Edu Plakat

Oleh : Rizki Al Kharim & Tatik Pujiati

Pada abad ke-20 Adminnistrasi Negara sangat berkembang pesat di Amerika,William G.Scott dan David K. Hart dalam kajian mereka yang sangat cerdas, Organization Amerika,menyatakan bahwa abad ke-20 ini adalah abad Amerika. Dominasi Amerika dalam abad ini berasal dari teknologi yang tinggi dan kesempurnaan keterampilan organisasai. Dengan keterampilan Amerika dalam membuat organisasi yang membuat Negara Amirika lebih maju. Administrasi tahun 1980-an lebih condong ke oganisasai,karena di akui organisasi adalah factor fundamental yang berfungsi dalam dunia nilai. Nilai-nilai administrasi tradisional telah membantu dengan baik melawan ujian waktu. Nilai efisiensi pemanfaatanya sebanyak mungkin untuk sejumlah tertentu sumberdaya – akan senantiasa merupakan dari bagian administrasi Negara. Dengan demikian juga dengan nilai ekonomi pembelanjaan sumber-sumber daya sedikit mungkin untuk tingkat produksi tertertu atau yang diinginkan. Organisasai harus dan membutuhkan perhatian khusus untuk menjadi eksis dan besar,seperti organisasi-organisasi public;pertama, tanggungjawab terakhir pejabat-pejabat terpilih untuk membuat pilihan public; kedua otoritas konstitusional dari pengadilan untuk menjadi penafsiran hukum tertinggi;ketiga, keabsahan semua kelompok yang kepentinggannya dirundingkan melalui proses-proses melalui kebijakan public; keempat,hak dan martabat masing-masing warga Negara individual;kelima, suatu keterikatan pada system ekonomi yang menjamin tersedianya lapangan kerja atas dasar upah yang wajar dan yang membantu penyediaan perumahan, barang-barang konsumsi dan pertubuhan ekonomi yang menunjang kemakmuran damn kesejahtraan umum. Nilai-nilai tradisional ini sama baik pada tahun-tahun 1980-an maupun pada masa lalu.

Agar perubahan efektif pada tahun-tahun organisasi-organisasi harus menyesuaikan terhadap perubahan yang sedang terjadi perubahan yang terjadi meliputi bidang sosial,ekonomi, dan politik.Pemimpin adalah factor penting dalam menghadapi adaptasi organisasi dengan perubahan jaman. Manajer yang baik pada tahun 1980-an harus tahu teknologi komunikasi modern. Para pelaku administrasi (administrator) harus berfikir keras bagaimana menjalankan organisasi dengan kunci mengetahui apa yang harus dilakukan dan berapa banyak harus dilakukan.

Administrasi Negara modern menurut Victor Thompson telah menyatakan bahwa mereka yang berhubungan dengn administrasi Negara baru sibuk dengan suatu usaha yang kurang ajar untuk mencari kedaulatan rakyat. Administarsi Negara harus netral dalam melaksanakan kebijakan public dan tidak melakukan dengn kegiatan dengn keinginannya sendiri dan melupakn tugas utamanya untuk melayani rakyat. Dlam buku ini, berhubungan dengn apa yang disebut administrasi Negara baru, menurut pandanngan saya karyawan public terbaik senantiasa bekarja menuruti cara yang baru saja digambarkan.

Individu dan Organisasi

Individu dan organisasai adalah dua studi baru yang penting tentang organisasi konteporer di Amerika pada pokoknya sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang serupa. Dunia kita semakin didomonir oleh organisasi-organisasi. Kita mengalami apa yang disebut keharusan berorganisasi (organization imperative). Dampak organisasi modern di Amerika mulai menerima cukup perhatian pada tahun 1950-an dan pada tahun 1970-an organisasi modern menjadi jelas menjadi sesuatu kekuatan yang tidak terdamaikan.Kemudian yang menjadi isu besar adalah keluhuran,harga diri, dan arti penting individu yang kebutuhan-kebutuhannya agak dipenuhi oleh organisasi itu. Sesuadah melakukan analisa berlian tentang Amerika, Scoot adan Hart menyimpulkan apa yang mereka sebut kemungkinan Masa depan (Probable Future) yang ciri utamanya adalahh kecenderungan menuju Amerika yang Totaliter. Mereka membuktikan bahwa organisasi modern adalah ciri yang utama dari totalisme karena ia merupakan ciri utama untuk pengendalian. Scoot dan Hart menyimpulkan bahwa pem pembaharuan ini oleh orang-orang prefesional, para prefesional ini harus mempelajari dalam dirinya mereka tidak akan menjadi orang-orang penting,dan senantiasa menjadi spesialis yang stabil. Dalam menjaga agar administrasi Negara tetap berkembang dan maju harus disimpan dalam sekolah-sekolah modern yang didalamnya mengajarkan konsep dasar hak-hak warga Negara, keterlibatan warga Negara dalam membuat keputusan organisasional dan pengertian-pengertian lain dari individu sebagai warga Negara. Kunci kestabilan warga Negara adalah mengembangkan, memelihara, dan melindung pola-pola disentralisasi, yakni ,pola yang memaksa supaya keputuasan diambil sedekat mungkin dengn warga-warga individual.

