BAB I

PENDAHULUAN

Sejak Prof.Dwight Waldo mempelopori suatu konferensi administrasi Negara yang menggegerkan dunia administrasi Negara dan yang akhirnya melahirkan gerakan Neo Public Administration, yang kemudian di ikuti dengan terbitnya buku-buku tentang New Public Administration, maka masalah pelayanan public menjadi politik yang menarik dan banyak dikaji oleh para ahli dan para pemerhati masalah administrasi public seperti halnya tekad dari pemerintah untuk senantiasa memperbaiki pelayanan public dan berupaya secara terus menerus memperbaiki kinerja unit dengan menetapkan berbagai strategi dan mengembangkan diskresi, sehingga secara berlahan dapat mendorong peningkatan kinerja yang signifikan dalam pelayanan public di daerah walau kadang masih jauh dari harapan dan tuntutan masyarakat.

Pelayanan public dalam konteks ini merupakan tatanan paling bawah dan paling operasional dari strategi besar reformasi birokrasi, karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Demikian pula yang di lakukan oleh Satlantas Polwiltabes Surabaya dengan melakukan terobosan pelayanan SIM Corner di pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza Surabaya. Hal ini sangat memudahkan, nyaman dan menyenangkan karena tidak perlu antri lama dan kita juga bisa atur dengan aktifitas kerja, karena waktu pelayanan mengikuti jam kerja Mall yaitu jam 10 pagi sampai dengan 10 malam dan bahkan hari minggu juga tetap beroperasi.

SIM corner Merupakan pelayanan perpanjangan SIM, Perkembangan dari terobosan pelayanan public yang di awali dengan perbaikan layanan di Satpas Colombo, SIM Keliling, SIM Keliling Night Service dan SIM keliling Sunday Morning Service (SMS). Oleh karena itu keberadaan SIM corner Menjadi sebuah terobosan pelayanan public unggulan yang selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan yaitu cepat, ramah dan transparan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Maklumat Kapolda Jatim yang Terpampang di Depan Pintu Masuk SIM Corner.

Mahalnya terobosa inovatif pelayanan ini ternyata mendapat imbalan setimpakl dari masyarakat, buktinya dalam waktu tiga bulan saja sejak dibuka pertama kali pada tanggal 14 Desember 2007 sudah 12.500 orang yang dilayani di SIM  Corner dan setiap bulannya mengalami peningkatan karena masyarakat merasakan banyak kemudahan, kenyamanan dalam pengurusan perpanjangan SIM, Tidak berlebihan jika pakar marketing Indonesia, Hermawan Kartajaya dan museum Indonesia (MURI), memberikan apresiasiterhadap terobosan pelayanan ini. SIM Corner adalah pertama di INDONESIA bahkan mungkin di dunia, mengurus SIM di Mall.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah strategi apa yang diterapkan pada SIM CORNER di Tunjungan PLAZA Surabaya dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik untuk mewujudkan Good Local Governance.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan pada SIM CORNER di Tunjungan Plaza Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan public untuk mewujudkan Good Local Governance.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Good governance merupakan sebuah bentuk kesadaran akan sebuah bentuk kesadaran akan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam serta dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Persyratan terpenting bagi good governance adalah demokrasi yang meliputi kewajiban akuntabilitas dan kesediaan untuk bereaksi positif terhadap aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat. Good governance diartikan sebagai pemerintahan yang memberi ruang yang seluas-luasnya bagi warga sipil diluar sector Negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan sering pula, good governance di kaitkan dengan penyelenggaraan public.

Terkait dengan karakteristik Good Governance, pemerintah Inggris, dalam hal ini ODA menjelaskan karakteristik Good Governance mencakup legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hokum-hukum dan hak asasi manusia. World Bank tahun 1994 merumuskan enam karakteristik Good Governance yaitu:

1.         Masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris

2.         Terbuka

3.         Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi

4.         Eksekutif yang bertanggung jawab

5.         Birokrasi professional

6.         Aturan hokum yang jelas

Dengan diilhami oleh nrumusan-rumusan yang dibuta oleh beberapa lembaga internasional tersebut, maka asosiasi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia menyusun 10 prinsip tata pemerintahan daerah yang baik yang menjadi acuan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu:

1.         Partisipasi masyarakat

2.         Kekuatan hokum

3.         Transpaaran

4.         Kasamaan

5.         Responsive

6.         Mempunyai visi yang jelas

7.         Akuntabilitas

8.         Supersive

9.         Efisiensi dan efektivitas

10.       Professional

Sepuluh prinsip yang dirumuskan di atas memang cukup ideal untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Persoalannya, adalah pada seberapa besar kemauan dan kesanggupan para penyelenggara pemerintahan di daerah menerapkan dan menjabarkan kesepuluh prinsip tersebut secara konsisten dalam penyelenggaraan pada unit kerjanya masing-masing.

