntut A.N tradisional. Dan A.N baru berjalan secara logis dari kumpulan pengetahuan baru dalam lmu ilmu social dan pengarahan ilmu-ilmu itu pada masalah public.

Ilmu Politik

Ilmu politik adalah disiplin induk, dan hampir semua perintis teori A.N dari Amerika adalah ahli ilmu politik (Wilson,Pfiffner,dsb). Ilm politik khususnya teori politik, secara tradisional telah menjadi focus pertimbangan yang paling lengkap dari pemikiran filosofis dan normative yang sekarang nampaknya sentral dalam A.N

Di universitas A.N adalah lebih daripada ilmu politik (mereka yang mempelajari / yang dilatih untuk A.N, lebih besar kemungkinannya mempelajari psikologi social dan ekonomi ketimbang ilmu politik pergeseran ilmu politik terlihat dalam didirikannya sekolah sekolah masalah masyarakat dan kebijakan Negara.

Dalam instansi pemerintahan, administrasi Negara telah senantiasa lebih dari ilmu politik karna pejabat pejabat biasanya para spesialis dari disiplin disiplin lain. Dan administrasi Negara telah kurang dari ilmu politik, seorang anak dari disiplin induk dengan hubungan yang kaku dengan induknya dan dengan suatu pencarian yang sungguh sungguh serta berhasil untuk memperolehnya. Administrasi Negara bukanlah suatu imu social atau disiplin melainkan suatu penerapan ilmu social (dan ilmu lain) pada masalah masalah kemasyarakatan

Lima model A.N

Lima model dasar dalam A.N kontemporer disebut model birokrasi politik klasik, model neobirokrasi model institusi, model hubungan kemanusian (Human relation models), model pilihan masyarakat (public choice model).

1.Model birokrasi politik

Model birokrasi memiliki dua komponen dasar, yang pertama adalah cara cara yang digunkan untuk mengatur orang orang dan pekerjaan dalam kerangka organisasi. Tipe ideal Max Weber adalah titik mula yang umum untuk setiap pemahaman aspek aspek structural birokrasi. Deskripsi hierarkinya beberapa pola perilaku yang ditunjukkan oleh mereka yang berada dalam organisasi organisasi scalar, seperti kecenderungan untuk merawat rekaman secara rapi untuk mengusahakan keseragaman dalam perintah dan semacamnya.

Dalam model birokrasi klasik, struktur dan manajemen mempunyai hubunga yang erat, terlihat dalam literature tentang reorganisasi. Masalah yang bersangkut paut dengan model birokrasi klasik adalah bahwa baik para praktisi maupun sarjana telah mencoba membuat ilmu terapan yang ketat tentang kerangka organisasi. Selain itu, masalahnya adalah mencptakan rancangan – rancangan yang cocok dengan sasarn organisasional sesuai dengan kebutuhan para pekerja dan diinginkan oleh seluruh masyarakat

2.Model Neobirokrasi

Model neobirokrasi merupakan salah satu produk era behavioral dalam ilmu soial. Dalam model neobirokrasi, keputusan merupakan unit analisa yang lebih umum, dengan proses pembuatan keputusan menjadi focus sentralnya. Pola pemikirannya bersifat “rasional” yakni, keputusan keputusan dibuat agar sebanyak mungkin mencapai tujuan tertentu. Pemahaman yang mendalam tentang pola pola pengendalian organisasi yang formal maupun informal, batas batas rasionalitas, dan semacamnya, tetapi versi – versi yang mendasar dari aliran neobirokrasi tetap tinggal dengan logika asli cara tujuan yang berkembang dari positivisme logis.pendekatan modern pada analisa kebijakan sangat memungkinkan administrator atau akademisi untuk menilai akibat atau hasil operasi program public dengan efektif daripada di masa lampau.

3.Model Institusi

Model institusi adalah hasil karya banyak ahli ilmu sosial pada tahun-tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an. Secara metodologi karya itu lebih keras daripada karya mereka yang mula-mula melukiskan birokrasi. Model institusi penjelmaan era behavioral, terutama dalam sosiologi dan ilmu politik. Para teoritisi dan institusi kurang berurusan dengan bagaimana merancangkan organisasi yang efisien, efektif dan produktif, namun lebih dengan bagaimana menganalisa dan memahami birokrasi – birokrasi yang ada.