Analisa Thomson yang baru tentang organisasi menitik beratkan padaperanan-peranan dan fungsi-fungsinya dia dengn tepat mengamati organisasi yang besar membawa efek dehumanisasi terhadap individu-individu yang bekerja untuk organisasai dan di layani oleh organisasi tersebut , masalah dalam pandangan Thomson, adalah kegagalan organisasi untuk menggapai individu-secara kasih sayang. Thomson tak kurang keraguannya akan potensi ombudsmen untuk secara fundamental menyelesasikan masalah perasaan kasihan. Dan dia menjadi paling kritis terhadap pendekatan activist and involved dari apa yang disebut administrasi Negara baru.Thomson telah berjalan terlampau jahu dalam mengibaratkan organisasi dengn manusia. Dia telah menggambarkan organisasi sebagai sama sekali bebas dari orang-orang yang mengisinya dan entah bagaiman oerganisasi bisa hidup di luar mereka dan bebas dari mereka.

Salah satu yang merupakan isu terbesar oada tahun 1980-an adalah masalah prodoktivitas. Semua petunjuk yang ada memperlihatkan bahwa perbandingan barang dah jasa yang dihasilkan dengn tenaga kerja yang dipakai sedang merosot. Semakain banyak orang dalam angkatan kerja sedang menghasilkan semakin sedikit. Masalah prodoktivitas sedangn berpasangan dengan masalah pengurangan pendapatan dan pengeluaran, dapat kemungkinan mengurangi keadilan sosial. Apabila yang didapat semakin berkurang maka akan semakin berkurang yang di bagi. Apbila sejarah adalah penuntun, dalam kondisi kekurangan atau kesederhanan, mereka berada pada tingkat yang rendah dalam spektrum sosial dan ekonomi akan menerima yang paling sedikit. Kita sedang memasuki era dimana pejabat-pejabt publik berkepentingan sekali mengenai hak-hak warga Negara individual untuk menerima bagaian playanan masyarakat yang adil , Agar admistrasi Negara menjadi organisasi yang dapat mengentaskan masalah dalam publik dan menjadi solusi hidup masyarakat dalam suatu Negara.

********

Administrasi Negara Tahun 1980-an

Oleh : Rizki Al Kharim

Pada tataran keilmuan, administrasi publik mengalami perubahan dewasa ini terutama sejak tahun 1990an. Administrasi publik yang semula dianggap sebagai konsep ekslusif yang berfokus kepada masalah efisiensi dan efektifitas telah bergeser menjadi konsep yang multidisipliner. Administrasi publik tidak saja berfokus kepada efisiensi tetapi lebih luas lagi seperti isu demokrasi, pembedayaan, afirmative action dsb. Secara garis besar konsep administrasi publik dibagi menjadi empat generasi yaitu generasi pertama yang menonjolkan karakteristik scientific administration, generasi kedua yaitu pluralism administration dimana administrasi berkembang berkat dukungan atau kontribusi ilmu ilmu sosial yang lain, generasi ketiga yang ditandai dengan kedewasaan jatidiri administrasi publik sebagai domain studi tersendiri dan generasi keempat dimana administrasi dipandang sebagai proses governance.