Pelayanan public merupakan suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada public melalui penyediaan barang atau jasa yang diperlukan oleh mereka. Davidow (dalam Zauhar, 2001) menyebutkan bahwa pelayanan adalah jika hal-hal yang diterapkan terhadap suatu produk akan meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggaran.pelayanan yang baik membutuhkan instruktur pelayanan yang baik pula. Dan hal yang paling penting adalah membuat setiap orang dalam organisasi pada kualitas.

Kualitas pealayanan oleh Lovelock (1988) didefinisikan sebagai berikut: penyesuaian terhadap perincian-perincian dimana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya control terus menerus untuk mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

Pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan (Lovelock, 1988).

Dalam perkembangan berikutnya ternyata hakekat pelayanan public bukan semata-mata persoalan administraqtive belaka seperti pemberian ijin dan pengesahannya, atau pemenuhan kebutuhan fisik seperti pengadaan pasar dan puskesmas, tetapi ia mencakup persoalan yang lebih mendasar yakni pemenuhan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sangat diutamakan mengingat keduanya mempunyai pengaruh yang besar kapada keberlangsungan dan berkembangnya misi suatu organisasi.

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan public merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi factual kualitas pelayanan public yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintah yang tidak terpuji, korup, dan tidak tanggung jawab. Adapun beberapa konsep yang ditawarkan oleh para ahli untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, salah satu diantaranya adalah konsep Osborne dan Gaebler (1996), yang telah memberikan perspektif baru dalam pengelolaan pemerintahan diseluruh penjuru dunia. Kemudaian dijabarkan oleh Osborne dan Plastrik (2001), peningkatan pelayanan public di lingkungan birokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan 5 strategi, yaitu:

1.         Strategi pengembangan struktur

2.         Strategi pengembangan/penyederhanaan system dan prosedur

3.         Strategi pengembangan infrastruktur

4.         Strategi pengembangan kultur dalam organisasi

5.         Strategi pengembangan kewirausahaan

Pendapat yang lain disampaikan oleh Sujardi (2010) berkaitan dengan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah pengembangan kelembagaan birokrasi pemerintah, pembaharuan sikap dan karakter aparatur birokrasi pemerintah, desain proses atau mekanisme pelaksanaannya secara tepat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di SIM CORNER Tujuan Plaza Surabaya. Alasan pemilihan lokasi SIM Corner mrupakan salah satu tempat yang menyelenggarakan pelayanan publik di Surabaya dalam pengajuan permohonan perpanjangan SIM dan satu-satunya di Surabaya maupun Indonesia hal permohonan perpanjangan SIM di Mall/pusat perbelanjaan.

Yang menjadi subyek penelitihan ini adalah 2 petugas di SIM Coener Tunjungan Plaza Surabaya, 1 orang SATPAS Colombo dan 10 orang yang mengajukan permohonan perpanjangan SIM di SIM Corner Tujungan Plaza Surabaya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi

Pada penelitihan ini teknik analisa data yang di gunakan      adalah yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam menganalisis data penelitian ini mengacu pada model yang dikemukaan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan model interaktif sebagaimana di bawah ini.

Sesuai dengan gambar 3 datas langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Keabsahan data dalam penelitihan ini mengacu pada Moleong (1988) dengan menggunakan sebagai berikut:

Instrumen utama penelitian ini adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan wawancara, kmera, catatan.