Sarjana – sarjan apenganut aliran perilaku sekedar menghindari persoalan normative, menyatakan bahwa tugas mereka adalah menggambarkan organisasi, tidak menganjurkan resep – resep pemecahan. Usaha terperinci untuk mempertahankan nilai nilai model institusi dilakukan oleh Charles Lindbloom yang mempersoalkan bahwa rasionalitas bukan hanya tidak mungkin, melainkan juga tidak patut diinginkan. Dalam karyanya “The Intelligence of Democracy” decision making through mutual adjustment, dia mengemukakan bahwa birokrasi membuat keputusan satu demi satu, bahwa ini merupakan tawar-menawar dan kompromi-kompromi keputusan (sebenarnya tawar menawar dan kompromi-kompromi dari paera elit kelompok kepentingan), dan bahwa mereka menggerakkan pemerintahan secara sedikit demi sedikit ke arah sasaran-sasaran yang kabur.

4.Model Hubungan Kemanusiaan

Penekanan atas pengendalian , struktur, efisiensi, ekonomi dan rasionalitas dalam teori birokrasi sesungguhnya mengundang gerakan-gerakan hubungan kemanusiaan telah berkembang menjadi teori yang amat empiris dan berdasar penelitian.

Penerapan hubungan kemanusiaan pada pokoknya terwujud dalam dinamika kelompok, latihan kepekaan (sensitivity training), dan pengembangan organisasi. Nilai – nilai yang mendasari model hubungan kemanusiaan = partisipasi pekerja dan klien dalam pembuatan keputusan, pengurangan dalam persaingan antar perseoranan dan penekanan pada keterbukaan, kejujuran, aktualisasi diri, dan keputusan umum pekerja. Dampak model hubungan kemanusiaan ialah lambat dan sedikit. Aliran hubungan kemanusiaan telah menyodorkan bukti yang tidak bisa ditawar bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu pembagian otoritas dan kepuasan pekerja masing-masing berkorelasi positif dan produktivitas.

5.Model Pilihan Publik

Perangkat pengetahuan ini kaya dengan tradisi dan ketepatan intelektual, tetapi agak miskin dengan bukti-bukti empiris. Vincent Ostrom, dlam bukunya The Intellecual Crisis in American Public Administration, dia membandingkan sudut pandangan administrasi Negara yang dikembangka oleh Wodrow Wilson, yang dia sebut teori birokrasi dengan sudut pandangan teoritisi pilihan public, yang dia sebut suatu “Paradigma Administrasi Demokrasi”.

Dalam penilaian Ostrom, sudut pandangan Wilson merupakan suatu keberangkatan yang bersemangat dari sudut pandangan Hamilton-Madison tentang hakekat pemerintahan. Paradigma Wilson, atau paradigma birokratos mempunyai komponen bahwa akan senantiasa ada pusat kekuasaan yang dominan dalam setiap system pemerintahan suatu masyarakat akan dikendalikan oleh pusat kekuasaan tunggal itu dan semakin dipersatukan dan diarahkan kekuasaan itu dari pusat yang tunggal maka ia semakin tanggap; lapangan politik menetapkan tugas untuk administrasi; tetapi lapngan administrasi terletak di ruang lingkup yang wajar dari politik; kesempurnaan dalam tatanan-tatanan hirarki dari kepegawaian negeri yang secara professional terlatih memberikan kondisi-kondisi structural yang perlu untuk administrasi yang baik; dan kesempurnaan administrasi yang baik sebagaimana dinyatakan diatas merupakan suatu kondisi yang perlu untuk modernitas dalam peradaban manusia dan untuk kemajuam kesejahteraan manusia.

Sebaliknya, penafsiran Ostrom mengenai pandangan pilihan public yang didasarkan atas federalist atau Hamilton dan Madison, mempunyai wajah bahwa penyediaan barang dan pelayanan public bergantung pada kelompok pengambilan keputusan yang berbeda-beda,dan kelayakan politik tergantung pada serangkaian keputusan yang menguntungkan dalam semua struktur keputusan pokok sepanjang waktu.

Penafsiran Ostrom atas pendekatan pilihan public umumnya tidak diterima oleh pera teoritisi pilihan public, namun ia merupakan argument yang secara teoritis paling berkembang.