Generasi pertama

Kendati pengajaran ilmu administrasi telah dimulai sejak abad 18 terutama melalui pengajaran kameralisme di Jerman oleh Frederick William (1788) dan di Prancis pada era Napoleon, dalam literatur administrasi publik, karya Wilson lebih banyak dikenal sebagai tonggak perkembangan awal pemikiran administrasi publik. Generasi pertama pemikiran administrasi publik banyak menekankan sisi scientifik dan prinsip prinsip universal untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Woodrow Wilson melalui karyanya “the study of administration”, tahun 1887, berpendapat bahwa administrasi merupakan hasil perkembangan dari ilmu politik. Seperti yang dikatakannya bahwa “The science of administration is the latest fruit of that study of the science politics which was begun some twenty-two hundred years ago..”. meskipun merupakan hasil dari perkembangan ilmu politik, Wilson menegaskan bahwa ilmu administrasi berbeda dengan ilmu politik. Wilson yang tertarik dengan administrasi yang dikembangkan di Prancis dan Jerman pada masa itu, berpendapat bahwa administrasi berfungsi untuk membantu executif untuk menjalankan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga harus dipisahkan dari politik.

“The field of administration is a field of business. It is removed from hurry and strife of politics; it is at most points stands apart even from debatable ground of constitutional study (..) the object of administrative study is to rescue executive methods from confussion and costliness of empirical experiment and set them upon foundation laid deep in stable principle”.

Pendirian Wilson ini menjadi dasar pemikiran awal kelahiran ilmu administrasi publik di awal abad 20. Karya penting yang memperkuat pandangan dikotomi antara administrasi dan politik adalah dikemukakan oleh Frank J Goodnow (1900) dan Leonard D White. Goodnow menegaskan bahwa terdapat dua fungsi yang berbeda dalam pemerintahan. Pertama, politik yaitu fungsi menyangkut pembuatan kebijakan atau expresi dari kehendak negara. Dan administrasi yaitu fungsi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Perbedaan ini didasarkan pada pemisahan kekuasaan. Cabang legislatif dibantu oleh kemampuan intrepretatif dari cabang kekuasaan judisial, bertugas menjalankan kehendak negara. Sedangkan cabang kekuasaan eksekutif bertugas untuk mengadministrasikan kebijakan tersebut secara imparsial dan non diskriminatif.

Pemisahan administrasi publik dari ilmu politik menjadi semakin kokoh dengan kontribusi dari prinsip prinsip saintifik dalam administrasi. Pada masa itu beberap pemikiran saintifik manajemen seperti yang dipublikasikan oleh Frederick Taylor (1912) dan Frederick Henry Fayol (1916) berjudul Administration Industrielle et Général sangat berpengaruh dalam perkembangan administrasi publik saat itu. Pengaruh pemikiran manajemen saintifik tersebut diperkuat dengan karya Luther Gullick dan Lyndall Urwick yang berjudul Papers on the science of administration (1937). Kedua penulis tersebut, hampir sama dengan Fayol dan Taylor berkeyakinan bahwa terdapat prinsip prinsip universal yang dapat diterapkan dalam mengelola di setiap organisasi baik pemerintah, perusahaan, organisasi sosial dsb. Prinsip tersebut adalah Planning, Organising, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting.

Generasi kedua

Memasuki tahun 1950an, ilmu administrasi publik dipengaruhi oleh dua pandangan yang berbeda. Peter Self menyebut masa ini adalah muncul adanya pluralisme teori administrasi publik. Ada dua pengaruh dalam perkembangan administrasi publik saat itu yaitu ilmu politik dan manajemen. Menguatnya pengaruh ilmu politik, dimulai dari pernyataan D. Waldo (1950) yang menyatakan bahwa “A theory of Public Administration means in our time a theory of politics also”. Ilmu politik sebagai ibu dari administrasi publik menyumbangkan pemikiran yang signifikan terhadap konsep konsep demokrasi, masyarakat pluralist, kesetaraan, dan birokrasi. Sumbangan ilmu politik ini lahir dari konteks dunia khususnya negara barat waktu itu yang dihadapkan pada masalah perang ideologi, dominasi birokrasi dalam menopang wellfare state. Ilmu politik menyumbangkan studi birokrasi dalam kaitannya dengan pembangunan politik. Hal ini misalnya terlihat dari karya La Palombara, Bureaucracy and political development (1963), Lucian W Pye (Crisis in political development, l972). Pengaruh ilmu politik juga membuahkan pendekatan baru dalam administrasi publik yaitu ilmu kebijakan publik. Hal ini dipelopori oleh karya terutama Linbolm (1968), Wildavsky (1964).

