Analisis Kebijakan Publik dan Lingkungan Kebijakan

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK



A. Analis Kebijakan
a. Pengertian Analis Kebijakan
Analisis Kebijakan memiliki banyak makna menurut beberapa pendapat, antara lain :
ü  William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.
ü  Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.
Jadi, Analisis Kebijakan Publik adalah proses penciptaan pengetahuan dari dan dalam proses penciptaan kebijakan.
Dari pengertian analisis kebijakan di atas, maka analis kebijakan itu sendiri yakni seseorang yang menjalankan tugasnya dalam menganalisis sebuah kebijakan. Dalam kegiatannya tersebut seorang analis kebijakan bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Karena di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.
Analisis kebijakan merupakan aktivitas penciptaan pengetahuan tentang (of)  dan dalam (in) atau untuk (for) proses pembuatan kebijakan. Jadi dalam menciptakan pengetahuan tersebut, para analis melakukan investigasi sebab-sebab, konsekuensi-konsekuensi, dan kinerja kebijakan publik beserta program-program yang telah dilaksanakannya
Maka dari itu seorang analis kebijakan dalam menjalankan kegiatannya memiliki beberapa ciri yakni :
(1)  Analis kebijakan merupakan kegiatan kognitif, yang terkait dengan proses pembelajaran dan pemikiran.
(2)  Analis kebijakan merupakan hasil kegiatan kolektif, karena keberadaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak pihak, dan didasarkan pada pengetahuan kolektif dan terorganisir mengenai masalah-masalah yang ada.
(3)  Analis kebijakan merupakan kegiatan disiplin intelektual terapan yang bersifat reflektif, kreatif, imajinatif dan eksploratori.
(4)  Analis kebijakan publik kegiatannya berkaitan dengan masalah-masalah publik, bukan masalah pribadi walaupun masalah tersebut melibatkan banyak orang.

b. Bentuk Analisis Kebijakan
Bentuk-bentuk analisis publik dapat dibedakan berdasarkan kajian kebijakannya yaitu analisis kebijakan sebelum dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Yang mana analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijkan publik yang baru. Akan tetapi dari kedua bentuk analisis kebijakan diatas memiliki tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar bisa didapatkan sebuah kebijakan yang lebih berkualitas.
Menurut Dunn (2000: 117) bentuk utama analisis kebijakan yaitu:
a)    Analisis Kebijakan Prospektif
Berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

b)    Analisis Kebijakan Retrospektif
Adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

c)    Analisis Kebijakan yang terintegrasi
Merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

c. Tipe dan Gaya Analisis Kebijakan
Dalam seorang analis kebijakan yang mana dalam menganalisis sebuah kebijakan yang menjadi targetnya terdapat tiga elemen, antara lain:
è  Faktor determinan utama
è  Isi kebijakan
è  Dampak kebijakan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.
Oleh karena itu, tipe dalam menganalisis kebijakan dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu :
Ø  Tipe Analisis Akademis
yang mana Tipe ini berfokus pada hubungan antara faktor determinan utama dengan isi kebijakan dan berusaha untuk menjelaskan hakikat, karakteristik dan profil kebijakan dan bersifat komparatif baik dari segi waktu maupun segi subtansi. Sedangkan
Ø  Tipe Analisis Terapan
yakni yang mana Tipe ini lebih memfokuskan diri pada hubungan isi kebijakan dengan dampak kebijakan serta lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan dan bertujuan untuk menemukan alternatif lebih baik dan bisa menggantikan kebijakan yang sedang dianalisis.
Sedangkan, dalam gayanya menganalisis kebijakan seorang analis membedakannya dalam tiga kategori, yaitu:
1)    Analisis Deskriptif
Dalam analisis ini masih dibedakan menjadi 2 bagian yakni
(a)  analisis isi (content analysis) yang merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi sebuah kebijakan;
(b)  analisis sejarah (historical analysis) yang lebih menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal pembentukan hingga implementasinya bahkan bersifat ekspansif dengan membandingkan beberapa kebijakan secara kronologis-sinkronis.
2)    Analisis Proses
Dalam analisis ini tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan. Proses politik inipun masih didekati dengan dua arah yakni proses interaksi para pemangku kepentingan dan struktur politis negara tempat sebuah kebijakan dibuat.
3)    Analisis Evaluasi
Dalam analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian yang diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi dan karakteristik etis. Oleh karena itu analisis evaluasi ini masih dibedakan menjadi tiga bagian yakni :
(a)  evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa dimensi yakni konsistensi internal tujuan kebijakan; konsistensi tujuan dan instrumen kebijakan; dan perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan;
(b)  evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik-teknik untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan;
(c)  evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma dan nilai (value) dimana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai.