KESIMPULAN

Pada bab ini dinyatakan bahwa nilai-nilai yang menuntun administrasi negara tradisional – efisiensi, ekonomis, produktivitas, rasionalitas, akan mempunyai pengaruh besar atas administrasi negara baru. Model-model birokrasi klasik, neobirokrasi, dan institusi dari administrasi negara menekankan nilai-nilai ini dan cir-ciri mereka. Tetapi model hubungan kemanusiaan dan pilihan public adalah titik-titik berangkat karena mereka menekankan nilai-nilai kepuasan pekerja, perkembangan pribadi, martabat individu dan pilihan public.

*********

Administrasi Negara Baru

Oleh : Eka Dwi Murdiyati

Mengapa struktur organisasi itu penting ?

Karena struktur organisasi merinci pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan bagaimana berbagai tingkatan aktivitas berkaitan satu sama lain, sampai tingkat tertentu ia juga menunjukkan tingkat spesialisasi dari aktivitas kerja. Ia juga menunjukkan hirarki organisasi dan struktur wewenang, serta memperlihatkan hubungan pelaporannya. Selain itu, struktur organisasi juga memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta mengkoordinasikan hubungannya dengan lingkungan.

Apa yang dimaksud dengan pembagian kerja? Apa keuntungan dan kekurangannya?

Pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggungjawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

· Kekurangan pembagian kerja

Bila pembagian kerja dilaksanakan secara ekstrim maka dapat menimbulkan :

- Kebosanan

- Keletihan

- Monoton

- Kehilangan motivasi yang dapat menghasilkan ketidakefisienan dan bukan efisien

- Setiap pekerja bersifat lebih individual

- Kurangnya keharmonisan dalam suatu organisasi

- Pegawai terkadang tidak puas dengan hasil pembagian kerja tersebut

- Sumber keterasingan

· Kelebihan pembagian kerja

- Setiap individu bertanggungjawab pada satu kegiatan/pekerjaan tertentu sesuai dengan spesialisasinya

- Membantu koordinasi

- Memperlancar pengawasan

- Manfaat spesialisasi

- Menghemat biaya

- Menekankan itu pada hubungan manusiawi

- Menambah keterampilan

Apa yang ditunjukkan oleh sebuah bagan organisasi?

Bagan organisasi menunjukkan susunan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan bagaimana hubungan diantaranya. Bagan organisasi juga menggambarkan lima aspek struktur organisasi yang utama yaitu :

· Pembagian kerja : setiap kotak mewakili tanggung jawab seseorang atau subunit untuk bagian tertentu dari beban kerja organisasi.

· Manajer dan Bawahan : Garis tebal menunjukkan garis komando ( siapa melapor kepada siapa )

· Jenis kerja yang dilaksanakan : Label atau uraian kotak-kotak menunjukkan tugas-tugas kerja organisasi atau bidang-bidang tanggung jawab yang berbeda-beda.

· Pengelompokan bagian-bagian kerja : Keseluruhan bagan menunjukkan dasar pembagian aktivitas organisasi

· Tingkat manajemen : Sebuah bagan tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan secara perorangan tetapi juga hirarki pimpinan secara keseluruhan.

Apa yang menjadi pertimbangan pokok dalam memilih rentang manajemen?

1. Kesamaan fungsi yang disupervisi/diselidiki : sejauh mana kadar kesamaan fungsi atau tugas bawahan yang berada dibawah tanggung jawab manajer bersangkutan.

2. Jarak geografis dari fungsi yang disupervisi : seberapa dekat letak manajer dengan fungsi atau bawahan

3. Kerumitan fungsi yang disupervisi : hakikat fungsi atau tugas yang berada dibawah tanggung jawab manajer

4. Pengarahan dan pengendalian yang diperlukan bawahan : kadar supervisi yang diperlukan bawahan

5. Koordinasi yang diperlukan supervisor : kadar usaha manajer dalam memadukan fungsi atau tugas-tugas dalam subunit atau antar subunit dengan bagian organisasi lainnya

6. Perencanaan yang diperlukan supervisor : kadar sejauh mana manajer harus memprogramkan dan meninjau aktivitas sub unitnya

Apa yang disebut diferensiasi dan mengapa hal ini membuat koordinasi menjadi sulit?

Diferensiasi adalah perbedaan sikap dan gaya kerja yang cenderung timbul diantara para karyawan dan departemen-departemen dalam organisasi.