Demikian pula halnya dengan ilmu manajemen. Pengaruh ilmu manajemen dalam administrasi publik adalah cara pandang adanya prinsip prinsip manajemen yang dapat diterapkan di semua jenis organisasi. pandangan ini mendorong para sarjana administrasi publik membuat jurnal administrative science quarterly pada tahun 1956. Jurnal ini menggambarkan sikap para sarjana administrasi publik yang berpendapat bahwa ilmu administrasi adalah sama dengan ilmu manajemen (generic management) yang dapat diterapkan disegala bentuk organsisasi, publik, privat, sosial dsb. Karena pengaruh manajemen yang kuat dalam administrasi publik, banyak sekolah di awal tahun 1960an menempatkan studi administrasi bisnis dan administrasi publik dan ilmu sosial lainnya dalam satu naungan.

Perlu perkembangan karakter pluralisme dalam ilmu administrasi di dorong oleh ketertarikan masyarakat keilmuan terhadap peran birokrasi yang dominan setelah perang dunia kedua. Berbagai sumbangan dari disiplin ilmu lain disamping politik dan manajemen yang sangat signifikan adalah berasal dari ilmu sosiologi. Karya Michel Crozier Le phenomenon bureaucratic (1964), Merton (1954), Parkinson (1955), dsb. Para sosiolog memberikan sumbangan dalam pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika birokrasi dalam masyarakat.

Generasi ketiga administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-sekarang)

Perkembangan administrasi publik masa sebelumnya membentuk sikap percaya diri bagi sarjana dan penyelenggara pendidikan administrasi publik untuk menjadikan administrasi publik sebagai suatu disiplin tersendiri. Di Amerika, sekolah yang menyelenggarakan program administrasi publik mendirikan persatuan yaitu National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA) pada tahun 1970. Sebanyak 250 akademi dan universitas yang tergabung dalam asosiasi tersebut membuka program Master of Public Administration yang memberikan gelar MPA bagi lulusannya. Di tingkat internasional, pada tahun 1970 dibentuk IASIA (International Association of School and Institut of Administration) dengan anggota lebih dari 160 sekolah dan institut ilmu administrasi.

Generasi keempat

Menguatnya konsep konsep manajerialisme di awal tahun 1980an memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan konsep administrasi publik di tahun 1990an. Berawal dari kritik pendekatan public choice yang berkembang di tahun 1970an terhadap model birokrasi dalam negara negara yang menganut ideologi wellfare state, para akademisi dan praktisi di negara negara barat terdorong untuk menerapkan pendekatan manajemen sektor privat ke dalam sektor publik. Cara kerja sektor swasta yang menekankan kinerja, efisiensi, dan fleksibilitas dianggap merupakan formula yang tepat untuk memperbaiki masalah pemborosan, inefisiensi, iresponsifitas pemerintah yang banyak dikritik oleh para akademisi public choice. Trend manajerialisme di sektor publik mendorong pendekatan baru yang dikenal sebagai pendekatan new public management. Istilah “new” ini digunakan untuk membedakan dengan public management yang lama. Yang disebut belakangan ini, diartikan sebagai tindakan manajerial didalam konteks kebijakan tertentu dan kelembagaan. Menurut Ott, Hyde dan Shafritz dalam bukunya Public Management : The essential Readings (1991) public management memberikan tekanan bahwa “administrasi publik merupakan suatu profesi dan para public managers sebagai praktisi dari profesi tersebut”. Kendati menekankan aspek manajerialisme dalam penyelenggaraan kebijakan, konsep public management secara tegas berbeda dengan private sector management. Menurut Les Metclafe dan Sue Richards (1993 :115) “what distinguishes public management is explicit acknowledgement of responsibility for dealing with structural problems at the level of the system as a whole”. Public management adalah penerapan manajemen oleh para manajer publik di birokrasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan publik. Berbeda dengan konsep public management “lama”, menurut Christopher Hood (1991) new public management lebih menekankan pada pengukuran kinerja daripada proses penerapan kebijakan, lebih menitiknberatkan pada pelayanan yang kompetitif yang dijalankan melalui organisasi publik semi otonom atau sistem kontrak dengan swasta ketimbang melalui pelayanan oleh birokrasi dan memberikan kebebasan kepada manajer publik bekerja seperti rekannya di sektor swasta. Kendati demikian konsep new public management (NPM) tidak sepi dari kritik. Richard Rhodes (1994 :148) misalnya konsep tersebut cenderung menciptakan “bahaya adanya fragmentasi kelembagaan pemerintah, hilangnya akuntabilitas, dan merosotnya kemampuan pemerintah mengendalikan sistem”. Secara tegas, Rhodes berpendapat bahwa “NPM could be a disaster waiting to happen” (1994: 149).