   

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

SIM Corner ini berlokasi di Tunjungan Plaza Surabaya lantai Lower Ground unit 07 A dengan petugas yang terdiri dari 11 polisi secara bergantian (shift), 1 orang sipil, 2 orang pegawai BRI, 2 orang pegawai kesehatan, 1 orang petugas asuransi, 1 orang petugas IT, dan 5 orang petugas cetak. SIM Corner ini beroperasi pelayanannya pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, terkecuali pada bulan Ramadhan dimulai pada pukul  10.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. (hasil wawancara dengan pak eko)

Pencetus ide SIM Corner adalah AKBP. Mohammad Iqbal selaku Kasatlantas Polwiltabes Surabaya. Layanan SIM Corner ini diluncurkan pertama kali pada hari jumat 14 Desember 2007 oleh Polwiltabes Surabaya. SIM Corner adalah layanan pengurusan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM), dalam penelitian ini dilakukan di Tunjungan Plaza Surabaya. Layanan pembuatan SIM adalah salah satu tugas pokok Satpas Polwiltabes. Satpas Polwiltabes adalah satuan unit atau seksi organisasi di bwah Sub Direktorat Administrasi Regristasi dan Identifikasi Lalu Lintas Polda Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan keputusan Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Jawa Timur.

Dasar hukum SIM Corner adalah PP No.44 Pasal 216 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, UU No.2 Pasal 15 ayat 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan adanya SIM Corner di TP Surabaya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dengan tidak dibatasi oleh jam kantor tetapi berdasarkan jam operasi Mall. Dengan demikian, Pelayanan SIM Corner ini lebih panjang jam pelayanannya, labih nyaman karena bisa sambil berbelanja dan dapat dilakukan pada hari-hari besar. Dengan adanya inovasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa adanya SIM Corner ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan berbasis Customer Satisfaction.

Layanan yang diberikan oleh SIM Corner adalah layangan perpanjangan SIM saja. Untuk pembuatan SIM baru tidak dapat dilakukan disini karena terdapat persyaratan yang tidak mungkin untuk dilakukan misalnya tes kendaraan di Mall. Adapun syarat untuk pengajuan perpanjangan SIM adalah tes kesehatan, membayar asuransi (jika diperlukan), membayar voucher bank dan formulir, mengisi data-data, foto, dan ambil SIM. SIM Corner merupakan sebuah evolusi perkembangan dari terobosan pelayanan publik di satpas Colombo, SIM Keliling, SIM Keliling Night Service dan SIM Keliling Sunday Morning Service (SMS).

Tunjungan Plaza merupakan “Balai Desa” bagi masyarakat Surabaya karena letaknya yang strategis dan nyaman dalam berbelanja sehingga banyak dikunjungi oleh masyarakat luas. Karena hal tersebut maka SIM Corner diadakan di pusat perbelanjaan sehingga menjadi sebuah terobosan pelayanan publik unggulan yang selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan yaitu cepat, ramah, dan transparan. Sekarang ini sudah banyak masyarakat yang menikmati layanan ini dan merasakan nyaman dengan keberadaan SIM Corner ini.

Alur perpanjangan Sim Corner adalah pemohon yang datang dengan menyerahkan fotocopy SIM dan KTP dan membayar biaya administrasi Rp. 60.000,-kemudian mengisi formulir permohonan dan pemohon akan dites kesehatan dengan dikenakan biaya Rp. 15,000,- untuk asuransi. Stelah namanya dipanggil pemohon akan difoto dan kemudian proses perpanjangan Sim memakan waktu 15 menit. SIM Corner dilounching pada tanggal 14 Desember 2007  di Atrium Tunjungan Plasa 1.oleh Irjen Polisi Herman Suryadi,Kapolda JawaTimur, Direktur Lantas dan Babinkam Mabespolri. Pelayanan Sim Corner ini merupakan wujud dari reformasi pelayanan birokrasi.

Dalam mewujudkan Good Local Governanceperlu adannya peningkatan kualita pelayanan publik secara berkesinambungan. Salah bentuk peningktan pelayanan publik adalah pembuatan SIM Corner. SIM Corner masuk pada ranah pelayanan publik, karena dalam pelaksanaannya bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik. Kepada masyarakat perlu adanya strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Unuk itu kebijakan mutu yang dilaksanakan oleh Satpas, Satlantas Polwiltabes, dalam pembuatan SIM baru atau perpanjangan SIM Corner Tunjungan Plaza adalah :

a.         Pelayanan pengurusan SIM

b.         SDM yng berkompeten

c.         Disiplin waktu

d.         Tertib administrasi

e.         Petuh terhadap UU yang berlaku

f.          Adaptasi dengan lingkungan sekitar

Adanya pembuatan SIM Corner antara tahun 2009-2010 rata-rata menunjukan adanya peningkatan untuk itu perlu strategi peningkatan kualitas, antara lain,:

Adannya struktur kelembagaan yang berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungan. Strategi pengembangan kelembagaan dapat diidentifikasi :

Penyederhanaan sistem dan prosedur merupakan tahapan-tahapan pelayanan, mulai input, proses, hingga output yang dapat dinikmasti masyarakat pengguna jasa layanan permohonan SiM Corner Tunjungan Plaza. Penyederhanaan sistem dan prosedur ini bertujuan agar sistem dan prosedur menjadi sederhana, tidak berbelit-beli, dan lebih efisien serta memberi kemudahan bagi pemohon.

Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan bertujuan memberikan keamanan, kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat pada saat ,membutuhka pelayanan. Pengembangan ini menjadi penting, Karena sebaik apapun prosedur atau program jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka tidak akan memberikan hasil yang efektif dan efisien. Pengembangan lain adalah pemenfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi kerja.

 Dalam meningkatkan kualitas pelayanan public untuk mewujudkan Good  Local Governance, perlu adanya budaya aparatur. Budaya aparatur terkait masalah kemampuan, keterampilan, serta budaya dalam melayani masyarakat. pendekatan untuk membangun budaya aparatur antara lain :

Konsep pemerintahan wirausaha adalah pemerintahan yang mampu mendatangkan income bagi kas Negara, menggunakan secara efisien dan transparan untuk kepentingan public. Untuk mendorong jiwa wirausaha dikalangan dipemerintahan dapat dilakukan dengan pelayanan yang bai, efisien, transparan, cepat, dan ekonomis dalam memberi pelayanan kepada public.

BAB V

PENUTUP

Ø Contoh Masalah Kebijakan Publik

Bangunan Pinggir Rel A. Yani Bakal Dibongkar

Mulai Bundaran Dolog hingga Bundaran Waru

WONOCOLO - Bangunan-bangunan yang berdiri di pinggir rel kereta api (KA) Jalan A. Yani mulai masuk daftar penertiban. Operasi akan dilakukan menyusul realisasi proyek double track atau rel ganda yang dikerjakan pada 2011.

Titik bangunan yang masuk dalam daftar penertiban, mulai dari bundaran Dolog hingga bundaran Waru. Di sepanjang jalur tersebut, berdiri banyak bangunan permanen. Bahkan, pinggiran Jalan A. Yani merupakan sentra usaha dengan omzet besar. Sebab, di sana berdiri bengkel mobil, warung makanan, hingga franchise donat.

Selama ini, pemilik usaha di sana menempati lahan di pinggiran rel dengan menyewa ke PT KA. Sewa-menyewa itu tidak akan diperpanjang. Sebab, lahannya akan digunakan untuk pembangunan double track yang dikerjakan pemkot bersama Ditjen Perkeretaapian.

Penghentian sewa tersebut disampaikan Plh Kahumas PT KA Daops 8 Herry Winarno. Dia menyebutkan, ada lebih dari seratus bangunan di sepanjang rel bundaran Dolog-bundaran Waru. Menurut dia, rencana penghentian sewa-menyewa itu sudah disosialisasikan kepada pemilik bangunan pada awal tahun ini.

Menurut Herry, PT KA juga sudah melayangkan surat kepada pemilik bangunan. Dalam surat yang dikirim pada awal Maret tersebut, PT KA meminta pemilik untuk membongkar sendiri bangunan mereka. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi pemilik untuk mempertahankan bangunan di pinggir rel itu.

Bahkan, kata Herry, PT KA akan melayangkan surat pemberitahuan kedua. Surat itu akan dilayangkan pada awal April mendatang. Jika imbauan tidak dipenuhi, PT KA terpaksa melakukan tindakan tegas dengan membongkar bangunan bersama satpol PP

''Bukan hanya bangunan resmi. Bangunan liar juga akan ditertibkan,'' ujar Herry. Bangunan liar yang dimaksud Herry adalah penjual makanan yang berjualan di pinggir jalan dan tidak ada sewa-menyewa dengan PT KA.

Herry berharap, para pemilik bangunan bisa segera membongkar sendiri bangunan mereka. Sebab, pemilik bisa mengamankan barang mereka sendiri. ''Tujuannya, semua berjalan dengan lancar,'' katanya kemarin (26/3). Bukan hanya bangunan permanen, bangunan liar juga harus segera ditertibkan.

Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Arief Boediarto menyatakan siap mem-backup penertiban yang direncanakan PT KA. Satpol PP juga akan aktif melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan. Pria asal Tuban itu menjelaskan, izin penggunaan lahan sudah habis.

Bangunan tersebut juga mengganggu lalu lintas. Apalagi, pada malam. Sebab, banyak kendaraan yang diparkir di atas badan jalan. Akibatnya, jalan menjadi sempit.

(www.jawapos.co.id )

ANALISIS

Masalah Kebijakan diatas merupakan salah satu contoh Moderate Structure yang termasuk dalam jenis Tipologi Masalah.

Alasannya adalah sebagai berikut :

Ø  Pembuat keputusan atau pembuat kebijakan tidak banyak

Dalam masalah ini yang membuat kebijakan adalah PT KA (Kereta Api) yang kemudian dalam pelaksanaanya mereka mengikutsertakan Satpol PP untuk membantu penertiban tersebut.

Ø  Alternatif pemecahan masalah terbatas

Penertiban ini merupakan salah satu pemecahan masalah yang terpaksa dilakukan oleh PT KA, dikarenakan para penyewa lahan tidak mematuhi himbauan yang berisi tentang pembongkaran bangunan secara mandiri, hal ini untuk mencegah adanya konflik yang kemungkinan timbul saat penertiban terjadi.

Ø  Sifat / nilai yang dikejar cenderung disetujui

Dalam hal ini yang dimaksud adalah kebijakan yang dilakukan cenderung disetujui oleh para penerima kebijakan. Yang dimaksud penerima kebijakan dalam kasus di atas adalah para penyewa lahan dan bangunan yang terdapat di pinggir rel KA.

Selama ini bangunan dan lahan yang berada di pinggir rel KA itu berada dalam perjanjian sewa-menyewa dengan PT KA, dan bisa dipastikan jika sewa tersebut tidak lagi diperpanjang oleh PT KA, maka penyewa bangunan dan lahan tersebut harus rela pindah dari tempat tersebut dan mencari lahan lain yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan usaha mereka kembali.

Selain itu, lahan yang menjadi sasaran penertiban tersebut, rencananya akan dibuat double track atau rel ganda yang dikerjakan pada 2011. Tentu saja hal ini merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan infrastruktur kota Surabaya yang harus segera direalisasikan untuk kemajuan kota Surabaya ini.

Walaupun pada penertiban ini, banyak pedagang maupun penyewa lahan yang merugi, namun hal ini seharusnya tidak menjadi suatu hambatan bagi mereka untuk terus melakukan usahanya. Karena sejak awal mereka pasti mengerti jika sewaktu-waktu lahan tersebut diambil alih kembali oleh PT KA untuk tujuan kepentingan publik. Sehingga secara langsung kebijakan yang telah dibuat oleh PT KA tersebut harus disetujui oleh semua pihak. Mulai dari masyarakat hingga penyewa lahan yang berada di pinggir rel KA tersebut.

Ø  Hasilnya sulit diramalkan / diperhitungkan

Walaupun dalam keputusannya sudah jelas, bahwa semua bangunan dan lahan yang disewakan harus ditertibkan. Namun, sulit untuk memperhitungkan kelancaran dalam penertiban tersebut. Hal ini terjadi karena bangunan yang berdiri tersebut sudah ada dalam jangka waktu yang relative lama, selain itu banyak bangunan yang menjadi ikon bagi masyarakat. Di sepanjang jalur tersebut, berdiri banyak bangunan permanen. Bahkan, pinggiran Jalan A. Yani merupakan sentra usaha dengan omzet besar. Sebab, di sana berdiri bengkel mobil, warung makanan, hingga franchise donat.

Jika Satpol PP dan pihak-pihak terkait melanjutkan penertiban tersebut secara paksa, maka bukan tidak mungkin akan terjadi konflik dengan para penyewa lahan yang telah lama menempati bangunan mereka tersebut. Selain itu, para petugas kemungkinan akan menemui kesulitan dalam penertiban tersebut, jika masih ada oknum-oknum yang memprovokasi penolakan penertiban tersebut. Entah dengan cara halus atau mungkin secara terang-terangan.

Maka dari itu, berbagai kemungkinan yang akan muncul dalam penertiban tersebut akan sulit diperhitungkan, sehingga masih dibutuhkan pihak-pihak ketiga untuk melakukan negosiasi dalam hal penertiban ini. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan publik ini.

*********