REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
(STUDI KASUS PADA
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN)
Rizki Al Kharim
ABSTRAK
Reformasi
birokrasi merupakan solusi untuk membenahi birokrasi agar menjadi akuntabel dan
prefesional dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu cara dalam reformasi
birokrasi ialah dengan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur
(SOP) administrasi pemerintahan. Tujuan dari penyusunan SOP-AP adalah untuk
menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintah agar mampu meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sedang menjalankan
reformasi birokrasi pada penyusunan SOP-AP di lingkungan organisasinya.
Penelitian
ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis reformasi birokrasi di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada penyusunan standar operasional prosedur
(SOP) administrasi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini
terdiri dari sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ketua tim
penyusun SOP-AP level organisasional yang sekaligus menjadi ketua tim penyusun
SOP-AP di Sub Bagian Tata Usaha. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa
wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil
penelitian ini bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan
reformasi birokrasi. Bentuk reformasi birokrasi adalah adanya penyusunan
SOP-AP. Secara umum penyusunan SOP-AP di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
sampai pada tahap pengembangan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada
beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan
tahapan penyusunan SOP-AP yang ada di Permenpan Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan SOP-AP ada beberapa kelemahan yang teridentifikasi, yaitu
pada tahap persiapan, tidak adanya SK dalam pembentuk tim dan kelengkapannya.
Pada tahap penilaian kebutuhan, penilaian kebutuhan SOP hanya menggunanakan
data analisis jabatan. Pada tahap pengembangan, terdapat langkah yang dilompati
oleh tim penyusunan SOP-AP di Sub Bagian Tata Usaha, seperti adanya SOP-AP yang
telah disahkan sebelum dilakukan review.
Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
bisa melaksanakan penyusunan SOP-AP berdasarkan tahapan yang ada di Permenpan
Nomor 21 Tahun 2008 secara keseluruhan tanpa ada langkah yang dilompati.
Kata
kunci : Reformasi Birokrasi, SOP-Administrasi Pemerintahan
Baca Selengkapnya .... Silahkan Download
0 Comments