Perdebatan antara “Old” Public Management” dan “New” Public Management” mendorong pendekatan baru yang memandang administrasi publik sebagai governance. Fokus utama bukan lagi pada pemerintah (government) sebagai sebuah institusi yang diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakat dan menjadi penyedia utama pelayanan publik melainkan lebih pada proses. Governance merupakan proses pemecahan masalah publik yang melibatkan instrumen hukum, kebijakan, kemitraan pemerintah dengan swasta maupun pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Implikasi dari pendekatan ini adalah :

a. Kaburnya batasan konsep pemerintah sebagai lembaga yang ekslusif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk penguatan gagasan demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah diharapkan mampu mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam memecahkan masalah masalah publik. Dalam konteks ini, konsep kunci pemerintahan telah bergeser dari konsep pemerintah sebagai “ruler” atau penguasa kepada konsep pemerintah sebagai pemberdaya (enabler). Demikian halnya gambaran proses pemerintahan yang bersifat hirarkis dan ekslusif bergeser kepada proses interaksi dalam sistem jejaring (network) dan kemitraan.

b. Menguatnya pendekatan multidispliner dalam studi ilmu administrasi publik. Mengaburnya batasan lembaga pemerintah yang tidak lagi bersifat ekslusif, membawa implikasi dalam dimensi keilmuan. Studi administrasi publik semakin bersifat multidipliner dengan kontribusi terutama dari displin ilmu politik, manajemen dan hukum. Ilmu politik memberikan pemahaman terhadap konteks operasional administrasi publik, sedangkan manajemen dan hukum memperkuat pemahaman atas sarana bertindak dari para manajer publik.

c. Menguatnya gagasan bahwa manajemen publik adalah sebuah profesi. Pemahaman bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses pemecahan masalah menuntut kemampuan konseptual dan teknis. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk memperkuat profesionalisme tidak saja bagi para manajer publik tetapi juga para pimpinan organisasi swasta dan masyarakat yang menjalankan kerjasama dengan insitusi pemerintah.

TIM Reformasi STIA-LAN.

**********

Paradigma Ilmu Administrasi Publik

Oleh : Rizki Al Kharim

Administrasi Negara baru muncul pada penghujung tahun 1960 an dan permulaan tahun 1970-an sebagai tanggapan atas rangsangan perang Vietnam, berlanjutnya keresahan rasial, berlangsungnya ketidak puasan atas basis intelektual Administrasi Negara dan perubahan umum dalam disiplin ilmu-ilmu social. Tiga koleksi esai utama umumnya dipandang termasuk administrasi Negara baru Toward a New Public Administration dari Frank Marini, Public Administration in a Time of Turbulence dari Dwight Waldo dan Neighborhood Control in The 1970’s dari George Frederickson – menggambarkan bahwa tidak ada suatu A.N baru baru maupun A.N baru tertentu. Yang ada adalah penafsiran yang beraneka warna tentang apa yang tengah berlangsung dalam ilmu – ilmu social dan pentingnya bagi masalah – masalah kemasyarakatan. Apa yang baru dalam A.N baru langsung mengalir dari nilai – nilai yang telah menuntut A.N tradisional. Dan A.N baru berjalan secara logis dari kumpulan pengetahuan baru dalam lmu ilmu social dan pengarahan ilmu-ilmu itu pada masalah public.

Ilmu Politik

Ilmu politik adalah disiplin induk, dan hampir semua perintis teori A.N dari Amerika adalah ahli ilmu politik (Wilson,Pfiffner,dsb). Ilm politik khususnya teori politik, secara tradisional telah menjadi focus pertimbangan yang paling lengkap dari pemikiran filosofis dan normative yang sekarang nampaknya sentral dalam A.N

Di universitas A.N adalah lebih daripada ilmu politik (mereka yang mempelajari / yang dilatih untuk A.N, lebih besar kemungkinannya mempelajari psikologi social dan ekonomi ketimbang ilmu politik pergeseran ilmu politik terlihat dalam didirikannya sekolah sekolah masalah masyarakat dan kebijakan Negara.

