SKRIPSI REFORMASI BIROKRASI


REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR                        
 (STUDI KASUS PADA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN)

Rizki Al Kharim

ABSTRAK

Reformasi birokrasi merupakan solusi untuk membenahi birokrasi agar menjadi akuntabel dan prefesional dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu cara dalam reformasi birokrasi ialah dengan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan. Tujuan dari penyusunan SOP-AP adalah untuk menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintah agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sedang menjalankan reformasi birokrasi pada penyusunan SOP-AP di lingkungan organisasinya.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada penyusunan standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ketua tim penyusun SOP-AP level organisasional yang sekaligus menjadi ketua tim penyusun SOP-AP di Sub Bagian Tata Usaha. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan reformasi birokrasi. Bentuk reformasi birokrasi adalah adanya penyusunan SOP-AP. Secara umum penyusunan SOP-AP di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sampai pada tahap pengembangan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan penyusunan SOP-AP yang ada di Permenpan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP ada beberapa kelemahan yang teridentifikasi, yaitu pada tahap persiapan, tidak adanya SK dalam pembentuk tim dan kelengkapannya. Pada tahap penilaian kebutuhan, penilaian kebutuhan SOP hanya menggunanakan data analisis jabatan. Pada tahap pengembangan, terdapat langkah yang dilompati oleh tim penyusunan SOP-AP di Sub Bagian Tata Usaha, seperti adanya SOP-AP yang telah disahkan sebelum dilakukan review. Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bisa melaksanakan penyusunan SOP-AP berdasarkan tahapan yang ada di Permenpan Nomor 21 Tahun 2008 secara keseluruhan tanpa ada langkah yang dilompati.

Kata kunci : Reformasi Birokrasi, SOP-Administrasi Pemerintahan
Baca Selengkapnya .... Silahkan Download
Previous
Next Post »
Thanks for your comment