d. Model Analisis Kebijakan
Seorang analis kebijakan dalam tugasnya mengkritisi sebuah kebijakan memiliki dua pendekatan yaitu :
1)    Analisis proses kebijakan (analysis of policy process)
            Dimana  dalam pendekatan ini, analisis dilakukan atas proses perumusan, penentuan agenda,             pengambilan keputusan, adopsi, implementasi dan evaluasi dalam proses kebijakan. Jika            dilihat dari item analisisnya, pendekatan ini lebih melihat kandungan (content) sebuah proses             kebijakan
2)    Analisis dalam dan untuk proses kebijakan (analysis in and for policy process)
Dimana dalam pendekatan ini, analisis dilakukan atas teknik analisis, riset, advokasi dalam sebuah proses kebijakan. Nampaknya, pendekatan ini cenderung melihat prosedur proses kebijakan. Hasil analisis kebijakan adalah informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan kebijakan. Analisis bisa dilakukan pada semua tahap proses kebijakan. Pada tahap agenda setting, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi masalah publik dan memobilisasi dukungan agar masalah publik tersebut menjadi kebijakan publik. Hasil analisis tahap ini adalah daftar masalah publik yang menjadi agenda pemerintah. Analisis pada tahap selanjutnya dilakukan untuk menemukan alternatif kebijakan publik dengan menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Hasil analisis tahap ini adalah pernyataan kebijakan (policy statement) yang biasanya berupa peraturan perundangan. Analisis pada tahap selanjutnya mencakup interpretasi dan sosialisasi kebijakan, merencanakan serta menyusun kegiatan implementasi kebijakan. Hasil analisis pada tahap ini adalah aksi kebijakan (policy action). Analisis berikutnya adalah evaluasi implementasi kebijakan dengan memperhatikan tingkat kinerja dan dampak sebuah implementasi kebijakan. Hasil analisisnya berupa informasi kinerja yang akan menjadi dasar tindakan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau sebaliknya.
Dan Kegagalan sebuah kebijakan publik disebabkan oleh beberapa kesalahan antara lain kesalahan dalam perumusan masalah publik menjadi masalah kebijakan, kesalahan dalam formulasi alternatif kebijakan, kesalahan dalam implementasi atau kesalahan dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu seorang analis kebijakan dalam menganalisa sebuah kebijakan di tiap tahap merupakan satu hal yang krusial untuk mencegah kegagalan sebuah kebijakan.

e. Ketertarikan Para Analis Kebijkan Publik
Dalam menganalisis seorang analis kebijkan memiliki ketertarikan dalam hal, antara lain :
û  Ketertarikan untuk memahami kebijakan (analysis of policy)
û  Ketertarikan untuk memperbaiki kualitas kebijakan (analysis for policy) dan
û  Ketertarikan untuk kedua aktivitas tersebut.
Yang mana  analysis of policy dan  analysis for policy yaitu;
a)    analysis of policy
                        Dalam analysis of policy ini, terdapat tiga studies yaitu:
è  Studies of policy content
(1)  para analis berusaha menggambarkan dan menjelaskan asal muasal (genesis) dan perkembangan suatu kebijakan,
(2)  melakukan investigasi terhadap sebuah kasus atau lebih dengan maksud untuk melacak bagaimana sebuah policy dimunculkan, bagaimana policy tersebut diimplementasikan dan apa akibat/hasil/dampak dari kebijakan tersebut. Pada umumnya karya akademik dari studi policy  content mengkonsentrasikan pada single policies atau single policy areas seperti kebijakan sosial, kebijakan lingkungan, kebijakan luar negeri
è  Studies of policy output
Pada umumnya sama dengan studies of policy content etapi berusaha untuk menjelaskan mengapa tingkat belanja atau penyediaan pelayanan berbeda-beda dari waktu ke waktu, antara negara yang satu dengan negara lainnya, atau antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya
è  Studies of the policy process 
Study  proses kebijakan memfokuskan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat dan bagaimana kebijakan dibentuk dalam suatu tindakan.
b)    analysis for policy
Dalam studi evaluasi analysis for policy mengacu pada studi dampak karena itu berkenaan dengan dampak kebijakan (bersifat deskriptif atau preskriptif).
Sehingga dalam Information for policy making, data dikumpulkan untuk membantu policy maker atau seorang analis kebijakan  mengambil keputusan yang mana  sering bersifat pragmatis berkenaan dengan “apa yang telah dan tengah terjadi” yang berusaha untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan pelaksanaanya “didasarkan pada bukti-bukti nyata”
Dalam Process advocacy, para analis berusaha memperbaiki sifat sistem pembuatan keputusan melalui realokasi fungsi-fungsi dan tugas, dan melalui usaha untuk memperbaiki basis untuk membuat pilihan kebijakan melalui pengembangan sistem perencanaan dan pendekatan-pendekatan baru untuk menentukan pilihan hingga sub bidang administrasi negera atau publik.
Dan dalam Policy advocacy, para analis mengajukan pilihan-pilihan dan gagasan-ggasan tertentu dalam proses kebijakan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan kelompok lain melaui kelompok penekan.


*******

0 Comments