Dalam instansi pemerintahan, administrasi Negara telah senantiasa lebih dari ilmu politik karna pejabat pejabat biasanya para spesialis dari disiplin disiplin lain. Dan administrasi Negara telah kurang dari ilmu politik, seorang anak dari disiplin induk dengan hubungan yang kaku dengan induknya dan dengan suatu pencarian yang sungguh sungguh serta berhasil untuk memperolehnya. Administrasi Negara bukanlah suatu imu social atau disiplin melainkan suatu penerapan ilmu social (dan ilmu lain) pada masalah masalah kemasyarakatan

Lima model A.N

Lima model dasar dalam A.N kontemporer disebut model birokrasi politik klasik, model neobirokrasi model institusi, model hubungan kemanusian (Human relation models), model pilihan masyarakat (public choice model).

1.Model birokrasi politik

Model birokrasi memiliki dua komponen dasar, yang pertama adalah cara cara yang digunkan untuk mengatur orang orang dan pekerjaan dalam kerangka organisasi. Tipe ideal Max Weber adalah titik mula yang umum untuk setiap pemahaman aspek aspek structural birokrasi. Deskripsi hierarkinya beberapa pola perilaku yang ditunjukkan oleh mereka yang berada dalam organisasi organisasi scalar, seperti kecenderungan untuk merawat rekaman secara rapi untuk mengusahakan keseragaman dalam perintah dan semacamnya.

Dalam model birokrasi klasik, struktur dan manajemen mempunyai hubunga yang erat, terlihat dalam literature tentang reorganisasi. Masalah yang bersangkut paut dengan model birokrasi klasik adalah bahwa baik para praktisi maupun sarjana telah mencoba membuat ilmu terapan yang ketat tentang kerangka organisasi. Selain itu, masalahnya adalah mencptakan rancangan – rancangan yang cocok dengan sasarn organisasional sesuai dengan kebutuhan para pekerja dan diinginkan oleh seluruh masyarakat

2.Model Neobirokrasi

Model neobirokrasi merupakan salah satu produk era behavioral dalam ilmu soial. Dalam model neobirokrasi, keputusan merupakan unit analisa yang lebih umum, dengan proses pembuatan keputusan menjadi focus sentralnya. Pola pemikirannya bersifat “rasional” yakni, keputusan keputusan dibuat agar sebanyak mungkin mencapai tujuan tertentu. Pemahaman yang mendalam tentang pola pola pengendalian organisasi yang formal maupun informal, batas batas rasionalitas, dan semacamnya, tetapi versi – versi yang mendasar dari aliran neobirokrasi tetap tinggal dengan logika asli cara tujuan yang berkembang dari positivisme logis.pendekatan modern pada analisa kebijakan sangat memungkinkan administrator atau akademisi untuk menilai akibat atau hasil operasi program public dengan efektif daripada di masa lampau.

3.Model Institusi

Model institusi adalah hasil karya banyak ahli ilmu sosial pada tahun-tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an. Secara metodologi karya itu lebih keras daripada karya mereka yang mula-mula melukiskan birokrasi. Model institusi penjelmaan era behavioral, terutama dalam sosiologi dan ilmu politik. Para teoritisi dan institusi kurang berurusan dengan bagaimana merancangkan organisasi yang efisien, efektif dan produktif, namun lebih dengan bagaimana menganalisa dan memahami birokrasi – birokrasi yang ada.

Sarjana – sarjan apenganut aliran perilaku sekedar menghindari persoalan normative, menyatakan bahwa tugas mereka adalah menggambarkan organisasi, tidak menganjurkan resep – resep pemecahan. Usaha terperinci untuk mempertahankan nilai nilai model institusi dilakukan oleh Charles Lindbloom yang mempersoalkan bahwa rasionalitas bukan hanya tidak mungkin, melainkan juga tidak patut diinginkan. Dalam karyanya “The Intelligence of Democracy” decision making through mutual adjustment, dia mengemukakan bahwa birokrasi membuat keputusan satu demi satu, bahwa ini merupakan tawar-menawar dan kompromi-kompromi keputusan (sebenarnya tawar menawar dan kompromi-kompromi dari paera elit kelompok kepentingan), dan bahwa mereka menggerakkan pemerintahan secara sedikit demi sedikit ke arah sasaran-sasaran yang kabur.

