Dimensi Kebijakan Publik Sebagai Fokus Evaluasi Kebijakan

Oleh : Gevin L & Eka M





          Penjelasan dari gambar di atas akan di ulas di bawah ini tetapi sebelumnya lebih dulu kita mengetahui dari masing-masing komponen dari evaluasi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

KEBIJAKAN PUBLIK
Pada dasarnya  kebijakan publik merupakan:
¨      Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah.
¨      Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
¨      Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
PERUMUSAN KEBIJAKAN
Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak yang dapat mewakili berbagai unsur yang mempunyai kepentingan dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat.  Wakil-wakil dari berbagai unsur dalam proses perumusan kebijakan disebut sebagai pemain kebijakan atau dikenal dengan istilah “stakeholder”.  Stakeholder dalam perumusan kebijakan publik terdiri dari : 
a.  Stakeholder Kunci
Stakeholder kunci adalah mereka yang berasal dari unsur-unsur yang memiliki kewenangan secara legal dalam membuat keputusan sesuai dengan bidang kebijakan publik yang akan dirumuskan.  Secara umum, stakeholder kunci adalah lembaga eksekutif (lembaga pemerintah) dan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). 
b.  Stakeholder Primer
Stakeholder primer adalah mereka yang berasal dari unsur-unsur yang memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek.  Stakeholder primer biasanya terdiri dari: 1) wakil-wakil dari masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak kebijakan (positif maupun negatif), 2) tokoh-tokoh masyarakat dan 3) wakil-wakil dari unsur manajer publik yaitu lembaga-lembaga atau badan publik yang bertanggung jawab dalam penentuan dan penerapan suatu keputusan.
c.   Stakeholder Sekunder
Stakeholder sekunder adalah mereka yang berasal dari unsur-unsur yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan kebijakan yang akan ditetapkan tetapi memiliki kepedulian dan perhatian utamanya terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah.  Stakeholder sekunder antara lain terdiri dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, organisasi profesional dan kelompok-kelompok kritis. 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat.

KINERJA KEBIJAKAN
Pada dasarnya kinerja kebijakan berhubungan dengan implementasi kebijakan dimana ketidakefektivan pemerintah  dalam mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai program, baru mampu untuk mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan apabila tidak diimbangi dengan kinerja implementasi kebijakan publik. Kinerja implementasi kebijakan publik memungkinkan mengandung resiko untuk gagal. Menurut Hogwood dan Gunn (1986) telah membagi kategori kegagalan kebijakan menjadi dua yaitu nonimplementation (tidak terimplementasikan) dan  unsuccessful implementation (implemtasi yang tidak berhasil). Kinerja implementasi kebijakan berkenaan dengan tugas dari bagian implementasi kebijakan dimana memilih variabel-variabel yang dapat diubah atau variabel yang tidak bisa diubah.

LINGKUNGAN KEBIJAKAN
          Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang berada di luar kendali dari kebijakan publik sehingga sering kali lingkungan “dikeluarkan” dari evaluasi kebijakan publik dimana mendapat sedikit sekali perhatian. Namun demikian, keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan tidak lagi ditentukan oleh kebijakan dan implementasinya tetapi juga ditentukan dengan perubahan lingkungan. Perubahan saat kebijakan dilakukan maupun di masa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat sehingga lingkungan kebijakan harus dikedepankan. Banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ketika selesai dibuat, mendadak sudah menjadi usang karena perubahan sehingga setiap pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus sadar bahwa lingkungan adalah faktor ketiga yang menentukan keberhasilan kebijakan.

EVALUASI KEBIJAKAN
Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu sebagai berikut:
a. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Hal ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor apa yang menyebabkannya.
b. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan penilaian apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan.
Untuk memenuhi tugas tersebut, evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis dan rekomendasi. Spesifikasi meliputi identifikasi tujuan atau kriteria di mana program tersebut akan dievaluasi. Ukuran atau kriteria ini yang akan kita pakai untuk meniali manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Rekomendasi yakni penentuan tentang apa yang harus dilakukan di masa datang (ex ante).
HUBUNGAN
Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik. Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu dilaksanakan, untuk melihat ksenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan, untuk menutup atau mengurangi kesenjangan antara pencapaian dengan harapan dari suatu kebijakan. Jadi, evaluasi kebijakan public bersifat positif karena mencari kekurangan dan menutup kekuarangan dalm suatu kebijakan.
Evaluasi kebijakan publik tidak hanya sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja tetapi juga evaluasi kebijakan publik juga mencakup 3 komponen yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan karena ketiga komponen menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.
Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi post-tindakan yaitu lebih kepada proses dalam perumusan kebijakan daripada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati oleh pemerintah yang harus melibatkan berbagai pihak yang dapat mewakili berbagai unsur yang mempunyai kepentingan dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat. Dalam tahap evaluasi perumusan kebijakan juga berkenaan dengan kinerja kebijakan karena menentukan bagaimana kinerja kebijakan dalam menangani masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan model kebijakan publik
Setelah mengetahui evaluasi pada perumusan kebijakan yaitu apakah kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara proses atau apakah kebijakan itu bermuatan hal-hal yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan maka tahap selanjutnya adalah evaluasi implementasi kebijakan yang juga berkenaan dengan kinerja kebijakan dimana tujuannya adalah mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya variasi dalam suatu kebijaka, dan juga bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik. Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut timing evaluasi yaitu sebelum dilaksanakan disebut sebagai evaluasi summatif, pada waktu dilakasanakan disebut juga evaluasi proses, dan setelah dilaksanakan disebut juga evaluasi konsekuensi kebijakan dan evaluasi pengaruh kebijakan.
Evaluasi lingkungan kebijakan public juga harus diperhatikan dalam evaluasi kebijakan public karena keberhasilan dan kegagalan kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya tetapi juga dukungan dari longkungan. Pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus sadar bahwa evaluasi lingkungan kebijakan juga penting. Evaluasi lingkungan kebijakan dibagi menjadi dua yaitu pertama, evaluasi lingkungan perumusan kebijakan yang menghasilkan sebuah deskripsi bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan kenapa kebijakan seperti itu dan kedua, evaluasi lingkungan implementasi kebijakan yang berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan. Pada dasarnya, evaluasi lingkungan kebijakan public memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan diimplementasikan yang berkenaan strategi meningkatkan kinerja kebijakan itu sendiri.


DAFTAR PUSTAKA


D, Nugroho Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo.
Dunn, William N. 1981. Public Policy Analysis; An Introduction. New Jersey: Prentice – Hall.
H. Soenarko SD. 2000. Public Policy; Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press.
Jones, Charles O. 1977. An Introduction to The Study of Public Policy. California: Duxbury Press.
Syahrin, Narhasy. 2006. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Mida Pustaka.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.



*********
Previous
Next Post »
Thanks for your comment