Karena Diferensiasi mendorong timbulnya konflik diantara individu-individu dan unit organisasi seperti :

§ Perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu

§ Perbedaan orientasi waktu

§ Perbedaan orientasi antarpribadi

§ Perbedaan formalitas struktur

6. Uraikan 3 pendekatan dasar untuk mencapai koordinasi yang efektif?

1. Hanya mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar : hirarki manajerial, rencana, dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur

2. Pendekatan kedua diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling lebih tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi.

3. Peningkatan koordinasi potensial, mengurangi kebutuhan akan koordinasi.

7. Bentuk struktur organisasi apa yang cocok dengan produk yang dihasilkan berdasarkan permintaan pelanggan dalam lingkungan yang stabil&produk yang dihasilkan secara masal dalam lingkungan yang tidak stabil?

Struktur organisasi divisional atas dasar langganan dengan pendekatan departementalisasi fungsional, lebih sesuai untuk produk yang dihasilkan berdasarkan permintaan pelanggan dalam lingkungan yang stabil. Sedangkan, bentuk Struktur organisasi divisional atas dasar produk tanpa pendekatan departementalisasi fungsional, lebih sesuai untuk produk yang dihasilkan secara masal dalam lingkungan yang tidak stabil.

8. Apa perbedaan antara pendekatan Burns dan Stalker pada desain organisasi serta pendekatan yang diusulkan oleh Weber dan Woodward?

Burns dan Stalker membedakan dua sistem organisasi (desain organisasi) pada mekanistis (aktivitas organisasi dibagi-bagi kedalam tugas khusus dan terpisah)dan organis(para individu lebih banyak bekerja didalam kelompok daripada bekerja sendiri-sendiri), sedangkan Weber dan Woodward melakukan pendekatan melalui struktur organisasi.

9.Dalam kondisi apa struktur matriks paling cocok dipergunakan? Apa keuntungan dan kerugiannya?

Sturktur matriks paling cocok dipergunakan disaat kondisi para karyawan mempunyai dua atasan sehingga mereka berada dibawah dua wewenang.

· Keuntungan struktur matriks

ü Memberikan keluwesan kepada organisasi

ü Merangsang kerja sama antardisiplin

ü Melibatkan, memotivasi, dan menantang para pegawai

ü Mengembangkan ketrampilan pegawai

ü Membebaskan pimpinan teras dari keharusan menyusun rencana

ü Merangsang orang untuk mengidentifikasi diri dengan produk akhir

ü Memungkinkan para pakar dialihkan ke setiap bidang yang memrlukannya

· Kerugian struktur matriks

ü Risiko timbulnya perasaan anarki

ü Medorong terjadinya persaingan kekuasaan

ü Dapat menimbulkan lebih banyak diskusi daripada tindakan

ü Menuntut adanya keterampilan yang tinggi dalam hubungan antarperorangan

ü Penerapannya memerlukan biaya besar

ü Ada risiko beberapa tim proyek mengerjakan tugas yang sama

ü Merugikan moral, jika pegawai harus dihukum kembali

10. Apa yang dimaksud dengan istilah struktur organisasi informal? Mengapa ini penting?

Struktur organisasi informal adalah organisasi yang berdiri diatas struktur yang tidak jelas, fleksibel, sukar didefinisikan, keanggotaanya sulit ditentukan dan pola hubungan diantara para anggota tanpa tujuan yang khusus.

Karena organisasi informal digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusiawi (human needs) yang tidak sepenuhnya dapat dipuaskan oleh organisasi formal, seperti kebutuhan hubungan sosial, rasa memiliki dan pengenalan diri, pengetahuan tentang perilaku yang diterima, perhatian, pelestarian nilai-nilai budaya, bantuan dalam pencapaian tujuan, kesempatan berpengaruh dan berkreasi, dan kebutuhan akan informasi serta berkomunikasi.

Daftar pustaka

Handoko,T.Hani. 1984. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta : BPFE
Stoner A.F, James. 1992. Manajemen Edisi 2 ( Revisi ). Jakarta : Erlangga
Stoner A.F, James.1996. Manajemen. Jakarta : Erlangga

Paradigma Ilmu Administrasi Publik

Administrasi Negara Baru

Ruang Lingkup Azas - Azas Manajemen

ABOUT AUTHOR

Rizki Al Kharim

Recent Posts

Popular

Categories

Featured Post

3 Contoh Vandel KKN yang Populer

Advertisement

About Me

Halaman

Popular Posts

Advertisement