4.Model Hubungan Kemanusiaan

Penekanan atas pengendalian , struktur, efisiensi, ekonomi dan rasionalitas dalam teori birokrasi sesungguhnya mengundang gerakan-gerakan hubungan kemanusiaan telah berkembang menjadi teori yang amat empiris dan berdasar penelitian.

Penerapan hubungan kemanusiaan pada pokoknya terwujud dalam dinamika kelompok, latihan kepekaan (sensitivity training), dan pengembangan organisasi. Nilai – nilai yang mendasari model hubungan kemanusiaan = partisipasi pekerja dan klien dalam pembuatan keputusan, pengurangan dalam persaingan antar perseoranan dan penekanan pada keterbukaan, kejujuran, aktualisasi diri, dan keputusan umum pekerja. Dampak model hubungan kemanusiaan ialah lambat dan sedikit. Aliran hubungan kemanusiaan telah menyodorkan bukti yang tidak bisa ditawar bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu pembagian otoritas dan kepuasan pekerja masing-masing berkorelasi positif dan produktivitas.

5.Model Pilihan Publik

Perangkat pengetahuan ini kaya dengan tradisi dan ketepatan intelektual, tetapi agak miskin dengan bukti-bukti empiris. Vincent Ostrom, dlam bukunya The Intellecual Crisis in American Public Administration, dia membandingkan sudut pandangan administrasi Negara yang dikembangka oleh Wodrow Wilson, yang dia sebut teori birokrasi dengan sudut pandangan teoritisi pilihan public, yang dia sebut suatu “Paradigma Administrasi Demokrasi”.

Dalam penilaian Ostrom, sudut pandangan Wilson merupakan suatu keberangkatan yang bersemangat dari sudut pandangan Hamilton-Madison tentang hakekat pemerintahan. Paradigma Wilson, atau paradigma birokratos mempunyai komponen bahwa akan senantiasa ada pusat kekuasaan yang dominan dalam setiap system pemerintahan suatu masyarakat akan dikendalikan oleh pusat kekuasaan tunggal itu dan semakin dipersatukan dan diarahkan kekuasaan itu dari pusat yang tunggal maka ia semakin tanggap; lapangan politik menetapkan tugas untuk administrasi; tetapi lapngan administrasi terletak di ruang lingkup yang wajar dari politik; kesempurnaan dalam tatanan-tatanan hirarki dari kepegawaian negeri yang secara professional terlatih memberikan kondisi-kondisi structural yang perlu untuk administrasi yang baik; dan kesempurnaan administrasi yang baik sebagaimana dinyatakan diatas merupakan suatu kondisi yang perlu untuk modernitas dalam peradaban manusia dan untuk kemajuam kesejahteraan manusia.

Sebaliknya, penafsiran Ostrom mengenai pandangan pilihan public yang didasarkan atas federalist atau Hamilton dan Madison, mempunyai wajah bahwa penyediaan barang dan pelayanan public bergantung pada kelompok pengambilan keputusan yang berbeda-beda,dan kelayakan politik tergantung pada serangkaian keputusan yang menguntungkan dalam semua struktur keputusan pokok sepanjang waktu.

Penafsiran Ostrom atas pendekatan pilihan public umumnya tidak diterima oleh pera teoritisi pilihan public, namun ia merupakan argument yang secara teoritis paling berkembang.

KESIMPULAN

Pada bab ini dinyatakan bahwa nilai-nilai yang menuntun administrasi negara tradisional – efisiensi, ekonomis, produktivitas, rasionalitas, akan mempunyai pengaruh besar atas administrasi negara baru. Model-model birokrasi klasik, neobirokrasi, dan institusi dari administrasi negara menekankan nilai-nilai ini dan cir-ciri mereka. Tetapi model hubungan kemanusiaan dan pilihan public adalah titik-titik berangkat karena mereka menekankan nilai-nilai kepuasan pekerja, perkembangan pribadi, martabat individu dan pilihan public.

*********

Administrasi Negara Tahun 1980-an

Paradigma Ilmu Administrasi Publik

Administrasi Negara Baru

ABOUT AUTHOR

Rizki Al Kharim

Recent Posts

Popular

Categories

Featured Post

3 Contoh Vandel KKN yang Populer

Advertisement

About Me

Halaman

Popular Posts

Advertisement